Janji Pernikahan Oknum PPPK di Banten Berujung Ketidakpastian, Seorang Perempuan Ungkap Pengalaman Pribadi

Februari 21, 2026

sumber1news

TANG SELATAN,— Seorang perempuan berinisial M mengungkap pengalaman pribadinya terkait hubungan dengan seorang pria yang disebut berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Banten. Hubungan yang diklaim dibangun atas dasar komitmen menuju pernikahan tersebut berakhir tanpa kejelasan.

Kepada wartawan, M menunjukkan sejumlah tangkapan layar percakapan yang berisi komunikasi terkait rencana pernikahan. Dalam salah satu pesan, pria tersebut menyampaikan niat untuk menikah setelah M menyelesaikan masa iddah.
“Iya sayang, nanti kita nikah ya,” demikian isi pesan yang diperlihatkan kepada redaksi.

Dalam percakapan lainnya, juga terdapat pembahasan mengenai kemungkinan pernikahan siri serta komunikasi dengan pihak keluarga M. Hal ini, menurut pengakuannya, semakin menguatkan keyakinannya bahwa hubungan tersebut akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius.

Namun, dalam perjalanannya, M mengaku mengalami tekanan emosional. Ia menyebut sempat hamil dalam hubungan tersebut. Berdasarkan percakapan yang ditunjukkan, pria tersebut mengungkapkan kekhawatiran terhadap kondisi M dan menginginkan agar kehamilan tersebut tidak dilanjutkan dengan alasan kesehatan.
“Justru itu aku mau janinnya keluar… aku mau kamu sehat,” demikian kutipan pesan yang disampaikan.

M mengaku berada dalam kondisi tertekan saat itu. Ia juga menyampaikan telah mengalami trauma mendalam atas peristiwa yang dialaminya.
“Aku merasakan trauma, syok, dan kesedihan kehilangan untuk kedua kalinya,” tulis M dalam percakapan tersebut.

Lebih lanjut, M menyatakan bahwa keputusan mengakhiri rumah tangga sebelumnya diambil karena keyakinannya terhadap komitmen pernikahan yang dijanjikan oleh pria tersebut. Namun, setelah proses perceraian selesai, rencana pernikahan yang sebelumnya dibicarakan tidak terealisasi.
“Saya memegang ucapan dan janji itu karena disampaikan langsung dan diketahui keluarga,” ujar M.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pria yang disebut dalam pengakuan tersebut belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi. Media juga masih berupaya meminta klarifikasi dari instansi terkait mengenai status kepegawaian yang dimaksud.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan narasumber dan dokumen percakapan yang diperlihatkan kepada redaksi. Media tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak terkait.

Red

mediasumber1news.com

Berita Terkini

Ragam

Februari 19, 2026
3 minutes Read

Siaran Pers!Tim Kuasa Hukum Tergugat Minta PN Tangerang Keluarkan Putusan Sela Terkait Pendidikan Anak.

sumber1news

Tangerang.- Tim kuasa hukum Alpriado Osmond selaku tergugat dalam perkara perceraian dan sengketa hak asuh anak menyampaikan siaran pers usai persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang,Kamis(19/2/2026).

Perkara perdata tersebut terdaftar dengan nomor 26/Pdt.G/2026/PN Tng, dengan Dian Christina Silalahi sebagai penggugat dan Alpriado Osmond sebagai tergugat. Objek sengketa utama dalam perkara ini adalah gugatan perceraian dan hak asuh atas anak mereka yang masih berusia 6 tahun.

Dalam pernyataan resminya, tim kuasa hukum tergugat mendesak majelis hakim agar mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan anak kembali bersekolah.
Kuasa hukum tergugat, Ojahan Erikson Pakpahan, SH, menyatakan bahwa anak disebut telah tidak mengikuti kegiatan belajar formal di SDK Penabur Kota Modern Tangerang selama lebih dari 60 hari sejak Januari 2026. Selain itu, sejumlah kegiatan pengembangan diri juga disebut terhenti.

“Fokus utama kami bukan sekadar perkara perceraian, melainkan memastikan hak pendidikan anak tetap terpenuhi. Kami meminta majelis hakim mempertimbangkan putusan sela demi kepentingan terbaik anak,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Klarifikasi Status Hukum Tergugat
Tim kuasa hukum juga menanggapi dalil gugatan yang menyebut status hukum tergugat sebagai narapidana. Menurut mereka, kliennya dijatuhi pidana percobaan sehingga secara hukum tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai orang tua.

