• Oktober 16, 2025
• 2 minutes Read

Pemkot Tangerang Catat Pertumbuhan Ekonomi 5,20 Persen di Tengah Pelemahan Global

sumber1news.com

TANGERANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang berhasil mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20 persen pada pertengahan tahun 2025, di tengah kondisi ekonomi global yang mengalami perlambatan.

Capaian ini menunjukkan tren positif dalam pembangunan ekonomi daerah yang konsisten dan berkelanjutan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang, Yeti Rohaeti, menyampaikan bahwa angka tersebut sejalan dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang 2025–2029.

“Di tengah perlambatan ekonomi global, Pemkot Tangerang justru berhasil mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang solid, bahkan mencapai angka di atas lima persen. Ini menjadi bukti nyata efektivitas berbagai program strategis yang telah dijalankan,” ujar Yeti, kamis (16/10/2025).

Berdasarkan data Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Triwulan II 2025 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang, pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 5,20 persen, atau meningkat sebesar 1,6 persen dibandingkan periode sebelumnya. Capaian ini juga dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang didorong oleh peningkatan produktivitas di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi tersier yang mendominasi dengan kontribusi 62,61 persen. Sektor ini meliputi perdagangan, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, serta jasa lainnya.

Selanjutnya, sektor sekunder berkontribusi sebesar 35,88 persen, yang mencakup industri pengolahan, pengadaan listrik, air, dan gas, pengelolaan sampah serta limbah, dan konstruksi. Sektor primer turut menyumbang 1,51 persen, meliputi pertanian, pertambangan, dan penggalian.

“Laju pertumbuhan ekonomi pada pertengahan tahun ini juga berkontribusi terhadap peningkatan modal tambahan bruto investasi sebesar 35,09 persen dan net ekspor sebesar 5,98 persen,” tambah Yeti.

Lebih lanjut, Pemkot Tangerang berkomitmen untuk terus merealisasikan berbagai program strategis lintas sektoral guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tetap berkelanjutan dan inklusif.

