Dispora Kota Tangerang Akui Cacat Administrasi Proyek GOR Nambo Jaya, Paket Dibatalkan Usai Disomasi ASKONAS dan GAPEKNAS

Mei 13, 2026

sumber1news

Kota Tangerang – Dugaan kejanggalan dalam proses pengadaan proyek rehabilitasi GOR Nambo Jaya dan pekerjaan Lampu Stadion Cibodas akhirnya diakui sendiri oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang.

Pengakuan tersebut tertuang dalam surat resmi jawaban Dispora tertanggal 29 April 2026 setelah adanya somasi dan surat klarifikasi dari DPC ASKONAS serta DPD GAPEKNAS Kota Tangerang.

Dalam surat tersebut, Dispora menegaskan bahwa proses pemilihan penyedia tidak menggunakan mekanisme lelang ataupun lelang cepat, melainkan melalui metode e-purchasing e-katalog mini kompetisi.

Namun di balik penjelasan itu, Dispora justru mengakui adanya sejumlah kekeliruan serius dalam dokumen dan proses mini kompetisi yang berpotensi mencederai prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Beberapa poin yang diakui Dispora antara lain:
Proses mini kompetisi e-katalog V6 dilaksanakan pada hari libur, mulai Kamis 2 April 2026 pukul 14.00 WIB hingga Minggu 5 April 2026 pukul 14.00 WIB.

Adanya penambahan syarat tenaga teknis Ahli Muda Elektrikal.
Penambahan sertifikat manajemen mutu dan sertifikat manajemen lingkungan.
Pengakuan tersebut memunculkan pertanyaan besar di kalangan pelaku jasa konstruksi. Sebab, perubahan atau penambahan persyaratan teknis dalam proses pengadaan dinilai dapat mengarah pada pembatasan peserta tertentu dan berpotensi menciptakan persaingan yang tidak sehat.

Tidak hanya itu, pelaksanaan mini kompetisi di hari libur juga menjadi sorotan tajam karena dinilai mengurangi keterbukaan informasi dan kesempatan peserta lain dalam mengikuti proses secara optimal.

Akibat polemik tersebut, Dispora Kota Tangerang akhirnya mengambil langkah membatalkan paket pekerjaan dan berjanji akan mengulang kembali proses pemilihan penyedia.

Langkah pembatalan ini dinilai menjadi bukti bahwa somasi yang dilayangkan ASKONAS dan GAPEKNAS bukan tanpa dasar. Organisasi jasa konstruksi tersebut sebelumnya mempertanyakan legalitas serta mekanisme proses pengadaan yang dianggap sarat kejanggalan administratif.

Kasus ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang agar lebih transparan, profesional, dan tidak membuka ruang dugaan pengondisian dalam proyek pemerintah.

Publik kini menunggu, apakah proses pengadaan ulang nantinya benar-benar berjalan bersih dan terbuka, atau justru kembali menimbulkan polemik baru.

Red

mediasumber1news.com

Berita Terkini

Pemerintahan

Maret 13, 2026
4 minutes Read

Dugaan Perusakan Hutan Lindung di Batam Dilaporkan ke Kejaksaan Agung, Diduga Libatkan Perusahaan dan Oknum Pejabat

sumber1news.com

BATAM – Dugaan perusakan kawasan hutan lindung di wilayah Punggur, Kota Batam, Kepulauan Riau, dilaporkan oleh kuasa hukum masyarakat kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Laporan tersebut berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan dan pengkavlingan yang diduga dilakukan oleh perusahaan PT Batamas Indah Permai di kawasan yang disebut sebagai hutan lindung.

Kuasa hukum masyarakat, Eduard Kamaleng, S.H., M.H., yang mewakili Alfret Amung dkk (103) warga eks Tangki 1000, menjelaskan bahwa perkara ini bermula dari keberadaan pemukiman warga di kawasan Bukit Villa Tangki 1000, Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam.

Menurutnya, warga yang telah lama menempati lokasi tersebut kemudian didatangi pihak perusahaan yang menawarkan relokasi.

“Dalam dokumen pengaduan disebutkan bahwa pada awal Agustus 2022, sebelum terjadi penggusuran oleh Tim Terpadu Kota Batam, perwakilan perusahaan bernama Zainal Lewaimang mendatangi warga dan menyampaikan rencana pengosongan lahan,” ujar Eduard.

Dalam pertemuan tersebut, warga disebut ditawari kompensasi berupa uang sebesar Rp7 juta per rumah serta satu kavling lahan berukuran 6 x 10 meter yang berlokasi di wilayah Punggur, Jalan Pramuka, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.

Namun, menurut kuasa hukum warga, status hukum lahan kavling yang ditawarkan tersebut tidak pernah dijelaskan secara resmi, termasuk apakah berada dalam wilayah legal pengelolaan kawasan perdagangan bebas Batam atau tidak.

Karena ketidakjelasan tersebut, sebagian warga menolak tawaran relokasi dan memilih tetap bertahan di tempat tinggal mereka.

Penolakan itu kemudian berujung pada penggusuran oleh Tim Terpadu Kota Batam pada 5 Juli 2023. Dalam peristiwa tersebut sempat terjadi ketegangan antara warga dan petugas saat warga berupaya mempertahankan rumah mereka.

Akibat insiden tersebut, **11 orang warga sempat diamankan oleh aparat dari Kepolisian Resor Kota Barelang dan diproses hukum hingga ke persidangan di Pengadilan Negeri Batam.

