Optimalisasi Mitigsi Bencana di Indonesia

Mei 10, 2026

sumber1news

Masih ada kesempatan untuk benahi krisis mitigasi bencana di Indonesia dengan pendekatan terintegrasi dan komitmen bersama. Meski tantangan seperti lemahnya kesadaran masyarakat dan koordinasi antarlembaga masih ada, langkah konkret dari pemerintah dan komunitas bisa mengubah situasi ini.

Tantangan Utama
Mitigasi bencana di Indonesia sering tersendat karena prioritas pembangunan ekonomi jangka pendek mengalahkan pencegahan, penegakan hukum tata ruang lemah, serta respons masyarakat yang kurang proaktif terhadap risiko seperti banjir dan longsor.

Data BNPB menunjukkan ribuan kejadian bencana tiap tahun, dengan banjir mendominasi, yang memperparah korban jiwa dan kerugian ekonomi akibat keterlambatan antisipasi.

Strategi Pemerintah
Pemerintah telah merumuskan lima strategi utama, termasuk industrialisasi penanggulangan bencana via teknologi peringatan dini, pemetaan risiko akurat, penguatan BPBD, pemulihan pascabencana berbasis kemandirian masyarakat, serta skema pembiayaan integratif seperti Dana Bersama.

Upaya ini didukung regulasi seperti UU Penanggulangan Bencana, meski implementasi di daerah masih perlu dipercepat.

Solusi Komunitas
Peningkatan edukasi melalui sekolah dan kampanye masif, penguatan sistem peringatan dini, serta koordinasi lintas pihak bisa jadi kunci; misalnya, penghijauan lereng, terasering drainase, dan tas siaga bencana di tingkat rumah tangga telah terbukti efektif di beberapa daerah rawan.

Kesadaran masyarakat di Jawa mulai meningkat, tapi butuh pendanaan konsisten untuk sosialisasi berkelanjutan.

Peran media sangatlah vital dan strategis untuk tiada hentinya menyuarakan, mengingatkan serta memantau jalannya program dan kebijakan pemerintah agar tidak merusak lingkungan serta menyadarka semua pihak untuk senantiasa siaga bencana dalam berbagai bentuknya. Hal ini seperti kata M. Abriyanto, Masih ada Kesempatan Benahi Krisis Mitigasi Bencana di Indonesia, hal114, 2026 _Sumatra Menangis Menggugah Kemanusiaan Kita_ (Red)

mediasumber1news.com

Berita Terkini

Ragam

Mei 10, 2026
3 minutes Read

Dugaan Kisruh Proyek Dispora Kota Tangerang, Proyek GOR Rp1,4 Miliar Disebut Jadi Rebutan Timses

sumber1news

Tangerang, 8 Mei 2026 – Proyek rehabilitasi Gelanggang Olahraga (GOR) Nambo Jaya di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, tahun anggaran 2026 senilai sekitar Rp1,4 miliar memicu sorotan tajam dari kalangan pengusaha dan publik. Proyek yang dikelola Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang itu diduga menyisakan persoalan dalam proses pengadaan melalui e-Katalog versi 6.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tangerang bersama sejumlah pengusaha lokal mempertanyakan mekanisme pengadaan yang dinilai tidak transparan. Bahkan, isu tersebut berkembang menjadi dugaan adanya perebutan proyek di kalangan yang disebut sebagai tim sukses penguasa.

Paket Proyek Miliaran Jadi Sorotan
Proyek rehabilitasi GOR Nambo Jaya diketahui masuk dalam rencana pekerjaan Dispora Kota Tangerang Tahun Anggaran 2026 dengan nilai pagu sekitar Rp1,4 miliar. Paket tersebut muncul berbarengan dengan proyek pengadaan lampu Stadion Cibodas yang juga bernilai miliaran rupiah.

Dua proyek infrastruktur olahraga itu kini menjadi perhatian publik karena dinilai perlu diawasi secara ketat demi menjamin transparansi penggunaan anggaran daerah.

Kadin Soroti Dugaan “Mini Kompetisi” Tertutup
Kadin Kota Tangerang menilai proses pengadaan melalui e-Katalog versi 6 diduga tidak berjalan sesuai prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mereka menyoroti adanya dugaan praktik sistem ganda atau mini kompetisi tertutup dalam proses pemilihan penyedia.

“Seharusnya e-Katalog itu direct purchasing, bukan malah ada negosiasi gelap atau pemilihan tertutup. Ini mencederai prinsip pengadaan,” ujar salah satu pengurus Kadin Kota Tangerang yang meminta identitasnya dirahasiakan, Rabu (7/5/2026).

Atas dugaan tersebut, Kadin mendesak agar proses lelang dibatalkan dan dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh paket pekerjaan Dispora Kota Tangerang Tahun Anggaran 2026.