adv

• Oktober 16, 2025
• 8 minutes Read

TIGA KASUS DUGAAN KORUPSI OPD DILAPORKAN KEKEJARI TANGSEL

sumber1news.com

TANGERANG KOTA:
Selasa (14/10/2025) Penasehat Hukum didampingi Dewan Pembina Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) DPD Provinsi Banten berkantor di Jalan Veteran Kota Tangerang,secara resmi melaporkan tiga kasus OPD di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan,terkait dugaan korupsi dana APBD Tahun 2022-2023 Kota Tangerang Selatan.
Dugaan korupsi yang dimaksud berupa “Pengelembungan Jumlah Tenaga Non ASN,dan belanja perawatan Gedung sekolah FIKTIF”.
Adapun Instansi yang dilaporkan diantaranya Dinas Lingkungan Hidup,Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.
Seusai melaporkan kasus tersebut,begitu keluar dari pintu Kejaksaan Negeri bagian tata usaha Penasehat Hukum dan Dewan Pembina Gabungnya Wartawan Indonesia dihampiri puluhan Awak Media guna lakukan konfirmasi.
Izin apakah kehadiran kekantor Kejari dibagian Tata Usaha melaporkan kasus kalua iya kasus apa yang dilaporkan atau hanya sebatas koordinasi,tanya Awak Media dan dijawab oleh Penasehat Hukum,M.Aqil B,SH,benar kehadiran kami di Kejari melaporkan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di DLH,DINKES dan DISDIKBUD Kota Tangerang Selatan.
Bisa jelaskan kepada kami kasus dugaan korupsi apa saja yang anda laporkan,iya kasus yang kami laporkan berupa dugaan korupsi pemberian Honorarium Tenaga Non ASN dan dugaan kegiatan Fiktif untuk biaya perawatan Gedung sekolah.
Mohon uraikan kepada kami kronologi dugaan korupsi yang dimaksud,dijawab Kembali oleh Aqil SH bahwa ”penyimpangan yang terjadi di DLH tahun 2023 pemberian honorarium Tenaga Non ASN sebanyak 1.215 orang,besaran honorarium yang diterima diatur Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahaan Kedua atas Perubahaan Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan(SSH)Tahun Anggaran 2023,dengan total nilai angaran Rp.65.608.264.474,dengan berbagai bidang termasuk bidang,Tenaga Kebersihan,Pengawas/mandor Tenaga Kebersihan,Tenaga Keamanan,Tenaga Sopir ,Tenaga Kerja Kontruksi dan Tenaga Kantor bidang Office Boy atau Pramu Kantor diperkirakan terjadi kebocoran uang negara Rp.21.868.264.474.Jumlah Tenaga Non ASN 1.215 Orang x Rp.3.000.000/Bulan =Rp.3.645.000.000 x 12 Bulan Rp. 43.740.000.000-nilai Pagu Rp.65.608.264.474”.Selain itu juga pada tahun yang sama juga terjadi kebocoran angaran di DLH untuk dana kompensasi dampak negatif sampah dengan nilai anggaran Rp.20.414.625.000,diberikan kepada 600 Kepala Keluarga yang berada di Kampung Cilongok,Kampung Pasir Gadung,Kampung Cibedug dan Kampung Kubang.Masing-masing KK menerima dana kompensasi Rp.600.000/ bulan.Dari Rp.20.414.625.000 terjadi dugaan korupsi Rp.16.094.625.000.
Bisa jelaskan kepada kami dugaan penyimpangan yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan?.Dugaan penyimpangan yang terjadi sangat mengerikan baik tahun 2023 maupun tahun 2022 ungkap Aqil SH,Kembali.Terangkan kepada kami kalua begitu baik tahun 2023 juga tahun 2022?.
Benar,dugaan penyimpangan tahun 2023 yakni pemberian Honorarium Tenaga Guru Non ASN,besaran angaran nya Rp.79.703.723.870,berdasarkan Rilis yang diterbitkan BKAD Jumlah Tenaga Honorarium Guru Non ASN dan Tenaga Pegawai Kantor Non ASN berjumlah 2.066 Orang,sementara itu versi pihak Disdikbud jumlah yang dicantum sebanyak 2.480 orang sehingga terdapat selisih jumlah tenaga Non ASN sebanyak 414 orang.
Honorarium yang diterima diatur Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahaan Kedua atas Perubahaan Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan(SSH)Tahun Anggaran 2023,berdasarkan data kegiatan yang di afloud Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan untuk pemberian Honorarium yang dimaksud untuk tujuh (7) bulan gaji .
Dengan nama kegiatan,(1).Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap.Volume: 904 Orang x 6 Bulan.TOTAL PAGU:9.763.200.000.(2).Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Pada Sub Kegiatan Tambahan Honorarium Bantuan Kesejahteraan.Volume: 904 Orang x 1 Kali.TOTAL PAGU:1.627.200.000.(3)Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap.Volume: 47 Orang x 6 Bulan.TOTAL PAGU:620.400.000.(4).Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Pada Sub Kegiatan Tambahan Honorarium Bantuan Kesejahteraan.Volume: 47 Orang x 1 Kali.TOTAL PAGU:103.400.000.(5).Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap.Volume: 1.478 Orang x 6 Bulan.TOTAL PAGU:21.726.600.000.(6).Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Pada Sub Kegiatan Tambahan Honorarium Bantuan Kesejahteraan.Volume: 1.478 Orang x 1 Kali.TOTAL PAGU:3.621.100.000.(7).Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap.Volume: 51 Orang x 6 Bulan.TOTAL PAGU:4.836.000.000 dan (8).Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap.Volume: 50 Orang x 1 Kali.TOTAL PAGU:810.900.000.
Honorarium yang diterima Per Bulan Per orang diantaranya,(1)Tenaga Administrasi/Tata Usaha:A.Tamatan akhir Pendidikan SMA/Diploma I /Sederajat Rp.2.000.000.B.Tamatan akhir Diploma III Rp.2.200.000.C.Tamatan akhir Diploma IV/Sarjana Rp.2.450.000.D.Profesi/Spesialis/Magister Rp.2.650.000.(2).Petugas Perpustakaan:A.Tamatan akhir Pendidikan SMA/Diploma I /Sederajat Rp.2.000.000.B.Tamatan akhir Diploma III Rp.2.200.000.C.Tamatan akhir Diploma IV/Sarjana Rp.2.450.000.D.Profesi/Spesialis/Magister Rp.2.650.000.(3).Petugas Laboratorium.A.Tamatan akhir Pendidikan SMA/Diploma I /Sederajat Rp.2.000.000.B.Tamatan akhir Diploma III Rp.2.200.000.C.Tamatan akhir Diploma IV/Sarjana Rp.2.450.000.D.Profesi/Spesialis/Magister Rp.2.650.000.(4).Guru Pada Taman Kanak-kanak,Pembina:A.Tamatan akhir Pendidikan SMA/Diploma I /Sederajat Rp.2.000.000.B.Tamatan akhir Diploma III Rp.2.200.000.C.Tamatan akhir Diploma IV/Sarjana Rp.2.450.000.D.Profesi/Spesialis/Magister Rp.2.650.000.(5).Guru SD Negeri dan A.Tamatan akhir Pendidikan SMA/Diploma I /Sederajat Rp.2.000.000.B.Tamatan akhir Diploma III Rp.2.200.000.C.Tamatan akhir Diploma IV/Sarjana Rp.2.450.000.D.Profesi/Spesialis/Magister Rp.2.650.000.(6).Guru SMP Negeri:A.Tamatan akhir Pendidikan SMA/Diploma I /Sederajat Rp.2.000.000.B.Tamatan akhir Diploma III Rp.2.200.000.C.Tamatan akhir Diploma IV/Sarjana Rp.2.450.000.D.Profesi/Spesialis/Magister Rp.2.650.000 serta (7).Honorarium Penjaga Sekolah.Petugas Kebersihan Sekolah dan Petugas Keamanan Sekolah Rp.1.800.000.
Pemberian Honorarium Tenaga Guru dan Tenaga Administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan dugaan MARK UF Rp.10.123.400.000.Jumlah
Tenaga Non ASN 2.066 orang dan rat-rata Honorarium yang diterima per bulan Rp.2.300.000 =Rp.4.751.800.000 x 7 Bulan=Rp.33.262.600.000.
Di tahun yang sama juga terjadi dugaan penyimpangan dana anggaran untuk pemberian Insentif Guru dan Kepala Sekolah swasta sebesar Rp.2.277.500.000.Anggaran dana insentif yang direalisasikan pihak dinas Rp.14.424.500.000,dengan jumlah personal yang menerima sebanyak 4.049 orang dan per bulan Rp.250.000,atau setara Rp.1.012.250.000/Bulan x 12 Bulan Rp.12.147.000.000.
Bagaimana dugaan penyimpangan tahun 2022,Kembali ditanya Awak Media ke Penasehat Hukum,Aqil SH.Dugaan penyimpangan tahun 2022 di Disdikbud kegiatan pemeliharaan Gedung SD/SMP terjadi double mata anggaran pasalnya seluruh kegiatan pemeliharaan pada tahun tersebut telah dilaksana oleh pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Bangunan Kota Tangsel. Kegiatan ini berpotensi rugikan keuangan negara Rp.13.846.119.810.
Bisa jelaskan kepada kami juga yang terjadi di Dinkes serta tahun berapa?.Ok,ucap Aqil SH,bahwa dugaan penyimpangan yang terjadi di tahun 2022 untuk pemberian honorarium tenaga non asn,pasalnya terdapat kelebihan jumlah personal versi BKPSDM sebanyak 1.700 orang versi Dinkes sebanyak 2.693 orang,akibatnya kelebihan personal sebanyak 993 orang.
Anggaran pemberian Honorarium Tenaga Non ASN Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Rp.27.703.816.485,terdiri dari: A.Bidang Pelayanan BLUD Rp.23.790.514.930. B.Bidang Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp.1.931.000.915,dan C.Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp.1.982.300.640.
Tenaga Non ASN sebanyak 1.700 Orang terdiri dari:A.Tenaga Bidan sebanyak 268 Orang.B.Tenaga Perawat sebanyak 217 Orang.C.Tenaga Dokter sebanyak 131 Orang.D.Tenaga Kefarmasian sebanyak 72 Orang.E.Tenaga Dokter Gigi sebanyak 66 Orang.F.Tenaga Kesehatan Masyarakat sebanyak 62 Orang G.Tenaga Gizi sebanyak 52 Orang.H.Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik sebanyak 44 Orang.I.Tenaga Keteknisan Medis sebanyak 44 Orang.J.Tenaga Kesehatan Lingkungan sebanyak 33 Orang dan .K.Tenaga Keterapian Fisik sebanyak 9 Orang.Terkait hal ini berpotensi rugikan keuangan negara puluhan miliar rupiah.

