Diduga Plesiran Tanpa Izin, ASN Dinas Budpar Disorot—Ketua GP2B Desak Wali Kota Tangerang Bertindak Tegas

April 25, 2026

Sumber1news

Kota Tangerang – Dugaan perjalanan ke luar negeri tanpa izin oleh sejumlah pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tangerang menuai sorotan publik. Perjalanan yang disebut berlangsung ke Singapura pada akhir tahun 2025 itu dinilai mencederai disiplin aparatur sipil negara (ASN) serta berpotensi menjatuhkan wibawa pimpinan daerah.

Ketua LSM Gerakan Pemuda Peduli Bangsa (GP2B), Umar Atmaja, mendesak Wali Kota Tangerang, Sachrudin, agar segera mengambil langkah tegas terhadap para pegawai yang terlibat.

“Jika benar terjadi plesiran tanpa izin, ini mencerminkan lemahnya disiplin dan seolah-olah mengabaikan keberadaan pimpinan daerah. Sanksi tegas perlu diberikan,” ujar Umar kepada media, Kamis (23/4/2026).

Umar menilai alasan yang disampaikan salah satu pegawai—yakni untuk mempelajari tata kelola taman di Singapura—tidak relevan. Menurutnya, banyak daerah di Indonesia yang memiliki konsep taman yang dapat dijadikan referensi tanpa harus melakukan perjalanan ke luar negeri.

“Kalau hanya studi taman, di dalam negeri juga banyak contoh yang bisa diadopsi. Tidak perlu sampai ke luar negeri,” tambahnya.

Lebih lanjut, Umar meminta agar kasus ini diproses sesuai ketentuan yang berlaku, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ia juga menekankan pentingnya transparansi hasil pemeriksaan kepada publik.

“Proses harus berjalan tanpa kompromi. Hasilnya juga perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui sejauh mana ketegasan kepala daerah dalam menegakkan disiplin ASN,” tegasnya.

Selain itu, Umar juga mendorong Pemerintah Kota Tangerang untuk menelusuri sumber pendanaan perjalanan tersebut. Ia menilai langkah ini penting guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan anggaran.

“Perlu ditelusuri asal dana yang digunakan. Jika menggunakan dana pribadi, tetap harus dipertanyakan dalam konteks etika dan kepatutan, apalagi di tengah upaya efisiensi anggaran daerah saat itu,” ujarnya.

Menurut Umar, kasus ini harus menjadi perhatian serius karena berpotensi mencoreng citra pemerintah daerah di mata masyarakat. Ia berharap Wali Kota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menunjukkan ketegasan dalam menangani persoalan tersebut.

Sebagai informasi, ketentuan mengenai izin perjalanan ke luar negeri bagi ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 41 Tahun 2015. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa ASN wajib memperoleh izin resmi dari pejabat berwenang sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri, meskipun menggunakan biaya pribadi.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi disiplin sebagai bagian dari upaya menjaga integritas, kedisiplinan, dan akuntabilitas aparatur negara.

Red / Abdul Muis

mediasumber1news.com

Berita Terkini

Berita Daerah Ragam

April 25, 2026
3 minutes Read

Diduga Tanpa Izin, Pemasangan Kabel Udara Provider Starlet Berlangsung Dini Hari, Berpotensi Langgar Aturan Daerah

Kota Tangerang – Aktivitas pemasangan jaringan utilitas kabel udara (KU) yang diduga dilakukan oleh provider Starlet menuai sorotan serius. Kegiatan yang berlangsung pada dini hari, Sabtu (25/04/2026), tersebut diduga tidak mengantongi izin maupun rekomendasi teknis (rekomtek) dari Pemerintah Kota Tangerang.

Saat dikonfirmasi di lokasi, pihak pelaksana tidak dapat menunjukkan dokumen legalitas pekerjaan. Hariyanto, yang mengaku sebagai leader lapangan, merespons dengan nada tinggi.

“Kami hanya pekerja, Pak,” ujarnya singkat.

Situasi sempat memanas ketika awak media melakukan konfirmasi. Salah satu pria yang mengaku dari unsur marinir di tim lapangan bahkan melontarkan pertanyaan bernada menekan.

“Abang maunya apa sih?” ucapnya.

