Korupsi penyebab kemiskinan, Stop korupsi !

November 21, 2024

Korupsi terjadi karena banyak faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal. Beberapa penyebab utama korupsi antara lain:
* Keserakahan: Keinginan yang tidak terbatas untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan sering kali menjadi pendorong utama korupsi.
* Kesempatan: Adanya celah dalam sistem, kurangnya pengawasan, atau lemahnya penegakan hukum memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan korupsi.
* Kebutuhan: Tekanan ekonomi atau kebutuhan untuk memenuhi gaya hidup yang tinggi dapat mendorong seseorang melakukan tindakan korupsi.
* Rasionalisasi: Pelaku korupsi sering kali mencari alasan untuk membenarkan tindakannya, seperti “semua orang melakukannya” atau “uang ini akan digunakan untuk kepentingan umum”.
* Budaya: Budaya korupsi yang sudah mengakar dalam suatu masyarakat dapat membuat tindakan korupsi dianggap sebagai hal yang biasa.
* Sistem: Sistem politik, ekonomi, dan sosial yang tidak transparan dan akuntabel dapat mempermudah terjadinya korupsi.
Faktor internal lainnya yang dapat menyebabkan korupsi meliputi:
* Gaya hidup konsumtif: Keinginan untuk hidup mewah dapat mendorong seseorang melakukan korupsi.
* Lemahnya moral: Kurangnya kesadaran akan nilai-nilai moral dapat membuat seseorang lebih mudah tergoda untuk melakukan korupsi.
Faktor eksternal yang dapat menyebabkan korupsi meliputi:
* Kurangnya pengawasan: Pengawasan yang lemah terhadap lembaga-lembaga publik dapat memberikan peluang bagi terjadinya korupsi.
* Lemahnya penegakan hukum: Hukuman yang ringan atau tidak konsisten terhadap pelaku korupsi dapat membuat tindakan korupsi semakin marak.
* Tingkat pendidikan yang rendah: Pendidikan yang rendah dapat membuat seseorang kurang memahami dampak negatif dari korupsi.
Dampak korupsi sangat luas dan merugikan banyak pihak. Korupsi dapat menghambat pembangunan, meningkatkan kemiskinan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan memperlemah negara.
Untuk mencegah korupsi, diperlukan upaya yang komprehensif, seperti:
* Penguatan sistem pengawasan: Memperkuat sistem pengawasan terhadap lembaga-lembaga publik dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
* Penegakan hukum yang tegas: Memberikan hukuman yang berat dan konsisten terhadap pelaku korupsi.
* Pendidikan anti-korupsi: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya nilai-nilai integritas.
* Reformasi birokrasi: Memperbaiki sistem birokrasi agar lebih efisien dan akuntabel.
* Partisipasi masyarakat: Mendorong masyarakat untuk aktif mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi.

Korupsi menyebabkan kemiskinan, oleh karenanya rakyat harus melawan jangan sampai terjadi korupsi. STOP Korupsi. (SDJ)

mediasumber1news.com

Berita Terkini

Pemerintahan

December 21, 2024
2 minutes Read

Ada! Bangunan ALFAMART Tanpa ijin PBG Di Kecamatan Cibodas Kota Tangerang

sumber1news.com

Tangerang kota .Bangunan tanpa PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) kini menghiasi berbagai wilayah di Kota Tangerang. Kejadian ini tidak terlepas dari fakta bahwa hampir di setiap area, bangunan berdiri tanpa izin yang sah.

Salah satu contohnya adalah bangunan Alfa di Jalan Arya wangsakara RT 003 RW 0012, Kecamatan Cibodas, Menurut informasi dari pekerja bangunan, tidak di sebut namanya, sebagai mandor pekerja, saat ditanya tentang izin, mereka mengaku tidak mengetahui hal tersebut, hanya saya sebagai pekerja, langsung aja ke pelaksan cuma dia jarang kesini, di tanya salah satu media ke pada mandor pekerja, tidak mau di sebut kan namanya sebagai mandor pekerja, ada bang nomornya bang, jawabya.

Sambung

Sebagai mandor pekerja yang tidak bisa di sebutkan nama, dia bilang satpol pp pun sudah ada kesini, menyakan terkait ijin, tapi saya pun tidak bisa menjawab karna saya pekerja disini, saat di kasih nomornya sama mandor ke tim awak media, langsung dtlpn lewat wa, berapa kali di tlpn atau di wa nama aris sebagai mengurusin ijin tidak respon ataun tidak menjawab,'” tutur budi.

Awak media memastikan adanya dugaan bahwa bangunan tersebut dibangun tanpa PBG.( persetujuan bangunan gedung) senin 21/12/2024

Teim awak media menyatakan kekecewaannya terhadap kurangnya tindakan pencegahan terhadap bangunan tanpa PBG. Ia menekankan bahwa melaporkan ke Satpol PP atau media tidak menghasilkan efek positif, karena tidak ada tindakan penyetopan yang dilakukan. Alasannya, tidak ada perintah dari dinas terkait perijinan.

