Kabel Listrik Terbakar di Belendung, Petugas PLN Sigap Tangani Malam Hari

Juni 25, 2026

sumber1news

TANGERANG – Gangguan aliran listrik terjadi pada Kamis malam, 25 Juni 2026, di kawasan Jalan KH. Kilin No.8, RT.003/RW.004, Kelurahan Belendung, Kecamatan Benda, Kota Tangerang. Kejadian bermula dari terbakarnya kabel jaringan yang memicu kekhawatiran warga sekitar.

Berdasarkan informasi dan lokasi kejadian yang terdokumentasi pukul 22.43 WIB, api tampak sempat menjalar pada kabel yang terpasang di tiang listrik, menimbulkan percikan api dan asap yang cukup terlihat jelas di malam hari. Warga yang berada di lokasi langsung melaporkan kondisi tersebut ke pihak berwenang dikarenakan potensi bahaya kebakaran lebih luas maupun sengatan listrik.

Tidak lama setelah laporan masuk, tim teknis dari PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Tangerang segera bergerak ke lokasi. Sesampainya di tempat, petugas dengan sigap dan terampil langsung melakukan pengamanan lokasi serta pemutusan arus sementara demi keselamatan. Menggunakan tangga dan peralatan lengkap, tim naik ke tiang untuk melakukan pemeriksaan mendalam dan penggantian bagian kabel yang rusak serta terbakar.

Di bawah sorotan lampu penerangan kerja, para petugas bekerja dengan fokus dan teliti meski kondisi gelap malam. Upaya perbaikan dilakukan secepat mungkin agar aliran listrik bisa kembali normal dan aman digunakan oleh warga.

Salah satu warga setempat mengapresiasi kecepatan respon petugas. “Kami kaget lihat kabel terbakar, takut menjalar ke rumah. Tapi syukur, petugas cepat sekali datang dan langsung bekerja, tidak menunggu pagi,” ujar warga.

Hingga berita ini diturunkan, proses perbaikan masih berlangsung dan dipastikan selesai dalam waktu dekat. Pihak PLN mengimbau masyarakat tetap tenang dan berhati-hati, serta melaporkan segera jika melihat indikasi kerusakan atau kebakaran pada instalasi listrik di lingkungan masing-masing demi keamanan bersama.

Sumber: Laporan Lapangan & Dokumentasi Wartawan MediaSumberNews
Lokasi: Belendung, Kec. Benda, Kota Tangerang
Waktu: Kamis, 25 Juni 2026 – Pukul 22.43 WIB

mediasumber1news.com

Berita Terkini

Berita Daerah

Juni 18, 2026
3 minutes Read

Bungkam atas Surat Klarifikasi, GMAKS Curigai Konspirasi Tender Proyek DLH Kota Tangerang

sumber1news

TANGERANG – Pelaksanaan tender proyek di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang tahun anggaran 2026 mendadak jadi sorotan publik. Aroma tidak sedap menyeruak seiring munculnya dugaan kejanggalan dalam penetapan pemenang proyek bernilai belasan hingga puluhan miliar rupiah tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun, salah satu sorotan tajam mengarah pada pemenang tender paket Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor. Proyek dengan nilai HPS mencapai Rp34,7 miliar ini dimenangkan oleh PT Sultan Sukses Mandiri, perusahaan yang alamatnya tercatat di kawasan Jakarta Barat.

Narasumber internal mengungkapkan bahwa perusahaan pemenang tender tersebut diduga kuat tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang sah atau sesuai kualifikasi saat proses evaluasi. Padahal, kepemilikan SBU aktif merupakan syarat mutlak dan wajib bagi setiap rekanan konstruksi.

Berdasarkan penelusuran data LPJK, status sejumlah subklasifikasi SBU milik PT Sultan Sukses Mandiri justru tercatat telah dilakukan “Pencabutan”. Ironisnya, dalam lembar syarat kualifikasi LPSE, disyaratkan secara tegas kode subklasifikasi SBU BG009 (Bangunan Gedung Lainnya) berkualifikasi Menengah yang wajib masih berlaku.

Tak hanya persoalan SBU pada paket gedung kantor, aroma miring juga menerpa paket proyek Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya (Revitalisasi IPAL TPA Rawa Kucing) senilai Rp14,3 miliar. Paket ini dimenangkan oleh PT Riden Jaya Konstruksi, sebuah perusahaan asal Bandung, Jawa Barat.

