Surat Konfirmasi Tak Direspons, Media Tegaskan Hak Pers dan Kewajiban Badan Publik

Desember 28, 2025

sumber1news.com

Kabupaten Tangerang – Pimpinan Redaksi Media Sumber1News menyesalkan tidak adanya respons dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang atas surat permohonan konfirmasi dan klarifikasi data yang telah disampaikan secara resmi, terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai kelebihan bayar belanja modal Tahun Anggaran 2025.

Surat tersebut disampaikan sehubungan dengan rencana penyusunan kajian ilmiah/penelitian berjudul “Analisis Kelebihan Bayar dalam Pelaksanaan Belanja Modal di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025”, yang bersumber dari pemberitaan media serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.

Dalam surat konfirmasi itu, Sumber1News meminta klarifikasi atas:
Rincian dua kontrak pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan bayar sekitar ± Rp633 juta;

Tindak lanjut dan/atau pengembalian kerugian negara yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan;

Dokumen pendukung yang memungkinkan untuk kepentingan kajian ilmiah non-komersial.

Ditegaskan oleh Undang-Undang
Pimpinan Redaksi Sumber1News menegaskan bahwa permintaan konfirmasi tersebut merupakan hak pers yang dijamin undang-undang. Hal ini sebagaimana diatur dalam:

Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyatakan:
“Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”
Selain itu, kewajiban badan publik untuk memberikan informasi juga ditegaskan dalam:
Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyebutkan:
“Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.”

Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KIP, yang mewajibkan badan publik mengumumkan informasi terkait pengelolaan dan penggunaan keuangan negara/daerah.
Dengan demikian, permintaan konfirmasi dan klarifikasi yang diajukan oleh media merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial, sekaligus upaya memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tidak Responsif Berpotensi Langgar Prinsip Transparansi
Namun hingga berita ini diterbitkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang belum memberikan jawaban resmi, baik tertulis maupun klarifikasi lisan. Sikap tersebut dinilai bertentangan dengan semangat transparansi, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas publik, terutama terkait temuan BPK yang menyangkut keuangan negara.

Pimpinan Redaksi Sumber1News menegaskan bahwa media tetap membuka ruang hak jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Pers, serta berharap pihak Dinas Kesehatan dapat segera memberikan klarifikasi demi kepentingan publik dan kejelasan informasi. (sm – red)

mediasumber1news.com

Berita Terkini

Pemerintahan

Januari 20, 2026
2 minutes Read

Diduga Ada Kejanggalan Proyek Penataan dan Sarpras Masjid Agung Al-Amjad, Lembaga Monitoring Pilar Bangsa Soroti Pelaksana Pekerjaan

Sumber1news

Kabupaten Tangerang —
Lembaga Monitoring Pilar Bangsa menyoroti adanya dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek Penataan dan Sarana Prasarana Masjid Agung Al-Amjad Kabupaten Tangerang yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang TA 2025.
Pasalnya, berdasarkan dokumen resmi tender yang beredar, proyek dengan Kode RUP 57911904 dan Kode Tender 10020446000 tersebut secara administratif telah melalui proses pemilihan penyedia.

Namun di lapangan muncul pertanyaan serius terkait pihak yang mengerjakan kegiatan tersebut.
Ketua Lembaga Monitoring Pilar Bangsa dalam keterangannya menyatakan:
“Kok bukan pemenang yang berkontrak justru bisa mengerjakan proyek Penataan dan Sarpras Masjid Agung Al-Amjad? Ada apa gerangan?”
Berdasarkan data dokumen, proyek ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp10.000.000.000, dengan HPS Rp9.969.622.177,39, serta nilai negosiasi sebesar Rp9.825.680.117,73. Pelaksana pekerjaan tercantum atas nama CV. Bintang Selatan, dengan instansi penanggung jawab Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang.

Namun demikian, Lembaga Monitoring Pilar Bangsa menilai perlu adanya klarifikasi terbuka dari pihak terkait, khususnya PPK dan pengguna anggaran, mengenai kesesuaian antara pemenang tender, kontrak kerja, dan pelaksana riil di lapangan.