Pemerintah sebelumnya telah menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021. PBG menjadi istilah yang digunakan untuk izin pembangunan baru atau perubahan fungsi dan teknis bangunan.

marna

Baca Selanjutnya

Pemerintahan

December 4, 2024
3 minutes Read

Ketua GWI Provinsi Banten, Mengecam Tindakan Oknum Pendamping PKH Desa Kemeri Yang Menilap Uang KPM

sumber1news.com

KABUPATEN TANGERANG Beberapa hari ini viral berita terkait dugaan seorang oknum pendamping PKH desa Kemeri, Terkait Bansos keluarga harapan PKH kepada masyarakat miskin hingga kini rawan disalahgunakan. Sejumlah celah digunakan oleh oknum untuk Menilap Uang KPM diduga dilakukan oleh SDH inisial” warga kampung kemeri Rt/Rw 01/01 desa kemeri kecamatan kemeri kabupaten Tangerang Banten. Senin 02 Desember 2024

Saat Tim investigasi GWI didampingi Humas GWI Provinsi Banten di undang oleh perwakilan oknum pendamping PKH inisial SDH. Yang mengutus Pedamping Desa Rancalabu (HMD) inisial, beserta korcam PKH kecamatan kemeri (BHRUL) inisial, yang hadir serta di dampingi ketua RT 08 , HDM Mengklarifikasi terkait berita dugaan saudari SDH oknum pendamping PKH yang Menilap Uang KPM,

“saat dimintai keterangan oleh awak media (gabungnya Wartawan Indonesia) GWI Provinsi Banten Tim investigasi yang didampingi Humas GWI(Gabungnya wartawan Indonesia) DPD Provinsi Banten.
Kamsar

HMD. Inisial, Sebagai pendamping Desa Rancalabuh yang diutus oleh Saudari (SDH). Dirinya menjelaskan bahwa dia juga memanggil Saudara (STN) inisial, yang mana beliau adalah pendamping Desa kemeri saat itu, HDM juga ingin tahu yang sebenarnya terjadi kepada saudara STN apa yang terjadi, saat diminta untuk memberikan kelarifikasi terkait berita yang viral saat ini.

STN inisial” menjelaskan bahwa ada KPM persi Kementerian atau persi Bank bisa melakukan transaksi, sehingga datang KPM dan ditanya oleh saudara STN. Saat itu KPM tersebut tidak membawa buku tabungan dan ATM. Jadi disarankan untuk membuat buku tabungan dan ATM. (STN) Saat dimintai keterangannya oleh saudara (HDM). Untuk melakukan kelarifikasi berita yang sudah viral saat ini kepada tim investigasi GWI saat berkunjung di Desa Kemeri.

Lanjutnya HDM. KPM (DH) inisial tersebut dulunya tidak cair dan meminta bantuan kepada (SDH) inisial” selaku pendamping desa kemeri saat itu agar bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dicairkan kembali. Datanglah KPM tersebut ke saudari SDH. selaku pendamping Desa Kemeri, untuk mengopirmasi itu. KPM tersebut memberikan buku tabungan kepada SDH. Agar KPM membuat ATM yang baru di bank saat itu.

Setelah itu KPM mengefritn rekening koran buku tabungannya, ternyata ada transaksi terus berjalan di tahun 2024 ini, karna di prin koran terlihat lah dimana saja melakukan teransaksi tersebut, sehingga KPM datang dan bertanya adanya teransaksi di buku tabunganya miliknya KPM. Kepada (SDH). Ucapnya HDM.

HMD yang diutus oleh saudari SDH. Untuk menyelesaikan terkait uang KPM yang ditilap dan meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan, dan melakukan mediasi antara pendamping Desa Rancalabu dan Keluarga Penerima Manfaat KPM, saat itu HDM melakukan komunikasi dengan SDH. ( Bagaimana bu,? Iya pak yang penting beres jawabnya SDH ). Saudari SDH juga mengakui bahwa kartu milik KPM ada di dirinya dan mengembalikan uang hak KPM yang digunakan, setelah berita-nya viral.

Di tempat terpisah ketua DPD Gabunganya wartawan Indonesia (GWI) provinsi Banten Syamsul Bahri, mengecam tindakan oknum pendamping PKH inisial SDH yang telah Menilap Uang penerima manfaat PKH,

Menurut Syamsul Bahri, walaupun uang tersebut sudah dikembalikan ke penerima manfaat PKH, tapi itu tidak membuat proses hukum beres. Kami gabungnya wartawan Indonesia GWI Provinsi Banten. akan-oknum segera menindaklanjuti terkait oknum pendamping PKH inisial SDH yang telah Menilap Uang penerima manfaat PKH, saya menduga korban bukan satu orang saja bisa jadi lebih dari satu orang, maka dari itu kami GWI Provinsi Banten akan segera menindaklanjuti dan segera mengirimkan surat kepada dinas terkait bila perlu kita ke jalur hukum, Terang Samsul Bahri (marns – Red)