Seiring berjalannya waktu, kuasa hukum masyarakat kemudian meminta klarifikasi kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang terkait status lahan yang dijadikan kavling oleh perusahaan tersebut.

Melalui surat tertanggal 26 September 2024, BPKH Wilayah XII menyatakan bahwa kawasan yang dimohonkan untuk ditelaah seluruhnya merupakan kawasan hutan lindung.

Atas dasar itu, kuasa hukum masyarakat menilai apabila benar kawasan tersebut merupakan hutan lindung, maka aktivitas pembukaan lahan dan pengkavlingan berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam laporan tersebut juga disebut adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat yang dianggap mengetahui aktivitas tersebut namun tidak mengambil langkah penindakan.

Beberapa nama yang disebut antara lain mantan Wali Kota Batam H. Muhammad Hudi, Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Kota Batam Lamhot Sinaga, serta mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Selain itu, laporan juga menyinggung pihak dari Ditkrimsus Polda Kepulauan Riau.

“Sudah saatnya persoalan ini disampaikan secara terang benderang agar publik mengetahui dan menjadi pembelajaran bagi semua pihak,” ujar Eduard.

Kuasa hukum masyarakat juga mengungkapkan bahwa sebelumnya mereka telah mengirimkan surat klarifikasi kepada sejumlah pihak terkait, namun hingga saat ini belum memperoleh tanggapan resmi.

Atas dasar itu, mereka kemudian mengajukan pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan perusakan hutan lindung tersebut.

Dalam pengaduan tersebut, kuasa hukum masyarakat meminta agar apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, maka pihak-pihak yang terlibat dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kawasan hutan yang rusak dapat dipulihkan kembali fungsinya sebagai hutan lindung.

“Jika laporan ini terbukti benar, maka pihak perusahaan maupun pihak lain yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum dan kawasan hutan lindung tersebut harus dipulihkan kembali,” tegasnya.

Pengaduan masyarakat tersebut tercatat telah disampaikan pada 3 November 2025 dan ditembuskan kepada sejumlah lembaga negara, antara lain Presiden Republik Indonesia, Kejaksaan Agung RI, Menteri Pertahanan, Menteri Kehutanan, Ketua DPR RI, Kapolri, serta Komisi IV DPR RI.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat memberikan perhatian serius terhadap laporan tersebut guna mengungkap dugaan pelanggaran yang terjadi di kawasan hutan lindung di Kota Batam.
Red – Tim

Baca Selanjutnya

Pemerintahan

Januari 20, 2026
2 minutes Read

Diduga Ada Kejanggalan Proyek Penataan dan Sarpras Masjid Agung Al-Amjad, Lembaga Monitoring Pilar Bangsa Soroti Pelaksana Pekerjaan

Sumber1news

Kabupaten Tangerang —
Lembaga Monitoring Pilar Bangsa menyoroti adanya dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek Penataan dan Sarana Prasarana Masjid Agung Al-Amjad Kabupaten Tangerang yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang TA 2025.
Pasalnya, berdasarkan dokumen resmi tender yang beredar, proyek dengan Kode RUP 57911904 dan Kode Tender 10020446000 tersebut secara administratif telah melalui proses pemilihan penyedia.

Namun di lapangan muncul pertanyaan serius terkait pihak yang mengerjakan kegiatan tersebut.
Ketua Lembaga Monitoring Pilar Bangsa dalam keterangannya menyatakan:
“Kok bukan pemenang yang berkontrak justru bisa mengerjakan proyek Penataan dan Sarpras Masjid Agung Al-Amjad? Ada apa gerangan?”
Berdasarkan data dokumen, proyek ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp10.000.000.000, dengan HPS Rp9.969.622.177,39, serta nilai negosiasi sebesar Rp9.825.680.117,73. Pelaksana pekerjaan tercantum atas nama CV. Bintang Selatan, dengan instansi penanggung jawab Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang.

Namun demikian, Lembaga Monitoring Pilar Bangsa menilai perlu adanya klarifikasi terbuka dari pihak terkait, khususnya PPK dan pengguna anggaran, mengenai kesesuaian antara pemenang tender, kontrak kerja, dan pelaksana riil di lapangan.

“Kami menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Jika benar yang bekerja bukan pemenang sah atau tidak sesuai kontrak, maka ini berpotensi melanggar aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah,” tegasnya.
Lembaga Monitoring Pilar Bangsa mendesak APIP, Inspektorat, serta aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan penelusuran dan audit menyeluruh guna memastikan tidak terjadi penyimpangan anggaran negara.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.

Lembaga Monitoring Pilar Bangsa menegaskan akan terus mengawal proyek ini demi menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keuangan negara, khususnya pada proyek yang menyangkut fasilitas rumah ibadah dan kepentingan publik.
“Saya menilai ada indikasi kejanggalan serius dalam pelaksanaan proyek Penataan dan Sarana Prasarana Masjid Agung Al-Amjad Kabupaten Tangerang. Jika benar pekerjaan di lapangan tidak dilaksanakan oleh pihak pemenang yang berkontrak, maka hal ini patut diduga melanggar mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Lanjut Gordon
Proyek dengan anggaran besar yang bersumber dari APBD seharusnya dijalankan secara transparan dan akuntabel. Kami meminta PPK, pengguna anggaran, serta dinas terkait untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik. Jika tidak ada penjelasan yang masuk akal, aparat pengawas internal maupun penegak hukum wajib turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh.” tutup

Red