Bahwa total anggaran untuk kegiatan pemberian Honorarium Tenaga Non ASN Tahun 2022 di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Rp.27.703.816.485.Melalui Bidang BLUD Rp.23.790.514.930.Bidang Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp.1.931.000.915,dan Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp.1.982.300.640.

Anggaran yang dimasukan kedalam Laporan Akuntabel Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Bidang BLUD dengan nama kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Nilai anggaran Rp.166.149.243.309.Bidang Penerbitan izin RS Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daeah Kab/Kota Nilai Anggaran Rp.2.516.928.830 dan Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.Nilai Anggaran Rp.134.492.709.368.Total nilai anggaran pemberian Honorarium Tenaga Non ASN Tahun 2022 di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang real sebesar Rp.303.158.881.507. 993 Orang,kalau dihitung rata-rata per bulan Rp.3.000.000 =Rp.2.979.000.000 x 12 Bulan Rp.35.748.000.000.

Dengan potensi kerugian keuangan negara yang begitu besar apakah sebelumnya Gabungnya Wartawan Indoensia (GWI) telah lakukan konfirmasi kemasing-masing Dinas dan apa tangapan atau jawaban mereka?,dijawab lagi oleh Aqil SH,”benar kalua sebelumnya Aosiasi ini telah lakukan haknya ke ketiga OPD yang dimaksud akan tetapi mereka tidak respon dan engan ditemui,kecuali dari pihak Disdikbud namun Disdikbud menjelaskan terkesan lempar bola ke pihak Dinas Cipta karya,alasanya dana pemeliharaan Gedung SD/SMP pihak Disidk yang membiayai bukan dari Dinas lain.Dasar inilah kasus ini kami lanjutkan ke ranah hukum.
Apa tangapan pihak Kejari atas laporan ini,kapan laporan tersebut ditindak lanjuti dan bagaimana kalau laporan ini mandek?.”tangapan pihak Kejari Tangerang Selatan atas laporan yang kami sampai kan sangat baik atau sangat bagus.Masalah Tindakan hukum,tentunya melalui pengembangan dan masalah mandek,kami sangat yakin kalau kinerja Kejari Tangerang Selatan sangat professional jadi jangan pernah ragu.
“ok ya,sampai disini aja kami sampaikan impormasi laporan kami dan kita tunggu kelanjutan laporan ini”ungkap Aqil SH,sembari meningalkan Gedung Kejari Kota Tangerang Selatan melanjutkan kekantor DPD Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) ke Kota Tangerang.

marna

• Oktober 14, 2025
• 2 minutes Read

TASYAKURAN PERUMDA TIRTA BENTENG DALAM ULANG TAHUN YANG KE – 30 DENGAN TAUSYIAH BERSAMA PENCERAMAN KONDANG Ust. HILMAN FAUZI,

sumber1news.com

Kota Tangerang, 13 Oktober 2025, Perumda Tirta Benteng mengadakan Tasyakuran dalam Rangka hari ulang tahun yang ke – 30 acara di hadiri Walikota dan Wakil walikota, Setda, pejabat eselon II eselon III dan para lurah serta seluruh pegawai Tirta benteng Kota Tangerang, dalam tasyakuran tersebut Tirta Benteng mengundang Penceramah Kondang Ust Hilman Fauzi,

Dalam sambutannya Walikota Tangerang H Sachrudin menyampaikan apresiasinya atas dedikasi dan kontribusi Perumda Tirta Benteng selama tiga dekade terakhir dalam melayani kebutuhan air bersih untuk masyarakat, dengan tiga dekade ini usia yang cukup matang cukup panjang menujukan konsistensi dalam menjalankan amanah, yang menjamin ketersediaan dan kualitas air bersih bagi seluruh masyarakat kota tangerang,”ujar Sachrudin,