Pernyataan tersebut disampaikan Ojahan Pakpahan, SH., yang menegaskan bahwa status pidana percobaan berbeda secara yuridis dengan narapidana yang menjalani hukuman penjara.
Dugaan Intervensi dan Laporan ke Sejumlah Lembaga
Dalam siaran pers itu, tim kuasa hukum turut menyinggung dugaan keterlibatan pihak ketiga yang disebut sebagai aparat penegak hukum dan merupakan keluarga penggugat.

Mereka menyatakan telah menyampaikan laporan ke sejumlah lembaga, antara lain Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui JAMWAS, Kementerian PPPA, KPAI, serta LPAI.
Kuasa hukum menyatakan langkah tersebut ditempuh guna memastikan proses hukum berjalan tanpa intimidasi maupun intervensi jabatan.

Dalam resume perkara yang disampaikan kepada media, tim kuasa hukum memaparkan kronologi yang menurut mereka menunjukkan adanya rangkaian peristiwa sebelum gugatan didaftarkan. Di antaranya dugaan pengosongan rumah pada 9 Desember 2025 dan pengambilan anak dari sekolah pada 11 Desember 2025.

Selain itu, mereka juga menyebut adanya laporan dugaan tindak kekerasan terhadap seorang asisten rumah tangga saat peristiwa di sekolah tersebut yang saat ini masih dalam penanganan Polres Metro Tangerang Kota. Namun hingga kini belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan kebenaran atas tudingan tersebut.

Pihak tergugat menyatakan telah menunjuk kuasa hukum dari Law Firm Ojahan, Kardi & Partners untuk mengajukan eksepsi dan rekonvensi dalam perkara ini. Mereka juga mengaku telah mengirimkan surat atensi kepada majelis hakim agar mempertimbangkan kondisi pendidikan anak dalam proses persidangan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak penggugat belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tim kuasa hukum tergugat. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memperoleh keterangan berimbang dari kedua belah pihak.

Sidang perkara ini dijadwalkan kembali pekan depan dengan agenda mediasi sesuai prosedur peradilan perdata.

Red

Baca Selanjutnya

Ragam

Februari 18, 2026
2 minutes Read

Taksi Blue Bird Potong Jalur dan Rem Mendadak di Tol Bandara, Pengendara Mengaku Terancam

sumber1news

KOTA TANGERANG — Sebuah taksi Blue Bird bernomor polisi B 1725 SLF dengan nomor pintu 8725 jenis BYD diduga berkendara secara ugal-ugalan di ruas tol arah Bandara Soekarno-Hatta, Rabu malam (18/2/2026) sekitar pukul 23.10 WIB.

Insiden itu dialami Hendra, pengemudi mobil Toyota Calya merah yang saat itu tengah melaju dari arah Pluit menuju Bandara bersama keluarganya.

Menurut keterangan Hendra, posisi kendaraannya berada di lajur kanan dan berada tepat di depan sebuah truk.

Di belakang mobilnya, taksi tersebut terus-menerus menyalakan lampu jauh (ngedim) seolah meminta jalan, padahal kondisi lalu lintas saat itu tidak memungkinkan untuk berpindah lajur secara mendadak.

“Posisi saya di kanan karena ada truk di sebelah kiri. Tiba-tiba taksi itu dari belakang ngedim terus, lalu ambil kiri dan langsung memotong ke depan mobil saya,” ujar Hendra.

Tak hanya memotong secara tiba-tiba, taksi tersebut juga disebut langsung melakukan pengereman mendadak setelah berada di depan kendaraan Hendra. Aksi itu membuat Hendra terpaksa menginjak rem secara spontan untuk menghindari tabrakan.

Hendra menilai tindakan pengemudi taksi tersebut seperti bentuk provokasi di jalan tol yang sangat membahayakan keselamatan dirinya dan keluarga.
“Kalau saya tidak sigap, bisa saja terjadi kecelakaan. Ini bukan hanya soal mendahului, tapi cara berkendaranya sangat berisiko,” tambahnya.

Beruntung tidak terjadi benturan dalam peristiwa tersebut. Namun Hendra berharap pihak perusahaan taksi dapat menindaklanjuti kejadian ini agar tidak terulang dan membahayakan pengguna jalan lainnya, terutama di ruas tol yang memiliki kecepatan tinggi.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa etika dan keselamatan berkendara di jalan tol merupakan tanggung jawab bersama, terlebih bagi pengemudi transportasi umum yang membawa nama perusahaan dan kepercayaan publik.

Red