Rumor panas yang beredar di lapangan menyebutkan bahwa seluruh proses penetapan pemenang tender pada kedua proyek jumbo di DLH tersebut diduga dikendalikan penuh oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Kota Tangerang. Intervensi ini ditengarai memutus independensi proses lelang.
”Kuat dugaan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Tangerang sebenarnya tidak tahu-menahu secara detail atau sengaja ‘dikondisikan’ untuk tutup mata terkait kelayakan administrasi para pemenang tersebut karena adanya tekanan atau kendali dari oknum Kadis,” ujar sumber tersebut.
Pelanggaran aturan disinyalir semakin diperparah dengan dugaan manipulasi Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa dokumen SKK Tenaga Ahli (TA) maupun SKK K3 yang tertuang dalam pengumuman lelang diduga kuat tidak benar-benar dimiliki oleh perusahaan pemenang, melainkan hanya meminjam nama satu orang personil untuk memenuhi persyaratan di dua perusahaan berbeda.

Menanggapi carut-marut tersebut, Hadi Isron selaku Koordinator Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) Tangerang Raya angkat bicara. Dirinya mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi tertulis secara resmi kepada DLH Kota Tangerang dan Pokja UKPBJ, namun hingga saat ini tidak ada respons maupun jawaban sama sekali.

Sikap bungkam dari pihak kedinasan dan pokja lelang ini dinilai memperkuat indikasi kecurangan. Hadi Isron menegaskan, karena surat klarifikasi resmi tidak dijawab dan terkesan dihindari, maka publik patut menyimpulkan bahwa dugaan manipulasi dokumen serta intervensi jabatan tersebut benar adanya.

Hadi Isron mendesak aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Negeri Kota Tangerang maupun Kejaksaan Tinggi Banten, untuk segera melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu proyek selesai dikerjakan. GMAKS meminta kejaksaan menggunakan instrumen hukum terbaru, yakni Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

”Meloloskan rekanan tanpa SBU yang sah serta adanya dugaan intervensi merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (actus reus). Aparat penegak hukum tidak perlu menunggu menghitung kerugian total karena indikasi awal manipulasi syarat formil dan bungkamnya para pejabat ini sudah cukup jadi pintu masuk kejaksaan untuk memeriksa oknum Kadis LH serta Pokja UKPBJ,” pungkas Hadi Isron.

Red

Baca Selanjutnya

Berita Daerah

Juni 17, 2026
2 minutes Read

Optimalkan Aliran Air, UPTD PJJ Tangerang Kolaborasi Normalisasi Saluran Jalan Raden Fatah

Sumber1news

TANGERANG,
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPTD PJJ) Tangerang di bawah DPUPR Banten bergerak cepat melakukan aksi nyata di lapangan. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan pemeliharaan rutin berupa normalisasi saluran air di sepanjang Ruas Jalan Raden Fatah, Ciledug, Kota Tangerang.

Aksi tanggap ini dilakukan demi menjaga kualitas infrastruktur jalan tetap prima serta mengantisipasi potensi genangan air yang kerap mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Melalui kolaborasi lintas sektor yang solid, petugas di lapangan menyisir titik-titik penyumbatan drainase yang krusial.

Guna memaksimalkan hasil pembersihan, UPTD PJJ Tangerang menggandeng Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran (Damkar) Ciledug dalam menyemprot dan menguras material sedimen. Sinergi ini terbukti efektif dalam mempercepat proses pengerukan lumpur dan sampah yang menyumbat gorong-gorong.

Pelaksana Teknis UPTD PJJ Kota Tangerang, Bobby, menyatakan bahwa pemeliharaan berkala ini menjadi agenda prioritas instansinya demi kenyamanan masyarakat. Menurutnya, drainase yang bersih dan berfungsi optimal secara langsung akan memperpanjang usia pakai aspal jalan di sekitarnya.

“Kami berkomitmen memastikan bahwa seluruh saluran pembuangan di ruas jalan provinsi, khususnya Jalan Raden Fatah, bebas dari sumbatan sedimentasi,” ujar Bobby saat memantau jalannya normalisasi di lokasi kegiatan, Selasa (16/6).

Bobby juga menambahkan, tumpukan sampah domestik dan endapan lumpur tebal menjadi kendala utama yang berhasil ditangani tim gabungan dalam operasi kali ini. Pengurasan ini diharapkan dapat mengembalikan daya tampung maksimal saluran air secara signifikan saat hujan deras turun.

Di samping upaya teknis dari pemerintah, Bobby mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha di sekitar Jalan Raden Fatah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Partisipasi aktif warga dalam menertibkan pembuangan sampah sangat dinantikan demi keberlanjutan fungsi drainase.

“Normalisasi ini tidak akan bertahan lama tanpa adanya kesadaran bersama untuk tidak membuang sampah ke dalam saluran air,” pungkas Bobby menutup penjelasannya terkait target jangka panjang program pemeliharaan tersebut

amoy