Sementara itu Wakil walikota H Maryono penting nya peran Setrategis Perumda Tirta Benteng dalam menjamin keberlanjutan pasokan air bersih seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat semakin berkembangnya pertumbuhan jiwa di Kota Tangerang, maka bertambah pula kebutuhan air bersih bagi masyarakat, dan ini merupakan tantangan kedepan nya bagi Perumda Tirta Benteng, untuk terus berkomitmen dalam pelayanan, Ia juga mendorong jajaran Perumda Tirta Benteng agar terus berinovasi dan memperluas jangkauan pelayangan kepada seluruh lapisan Masyarakat Kota Tangerang,”ujar maryono,

Dengan itu PerumdaTirta Benteng agar teruslah berinovasi tingkatkan Propesionalisme pangelolaan perusahaan air bersih dengan baik dan dipercaya oleh masyarakat dan yang paling penting perluas pelayanan agar seluruh masyarakat Kota Tangerang mendapat kan air Bersih dengan mudah,layak dan terjangkau, Sehingga masyarakat tidak terlalu Terbebani,” ujar nya,

Dalam menyambut hari ulang tahun yang ke- 30 ini Perumda Tirta Benteng mengadakan Tasyakuran sekaligus memberikan hadiah kepada lima pelanggan terbaik, dan memberi Santunan kepada 300 yatim dan kaum duafa secara simbolis, dan siraman Rohani yang di sampaikan oleh Ust.Hilman Fauzi, dalam tausyiah nya mengajak para pegawai Tirta Benteng haru mensyukuri nikmat yang selalu di berikan allah kepada kita semua, salah satunya adalah Nikmat sehat,” akhirnya,
marna

• Oktober 13, 2025
• 3 minutes Read

PELAJAR KINI BISA BELAJAR LALU LINTAS LANGSUNG DI RUANG ATCS DINAS PERHUBUNGAN TANGERANG KOTA BERIKUT INI CARA DAFTAR NYA

sumber1news.com

Kota Tangerang
Sebagai langkah nyata dalam menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang kini membuka akses kunjungan edukatif ke Ruang Area Traffic Control System (ATCS) bagi pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, hingga SMP.
Program bertajuk “Wisata Edukasi ATCS” ini merupakan inisiatif Dishub yang dirancang untuk memperkenalkan teknologi pengaturan lalu lintas secara langsung dan menyenangkan bagi anak-anak sekolah. Kegiatan ini tidak hanya edukatif, tetapi juga dikemas secara interaktif agar mudah dipahami oleh peserta didik.
Mengenal ATCS dan Fungsinya
Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Achmad Suhaely, menjelaskan bahwa ATCS merupakan pusat kendali lalu lintas yang mengandalkan teknologi untuk memantau dan mengatur arus kendaraan secara real-time.
“Saat ini, ATCS berfungsi sebagai pusat kontrol lalu lintas. Melalui kunjungan ini, kami ingin mengenalkan bagaimana sistem lalu lintas modern bekerja serta menanamkan pentingnya keselamatan berlalu lintas sejak dini,” ungkap Suhaely.
Dalam kunjungan ini, para siswa berkesempatan menyaksikan langsung bagaimana operator Dishub memantau kondisi lalu lintas kota melalui layar-layar pemantau, serta bagaimana rekayasa lalu lintas dilakukan saat terjadi kemacetan.
Edukasi yang Menyenangkan dengan Bus Jawara
Kegiatan ini juga terintegrasi dengan Bus Jawara, transportasi wisata khas Kota Tangerang, yang membawa peserta dari titik kumpul ke lokasi ATCS. Suasana belajar pun menjadi lebih menyenangkan dan penuh pengalaman baru.
“Anak-anak sangat antusias. Selain belajar di ruang ATCS, mereka juga diajarkan cara menyeberang jalan yang benar, mengenal rambu-rambu lalu lintas, dan memahami etika berkendara sejak dini,” tambah Suhaely.
Cara Daftar Kunjungan Wisata Edukasi ATCS
Institusi pendidikan yang ingin mendaftarkan siswa untuk mengikuti program ini dapat melakukannya secara gratis melalui aplikasi Tangerang LIVE. Berikut langkah-langkahnya:
1. Akses Aplikasi Buka aplikasi Tangerang LIVE (tersedia di Android dan iOS).
2. Pilih Layanan Masuk ke menu layanan dan cari opsi terkait Wisata Edukasi Dishub atau Kunjungan ATCS (terkadang terintegrasi dengan Bus Jawara).
3. Lengkapi Formulir Isi data lengkap seperti nama sekolah/institusi, jenjang pendidikan (PAUD/SD/SMP), jumlah peserta, dan tanggal kunjungan yang diinginkan.
4. Verifikasi & Penjadwalan Tim Dishub akan memverifikasi permohonan dan mengatur jadwal kunjungan secara resmi.
Ajak Generasi Muda Tertib Lalu Lintas Sejak Dini
Program ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot Tangerang untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga sadar dan peduli terhadap keselamatan serta ketertiban di jalan raya.
“Kami mengundang seluruh institusi pendidikan di Kota Tangerang untuk memanfaatkan fasilitas ini. Edukasi lalu lintas bukan hanya tanggung jawab pengemudi, tapi perlu ditanamkan sejak dini agar tercipta budaya tertib di masa depan,” tutup Suhaely.
adv