“Kami menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Jika benar yang bekerja bukan pemenang sah atau tidak sesuai kontrak, maka ini berpotensi melanggar aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah,” tegasnya.
Lembaga Monitoring Pilar Bangsa mendesak APIP, Inspektorat, serta aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan penelusuran dan audit menyeluruh guna memastikan tidak terjadi penyimpangan anggaran negara.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.

Lembaga Monitoring Pilar Bangsa menegaskan akan terus mengawal proyek ini demi menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keuangan negara, khususnya pada proyek yang menyangkut fasilitas rumah ibadah dan kepentingan publik.
“Saya menilai ada indikasi kejanggalan serius dalam pelaksanaan proyek Penataan dan Sarana Prasarana Masjid Agung Al-Amjad Kabupaten Tangerang. Jika benar pekerjaan di lapangan tidak dilaksanakan oleh pihak pemenang yang berkontrak, maka hal ini patut diduga melanggar mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Lanjut Gordon
Proyek dengan anggaran besar yang bersumber dari APBD seharusnya dijalankan secara transparan dan akuntabel. Kami meminta PPK, pengguna anggaran, serta dinas terkait untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik. Jika tidak ada penjelasan yang masuk akal, aparat pengawas internal maupun penegak hukum wajib turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh.” tutup

Red

Baca Selanjutnya

Pemerintahan

Januari 13, 2026
2 minutes Read

Lepas Sambut Camat Periuk Berlangsung Khidmat, Andhika Nugraha Resmi Gantikan H. Nanang Kosim

sumber1news.com

Kota Tangerang
Acara serah terima jabatan Camat Periuk resmi digelar pada Selasa, 13 Januari 2026, bertempat di Aula Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Dalam acara tersebut, H. Nanang Kosim, S.Sos., M.Si secara resmi menyerahkan jabatan Camat Periuk kepada Bapak Andhika Nugraha Krisyna Murti, S.STP., M.Si sebagai camat yang baru.

Acara lepas sambut ini berlangsung khidmat dan penuh kekeluargaan, dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan dan tokoh masyarakat, di antaranya Ketua MUI Kota Tangerang, Ketua Pemuda Pancasila Kota Tangerang, Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Periuk beserta jajaran, Kapolsek Jatiuwung, Danramil Cibodas, serta lima lurah dari seluruh kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Periuk.

Dalam sambutan perdananya sebagai Camat Periuk, Andhika Nugraha Krisyna Murti, S.STP., M.Si menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada pejabat sebelumnya.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak H. Nanang Kosim atas dedikasi, bimbingan, dan arahannya selama memimpin Kecamatan Periuk. Semoga pengalaman beliau dapat menjadi inspirasi bagi kami semua,” ujar Andhika.
Ia juga mengucapkan selamat kepada H. Nanang Kosim yang kini mengemban tugas baru sebagai Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kota Tangerang, seraya berharap sinergi dan komunikasi tetap terjalin dengan baik.
Sementara itu, dalam sambutan perpisahannya, H. Nanang Kosim, S.Sos., M.Si mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai Kecamatan Periuk dan seluruh elemen masyarakat yang telah bekerja sama selama masa kepemimpinannya.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai, para lurah, serta masyarakat Periuk atas kebersamaan dan kerja keras selama ini. Semoga Kecamatan Periuk ke depan semakin maju di bawah kepemimpinan camat yang baru,” ungkap Nanang.

Ia juga berharap hubungan baik dan sinergi yang telah terbangun dapat terus dijaga dan ditingkatkan demi pelayanan publik yang lebih optimal.
Acara lepas sambut ini bertujuan untuk memastikan transisi kepemimpinan berjalan lancar, tertib, dan kondusif, sekaligus memperkuat sinergi antara aparatur pemerintah dan masyarakat.

Camat Periuk yang baru menegaskan komitmennya untuk mengedepankan kolaborasi, pelayanan publik yang profesional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Periuk.

Dengan kepemimpinan baru, diharapkan Kecamatan Periuk semakin solid dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Tutup
Muhaemin -red