Awak media menegaskan bahwa kegiatan tersebut murni menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Kami hanya wawancara menanyakan izin-izinnya, tidak menyetop pekerjaan. Kalau mau lanjut, silakan kerja,” tegas wartawan.

Di lokasi, anggota patroli Polsek Karawaci bernama Jatmiko juga terlihat hadir. Kehadiran aparat disebut sebagai bagian dari koordinasi pihak Starlet. Namun demikian, substansi utama terkait legalitas pemasangan belum terjawab.

Perlu diketahui, pemasangan jaringan utilitas di wilayah Kota Tangerang tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Terdapat sejumlah regulasi yang mengatur secara tegas, di antaranya:

Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yang pada prinsipnya melarang penggunaan fasilitas umum tanpa izin resmi dari pemerintah daerah.

Peraturan terkait Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu, yang mengatur bahwa pemasangan kabel, khususnya kabel udara, harus melalui izin dan rekomendasi teknis dari dinas terkait.

Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang juga secara bertahap mendorong penataan jaringan utilitas ke bawah tanah, sehingga pemasangan kabel udara tanpa izin dinilai bertentangan dengan arah kebijakan tata kota.

Tanpa adanya izin dan rekomtek, aktivitas pemasangan kabel udara berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran administratif bahkan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku.

Di lokasi terpisah, awak media mencoba mengonfirmasi pihak Trantib Kecamatan Periuk. Namun, respons yang diberikan justru menimbulkan tanda tanya besar.

Franky Simanjuntak mengaku tidak dapat turun ke lokasi.

“Maaf bang, saya hanya berdua, tidak bisa ke lapangan, dan kami takut. Kami sudah koordinasi dengan atasan, tapi tidak berani,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut memunculkan kekhawatiran adanya lemahnya pengawasan terhadap aktivitas utilitas yang diduga melanggar aturan.

Aktivitas pemasangan yang dilakukan pada dini hari turut menjadi perhatian. Waktu tersebut kerap dianggap minim pengawasan, sehingga memunculkan dugaan adanya pola kerja yang menghindari kontrol publik.

Selain itu, sikap sejumlah pihak di lapangan yang terkesan defensif hingga intimidatif terhadap wartawan menjadi catatan penting. Hal ini berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kebebasan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen provider Starlet maupun Pemerintah Kota Tangerang terkait status perizinan pekerjaan tersebut.

Publik kini menanti ketegasan Pemerintah Kota Tangerang dan aparat penegak hukum untuk menindak dugaan pelanggaran ini secara transparan dan profesional. (Redaksi)

Baca Selanjutnya

Ragam

April 21, 2026
1 minute Read

Bersama Sanscamp, Aksi Bersih Surya Kencana Gunung Gede

Sumber1news
Tangerang Selatan

Mulai awal pembukaan Gunung Gede Jawa Barat, Pendakian sangat ramai dari berbagai wilayah dan paling banyak pendaki berasal dari Jabodetabek.

Diantara keramaian pendaki, masalah yang ditinggalkan biasanya adalah sampah dan itu terjadi tidak hanya di Gunung Gede.

Melihat kondisi yang sering terjadi beberapa Pemuda yang sering berkumpul di Sanscamp , Pamulang Tangerang Selatan berinisiatif melakukan Aksi Bersih di Alun-Alun Surya Kencana.

“Liat di medsos gunung gede banyak sampah pendaki, makanya kita naik bersama buat aksi bersih-bersih”, ucap Azam di Jalur Pendakian Putri, Gunung Gede, Jawa Barat, Minggu (19/4/2026).

Meski mereka naik turun gunung satu hari, alias ‘tektok’ mereka tidak melupakan misinya meski sudah mencapai Gunung Gede.

“Target kita sudah sampai puncak, waktunya menyelesaikan misi, kita bersih-bersih surya kencana”, ucap Fadhil bersama empat rekannya diatas Puncak Gunung Gede.

Dari puncak, infonya mereka langsung menjalankan aksinya menyisir Alun-alun Surya Kencana yang telah sepi pendaki, karena sebagian besar sudah turun dari gunung.

Perjalan mereka delapan orang bersama ribuan pendaki lainnya yang meramaikan Gunung tepat di tanggal 18-19 April 2026 dan selamat naik sampai turun.

Red – tim