• Oktober 11, 2025
• 2 minutes Read

DI KECAMATAN KARANG TENGAH DIDUGA ADA PEMBANGUNAN RUKO TANPA IZIN, BELUM ADA TINDAKAN DARI TRANTIB DAN SATPOL PP

sumber1news.com
Tangerang, 11 Oktober 2025 – Proyek pembangunan ruko dua lantai yang berlokasi di Jalan Sunan Giri, Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, diduga belum mengantongi izin resmi seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ironisnya, hingga saat ini tidak terlihat adanya tindakan penegakan dari pihak Trantib Kecamatan maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang.
Menurut pantauan langsung Sumber 1 News di lapangan, bangunan yang berada tepat di bawah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tersebut rencananya akan dijadikan empat unit ruko, dengan bagian lantai atas dibangun menjadi beberapa kamar kontrakan. Namun, tidak ditemukan papan proyek atau papan perizinan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku di Kota Tangerang.
Sejumlah awak media yang menyambangi lokasi proyek pun mempertanyakan keberadaan papan informasi perizinan, yang menjadi syarat wajib dalam pembangunan. Salah seorang pekerja yang dimintai keterangan di lokasi mengungkapkan bahwa proses perizinan masih dalam tahap pengurusan oleh seseorang berinisial “A” dari pihak kecamatan.
Namun, ketika dikonfirmasi ke pihak Kecamatan Karang Tengah, mereka mengaku belum mengetahui secara pasti status legalitas bangunan tersebut. Aji Baskoro, salah satu pejabat kecamatan, menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan pengecekan ke lokasi. Hal senada juga disampaikan oleh Alfredo, Kepala Seksi Trantib Kecamatan Karang Tengah, yang menyebut bahwa mereka akan menindaklanjuti laporan tersebut.
“Sampai saat ini kami belum bertemu langsung dengan pemilik bangunan untuk melakukan klarifikasi terkait perizinannya,” ujar Aji Baskoro saat dikonfirmasi.
Sementara itu, proses pembangunan di lokasi masih terus berjalan tanpa hambatan, dan belum ada tindakan konkret dari pihak Kecamatan maupun Satpol PP Kota Tangerang. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik terkait keseriusan penegakan Peraturan Daerah (Perda) oleh Tim Penegak Hukum Daerah (Gakkumda).
Kejadian ini menyoroti pentingnya peran aktif aparat terkait, seperti Trantib dan Satpol PP, dalam melakukan pengawasan terhadap bangunan yang diduga tak berizin. Penegakan aturan dan sosialisasi perizinan sangat penting demi menciptakan masyarakat yang taat hukum serta tertib dalam pembangunan, sesuai regulasi yang berlaku di wilayah Kota Tangerang.
(Laporan: Wahid / Sumber 1 News Tangerang)

• Oktober 10, 2025
• 3 minutes Read

PEMERINTAH KOTA TANGERANG MELALUI DINAS DUKCAPIL LUNCURKAN SISTEM SOBAT DUKCAPIL VERSI 2

sumber1news.com

Kota Tangerang 10 Oktober 2025 Disdukcapil Kota Tangerang Luncurkan Sobat Dokcapil Versi 2 dan Sosialisasi Penduduk non Permanen, Walikota Tangerang bersama Kadis Dukcapil Kota Tangerang Rizal Ridollah saat peluncuran Sobat Dukcapil Versi 2 di Aula Akhlaqul Karimah, jum,at 10 Oktober 2025,

Pemerintah Kota Tangerang ( pemkot ) Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Disdukcapil ) meluncurkan aplikasi Sobat dukcapil versi 2 dan menggelar Sosialisasi Pendaftaran Penduduk non Permanen,

kegiatan tersebut juga di barengi dengan penanda tanganan perjanjian kerja sama administrasi kependudukan ( Adminduk ) yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda, dari Direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil ( Kemendagri RI ) serta para pengelola apartemen dan lembaga Pemerintahan sampai RT dan RW serta Masyarakat,

Dalam sambutan nya Walikota Tangerang, Sachrudin menyampaikan bahwa adminitrasi Kependudukan merupakan hak dasar warga negara sekaligus kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti, atau Dokumen kependudukan bukan sekedar data administratif, tetapi untuk memperoleh layanan dari pemerintah salah satunya pendidikan, kesehatan dan kesejahtraan sosial,” ujar Sachrudin,

Sachrudin menyampaikan masih adanya sebagian banyak warga yang tinggal di Kota Tangerang masih belum tercatat sebagai penduduk setempat, menurutnya hal tersebut berpengaruh terhadap pemerataan pelayanan publik dan akurasi perencanaan pembangunan, sebagai wilayah yang terhubung dengan pusat perekonomian Nasional dan bandara internasional, kota tangerang memiliki mobilitas penduduk yang tinggi sebab itu kita membutuhkan sistem kependudukan yang akurat, cerdas, efesien, dan adaptif,”ujar Sachrudin,

Sachrudin juga menegaskan pentingnya kerjasama dan berkolaborasi antara para ketua Rt, Rw, pengelola apartemen, yayasan, dan lembaga dalam mendukung kebijakan pendaftaran penduduk yang non permanen, kebijakan ini bukan untuk mempersuluit, akan tetapi untuk melindungi dan meningkatkan pelayanan data yang akurat, dan kita bisa menyusun pragram pembangunan yang akurat dan tepat sasaran,” ujarnya,

Sementara itu Kadis Dukcapil Kota Tangerang Rizal Ridollah menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pentingnya pendataan penduduk non permanen serta memperkenalkan inovasi pelayanan digital kepada Sobat Dukcapil versi 2,”ujar Rizal,

Melalui Sobat Dukcapil versi 2 ini masyarakat dapat mengakses layanan adminduk secara daring dengan mudah, aplikasi ini juga sudah terintegrasi dengan lingkungan pendidikan dan fasilitas kesehatan,”ujar Rizal,

Aplikasi sobat dukcapil versi 2 menghadirkan sistem pelayanan onlin yang terhubung langsung dengan sekolah dasar ( SD ) maupun sekolah menengah pertama ( SMP ), pusat kegiatan belajar masyarakat ( PKBM ) hingga praktek bidan mandiri di Kota Tangerang, Rizal Ridollah berharap kegiatan ini menjadi sarana edukasi serta informasi bagi masyarakat luas agar dapat secara mudah mengurus adminitrasi kependudukan, juga bagi penduduk yang non permanen di wilayah Kota Tangerang,” ujar Rizal,