Baru Diresmikan, Kini Direncanakan Direhabilitasi
GOR Nambo Jaya atau Nambo Krida Arena merupakan fasilitas olahraga yang baru diresmikan Pemerintah Kota Tangerang pada 22 Januari 2025. GOR tersebut diklaim sebagai salah satu fasilitas olahraga terbesar di Kota Tangerang dengan kapasitas sekitar 3.000 penonton.
Fasilitas itu dilengkapi lapangan futsal standar internasional, lapangan sepak bola rumput sintetis, jogging track, ruang ganti, hingga tribun penonton.

Namun, belum genap dua tahun sejak diresmikan, GOR tersebut sudah masuk dalam rencana rehabilitasi tahun 2026 dengan nilai mencapai Rp1,4 miliar. Kondisi itu memunculkan pertanyaan publik terkait urgensi rehabilitasi serta perencanaan pemeliharaan aset daerah.

Dugaan Pertemuan Tertutup di Kantor Dispora
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada Jumat (8/5/2026) diduga berlangsung pertemuan tertutup di kantor Dispora Kota Tangerang. Pertemuan itu disebut dihadiri Kepala Dispora bersama sejumlah wartawan dan aktivis LSM yang sebelumnya menyoroti proyek GOR Nambo Jaya.

“Pertemuannya tertutup. Yang hadir wartawan dan LSM yang sebelumnya kritis soal proyek GOR. Tapi anehnya, setelah keluar kantor mereka terlihat banyak senyum,” ujar sumber kepada wartawan.

Sumber tersebut juga menduga adanya sesuatu yang diterima oleh pihak-pihak tertentu usai pertemuan berlangsung. Ia menyayangkan apabila praktik seperti itu benar terjadi dan terus berulang dalam proyek-proyek besar pemerintah daerah.
“Kalau benar ada upaya meredam kritik dengan cara seperti itu, tentu sangat disayangkan karena bisa menodai nama baik pemerintah daerah,” katanya.

Dispora Belum Beri Penjelasan
Hingga berita ini diturunkan pada Jumat malam (8/5/2026), Kepala Dispora Kota Tangerang, Kaonang, belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang disampaikan redaksi melalui pesan WhatsApp maupun surat elektronik.

Redaksi juga masih berupaya meminta klarifikasi dari pihak Kadin Kota Tangerang, aliansi pengusaha konstruksi, serta wartawan dan aktivis LSM yang disebut hadir dalam pertemuan tersebut.
Pengamat Minta Audit dan Pengawasan
Pengamat Kebijakan Publik Banten, Eka Setiawan, menegaskan bahwa penggunaan e-Katalog versi 6 tetap wajib memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“V6 itu hanya tools. Kalau ada mini kompetisi tertutup, itu bisa menyalahi aturan pengadaan sebagaimana diatur dalam Perpres 12 Tahun 2021. Apalagi ini GOR baru, kenapa sudah direhabilitasi dengan anggaran Rp1,4 miliar? Audit wajib dilakukan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dugaan pertemuan antara pihak Dispora dengan wartawan dan LSM.

“Klarifikasi tentu boleh dilakukan. Tapi kalau setelah pertemuan kritik tiba-tiba hilang dan semua pulang dengan wajah cerah, publik wajar curiga. Aparat penegak hukum perlu mengawasi,” pungkasnya.

Red/rini

Baca Selanjutnya

Ragam

Mei 6, 2026
2 minutes Read

Kasus Poniman Memanas, Polisi Bergerak Cepat Respons Laporan Korban

sumber1news

Tangerang Dugaan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan yang terjadi di wilayah Rajeg, Kabupaten Tangerang, kini menjadi perhatian publik. Seorang pria bernama Poniman dilaporkan ke pihak kepolisian setelah diduga melakukan tindakan yang menimbulkan rasa takut, tekanan psikologis, dan trauma terhadap korban.

Berdasarkan dokumen tanda bukti laporan kepolisian, perkara tersebut telah tercatat di SPKT Polresta Tangerang pada 5 Mei 2026 dan kini dalam penanganan aparat penegak hukum.

Kasus ini turut mendapat sorotan dari selaku Kepala Bidang Investigasi . Dalam keterangannya kepada awak media, Roy meminta aparat penegak hukum menangani perkara ini secara profesional dan transparan, Rabu (06/05/2026).

“Jika dugaan tindak pidana ini terbukti berdasarkan alat bukti dan fakta hukum, maka proses hukum harus berjalan tegas tanpa pandang bulu. Negara tidak boleh kalah oleh tindakan intimidasi, ancaman, ataupun kekerasan yang membuat masyarakat takut mencari keadilan,” tegas Roy.

Roy juga menilai, penegakan hukum yang konsisten sangat penting agar tidak ada pihak yang merasa kebal hukum.

“Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kami dari PKN akan mengawal kasus ini agar prosesnya berjalan objektif, transparan, dan memberi rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat luas,” tambahnya.

Sementara itu, pihak korban berharap laporan yang telah dibuat tidak berhenti di meja penyidik, melainkan benar-benar ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak terlapor Poniman belum memberikan keterangan resmi. Media ini tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak terkait. (Red)