Kami berharap masyarakat menyadari pentingnya pembuatan dokumen kependudukan serta memanfaatkan layanan Sobat Dukcapil untuk mempercepat proses pembuatan dokumen kependudukan untuk masyarakat Kota Tangerang,” akhirnya,
marna

• Oktober 7, 2025
• 3 minutes Read

*Wisuda ke-18 Universitas Muhammadiyah Tangerang: UMT Unggul, Inklusif, dan Berdampak*

sumber1news.com

Tangerang, 7 Oktober 2025 — Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) kembali mencatat sejarah penting dalam perjalanan akademiknya.

Bertempat di Hall Nusantara ICE BSD, UMT menyelenggarakan Wisuda ke-18 dengan mengusung tema “UMT Unggul, Inklusif, dan Berdampak.”

Acara wisuda tahun ini diikuti lebih dari 3000 wisudawan dan wisudawati yang berasal dari 34 program studi, 8 fakultas, dan 1 program pascasarjana.

Prosesi dilaksanakan dalam tiga sesi,
Kehadiran ribuan lulusan UMT pada momentum bersejarah ini menjadi penanda nyata kiprah UMT sebagai perguruan tinggi yang terus berkembang
dan memberikan kontribusi besar bagi dunia pendidikan, masyarakat, dan bangsa.

Rektor: Anda adalah Duta Keunggulan Almamater
Dalam sambutannya, Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Assoc. Prof. Dr. H. Desri Arwen, M.Pd., menyampaikan rasa bangga atas keberhasilan para lulusan.

Ia menegaskan bahwa wisuda kali ini memiliki makna khusus karena UMT menjadi satu-satunya universitas di Provinsi Banten yang telah meraih Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Unggul.

“Status Unggul ini bukan sekedar predikat, tetapi cerminan dari kerja keras seluruh sivitas akademika dan komitmen kami untuk menghadirkan ekosistem pendidikan yang berkualitas. Maka dari itu, ijazah dan toga yang Anda kenakan hari ini memiliki bobot kehormatan yang besar, Anda adalah duta-duta keunggulan almamater kita,” ujar Rektor.

Rektor juga menekankan makna tema “Unggul, Inklusif, dan Berdampak” sebagai peta jalan masa depan lulusan.

Pertama, menjadi pribadi yang unggul dalam kompetensi, spiritualitas, dan integritas.
Kedua, menumbuhkan semangat inklusif yang merangkul keberagaman, menjunjung tinggi nilai Islam rahmatan lil ‘alamin, dan menciptakan ruang bagi semua golongan.
Ketiga, menghasilkan karya yang berdampak, dengan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai sarana memberi manfaat bagi masyarakat dan solusi bagi permasalahan bangsa.

“Jangan hanya bercita-cita menjadi pencari kerja, tetapi jadilah pencipta lapangan kerja. Jadilah pemain yang menghadirkan solusi dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik,” pesan Rektor di hadapan ribuan wisudawan.

Apresiasi untuk Orang Tua dan Sivitas Akademika

Rektor juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para orang tua dan wali wisudawan,
yang telah mempercayakan putra-putrinya menempuh pendidikan di UMT. Tak lupa, penghargaan juga diberikan kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan
atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam membimbing mahasiswa hingga mencapai kelulusan.

“Anak-anakku sekalian, jaga nama baik almamater unggul kita. Teruslah berkontribusi, berjejaring, dan membawa nilai-nilai Muhammadiyah ke mana pun Anda melangkah.
Pintu UMT akan selalu terbuka untuk Anda,” tutupnya.

Tentang Universitas Muhammadiyah Tangerang

Universitas Muhammadiyah Tangerang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Provinsi Banten yang berkomitmen mencetak lulusan berakhlak mulia,
unggul dalam keilmuan, dan berdaya saing global.

Dengan perolehan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Unggul, UMT terus memperkuat posisinya sebagai kampus yang inklusif dan berdampak,
sesuai dengan visi besar Muhammadiyah dalam membangun peradaban utama.
marna

• Oktober 7, 2025
• 5 minutes Read

DUGAAN KORUPSI TUNJANGAN DPRD KOTA TANGERANG, SEGERA DIPERIKSA KEJATI BANTEN

sumber1news.com

KOTA TANGERANG — Gelombang kritik terhadap penggunaan uang rakyat kembali memuncak. Kali ini, sorotan tajam mengarah pada tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kota Tangerang, yang dinilai tidak rasional di tengah krisis anggaran daerah akibat penurunan drastis transfer dana dari pemerintah pusat.
Di media sosial, tagar seperti #HapusTunjanganDPRD #KrisisRakyatTangerang #TangkapMafiaAPBD menjadi saluran kekecewaan publik terhadap para wakil rakyat. Kritik ini muncul seiring dengan diumumkannya penurunan pendapatan transfer pusat sebesar Rp 402,993 miliar, yang memicu kekhawatiran akan penurunan pelayanan publik.
Tunjangan DPRD, Kinerja Minim
Kemarahan publik dipicu oleh besarnya tunjangan yang diterima DPRD, sementara kontribusi terhadap kualitas kebijakan dan pelayanan publik dinilai minim. Banyak yang mempertanyakan: Apakah kenaikan tunjangan ini relevan, adil, dan sesuai hukum?
Masyarakat merasa beban pajak yang mereka tanggung tidak kembali dalam bentuk layanan publik, tetapi justru digunakan untuk membiayai fasilitas mewah para pejabat, seperti rumah dinas dan kendaraan operasional, yang tak sebanding dengan kinerja para wakil rakyat.
Salah satu anggota DPRD menyatakan bahwa kenaikan tunjangan tidak berkaitan dengan penurunan transfer pusat. Namun, pernyataan ini memicu reaksi keras.
Iqbal, Ketua Kajian Hukum dan HAM dari LBH Trisula Keadilan Indonesia, menyatakan:
“Sampai kapan rakyat dibodohi dengan argumen seperti itu? Tunjangan puluhan juta rupiah di tengah krisis jelas tidak rasional. Tidak ada relevansi antara beban rakyat dan kenyamanan elite politik. Justru rakyat hanya jadi alat untuk mengamankan kepentingan anggaran DPRD.”
Kondisi Keuangan Daerah Makin Kritis
Dalam rapat paripurna DPRD Kota Tangerang (2 Oktober 2025), Pemerintah Kota menyampaikan bahwa pendapatan daerah 2026 diproyeksikan sebesar Rp 5,060 triliun, mengalami penurunan Rp 344,993 miliar (6,38%) dibanding rancangan awal. Hal ini terutama disebabkan oleh pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Penurunan TKD mencapai Rp 402,993 miliar, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mengalami kenaikan kecil sebesar Rp 58 miliar. Dengan defisit anggaran Rp 400 miliar, seharusnya belanja yang tidak mendesak—termasuk tunjangan pejabat—menjadi prioritas evaluasi.
Namun ironisnya, tunjangan perumahan dan transportasi DPRD justru tetap dibebankan melalui APBD via Sekretariat DPRD, tanpa penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah.
Perwal Tunjangan Diduga Langgar Regulasi
Sorotan paling tajam diarahkan pada Peraturan Wali Kota (Perwal) No. 14 Tahun 2025, yang dianggap menjadi dasar pembayaran tunjangan yang tidak sesuai standar nasional. Regulasi tersebut merupakan revisi dari Perwal No. 89 Tahun 2023, yang menurut hasil kajian hukum, bertentangan dengan aturan lebih tinggi, antara lain:
• Permenkeu No. 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan 2025 (batas maksimal sewa kendaraan pejabat: Rp 13.950.000,-)
• Permendagri No. 7 Tahun 2006 tentang Standar Bangunan Sewa Perumahan untuk wilayah Provinsi Banten
LBH Trisula mencatat, potensi kerugian negara akibat pembayaran tunjangan ini selama 24 bulan (Oktober 2023 – September 2025) mencapai Rp 31,6 miliar, berdasarkan laporan pengaduan kepada Kejaksaan Tinggi Banten.
Preseden Hukum di Daerah Lain
Kasus serupa pernah terjadi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana Kejaksaan mengungkap kelebihan pembayaran tunjangan DPRD dan belanja natura, yang melampaui standar biaya masukan nasional. Total kerugian mencapai Rp 5,8 miliar, dan kasus tersebut telah berujung pada proses hukum.
Model pelanggaran seperti ini juga telah diproses di berbagai Kejaksaan Tinggi di Indonesia, menandakan bahwa penyimpangan anggaran berbasis regulasi lokal yang tidak sesuai hukum nasional merupakan fenomena yang serius dan sistemik.
Tantangan Moral dan Politik Kepala Daerah
Dalam kasus Kota Tangerang, tekanan kini diarahkan kepada Wali Kota untuk mencabut Perwal No. 14 Tahun 2025 yang menjadi dasar hukum tunjangan DPRD. Sebagai produk kebijakan kepala daerah, Perwal dapat dicabut kapan saja, terlebih jika sudah tidak sesuai kebutuhan dan keadilan publik.
Namun hingga kini, Pemkot Tangerang belum menunjukkan sikap tegas, meski tuntutan publik terus meningkat.
“Ini uji nyali bagi kepala daerah. Jika tidak dicabut, maka secara moral sama saja mendukung potensi korupsi anggaran. Unsur dugaan tindak pidana korupsi sudah cukup jelas—jumlah anggaran yang menyimpang, dasar hukum yang bertentangan, serta kerugian nyata daerah,” tegas Iqbal.
Rakyat Diminta Berhemat, Pejabat Minta Tambah Tunjangan
Realitas di lapangan sangat kontras: rakyat dipaksa taat bayar pajak dan retribusi, berhemat untuk kebutuhan hidup dasar, sementara anggota DPRD justru meminta penambahan tunjangan. Ironi ini mempertegas jurang antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya.
“Kalau rakyat masih hidup susah, tapi wakilnya hidup mewah dan minta tambah fasilitas, mereka bukan wakil rakyat, tapi sudah menjadi beban rakyat,” kata seorang aktivis mahasiswa.
DPRD kerap berdalih bahwa tunjangan diperlukan untuk mendukung kinerja. Namun pertanyaan pentingnya adalah: Berapa banyak produk hukum bermutu yang lahir dari inisiatif DPRD? Berapa banyak rapat yang dilaksanakan tanpa kursi kosong? Dan berapa banyak anggota yang justru terjerat dugaan korupsi?
Kesimpulan: DPRD Harus Introspeksi, Pemkot Wajib Bertindak
Dalam situasi seperti ini, tidak ada lagi ruang untuk pembenaran. Evaluasi dan pencabutan Perwal No. 14 Tahun 2025 adalah langkah minimal yang bisa diambil Pemkot Tangerang untuk menjaga kepercayaan publik.
Jika tidak, maka legitimasi moral dan politik DPRD Kota Tangerang akan hancur total. Lembaga legislatif ini tidak lagi dipandang sebagai representasi rakyat, tetapi hanya sebagai simbol elit yang menghisap anggaran di atas penderitaan masyarakat.
Saat ini, LBH Trisula Keadilan Indonesia telah menempuh dua jalur hukum:
1. Hak Uji Materil (HUM) ke Mahkamah Agung
2. Laporan Pengaduan dan Informasi Penyelidikan ke Kejaksaan Tinggi Banten
Prosesnya kini dalam tahap klarifikasi dan pemberkasan. LBH berharap, keadilan masih berpihak pada rakyat kecil, dan aparat penegak hukum memiliki nyali untuk menegakkan hukum secara ex aequo et bono – seadil-adilnya berdasarkan hati nurani dan keadilan substantif.

red

• Oktober 6, 2025
• 2 minutes Read

MTQ XXIV Kota Tangerang Resmi Dibuka, Camat dan Sekcam Ramaikan Lomba Eksebisi

sumber1news.com
KOTA TANGERANG — Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-24 tingkat Kota Tangerang resmi dibuka pada Minggu malam (5/10/2025). Kegiatan yang berlangsung pada 5–8 Oktober 2025 ini dipusatkan di Kecamatan Cipondoh dan diikuti oleh 584 peserta dari 13 kecamatan se-Kota Tangerang.
Menariknya, pelaksanaan MTQ tahun ini juga diramaikan dengan lomba eksebisi, yakni Lomba Baca Al-Qur’an antar Camat dan Lomba Azan antar Sekretaris Camat (Sekcam), yang menjadi daya tarik tersendiri sekaligus memperlihatkan komitmen para pemimpin wilayah dalam mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an.
Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, secara resmi membuka gelaran MTQ XXIV di Halaman Taman Wisata Air Situ Cipondoh. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup, terlebih dalam konteks kehidupan perkotaan yang penuh dinamika.
“Pembangunan kota tidak cukup hanya dengan infrastruktur seperti beton dan jalan. Kita juga membutuhkan pembangunan akhlak, moral, dan karakter yang berakar pada nilai-nilai Al-Qur’an,” ujar Sachrudin.
Mengangkat tema “Bersama Al-Qur’an Membangun Kota”, MTQ tahun ini diharapkan menjadi pengingat bahwa pembangunan fisik harus diiringi dengan pembangunan spiritual masyarakat.
Sachrudin juga menyampaikan bahwa keikutsertaan para Camat dan Sekcam dalam cabang eksebisi bukan sekadar formalitas, melainkan simbol pentingnya kepemimpinan berjiwa Qur’ani.
“MTQ kali ini juga mengajak para Camat dan Sekcam untuk ikut berlomba. Kita butuh pemimpin yang menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman dalam membimbing masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sachrudin menyatakan bahwa MTQ bukan hanya ajang syiar Islam, tetapi juga menjadi wadah strategis untuk membina generasi muda yang mampu menjadi agen perubahan di tengah arus teknologi, disrupsi digital, dan tantangan sosial-ekonomi.
“Melalui MTQ ini, kami berharap akan lahir para qari-qariah, hafiz-hafizah, serta cendekiawan muslim yang dapat mengharumkan nama Kota Tangerang di tingkat provinsi maupun nasional,” pungkasnya.
Selain dua cabang eksebisi, MTQ XXIV Kota Tangerang juga mempertandingkan sembilan cabang utama, yaitu:
1. Tilawah Al-Qur’an
2. Hifzhil Qur’an
3. Khottil Qur’an
4. Fahmil Qur’an
5. Syarhil Qur’an
6. Qira’atul Kutub
7. Hifdzil Hadits
8. Tafsir Al-Qur’an
9. Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an (KTIQ)
Kegiatan MTQ ini menjadi momentum strategis untuk terus menumbuhkan kecintaan masyarakat Kota Tangerang terhadap Al-Qur’an, sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari.

red

• September 30, 2025
• 1 minute Read

PB PERSANI KOTA TANGERANG MEMASUKI HARI KE TIGA DALAM AJANG TURNAMEN 2nd GYMNASTICS TANGERANG OPEN TINGKAT NASIONAL,

sumber1news.com

Tangerang, Selasa 30 September 2025 Di hari ke tiga ini Pertandingan Senam aerobic dalam kejuaraan Gyimnastics open 2025 ke II tingkat Nasionan di gedung Tangerang Conveintion Center, Cimone Kota Tangerang, di pertandingkan kelas aerobic junior maupun senior yang di ikuti Club – Club Senam dari lima ( 5 ) Wilayah dari Daerah Provinsi Jawa timur , jawa Tengah, jawa barat, DKI Jakarta, dan Provinsi Banten,

Para atlit masing – masing menunjukan kebolehan nya di hadapan juri agar mendapat kan nilai yang maksimal,Club dari DKI Jakarta merajai di kelas ini, Aerobic Gymnastics Sehingga hampir Seluruh juara dapat diraih oleh Atlit putri maupun putra dari DKI jakarta maupun klub dari jakarta, 40 atlit yang mengikuti pertandingan aerobic ini, tuan Rumah Kota tangerang hanya mendapatkan satu medali perak dan satu medali perunggu dari senior putri, dan lebak banten mendapatkan satu medali perak dari aerobic putra,”ujar heru,

heru nengatakan kegiatan aerobic gimnastics ini untuk menguji mental para atlit kami, khusus nya atlit yang bernaung dalam pembinaan PB Persani dan juga untuk menambah pengalaman mereka dan menguji mental mereka, agar pada saat bertanding dalam even – even kedepan nya bisa menambah pengalaman dan lebih kuat mental nya,”ujar heru,

marna