Diduga Tanpa Izin PBG, Operasional Padel di Tangerang Tuai Sorotan: Satpol PP dan DTRB Diminta Bertindak

Maret 14, 2026

Sumber1News.com | Kabupaten Tangerang – Keberadaan sejumlah fasilitas olahraga Padel di wilayah Kabupaten Tangerang menuai sorotan publik. Pasalnya, beberapa lokasi yang beroperasi di Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Kelapa Dua, dan wilayah lainnya diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagaimana diwajibkan dalam regulasi yang berlaku.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai konsistensi penegakan aturan oleh pemerintah daerah, khususnya terhadap bangunan usaha yang diduga belum memiliki perizinan lengkap.
Secara regulasi, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatur bahwa setiap bangunan wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebelum pembangunan maupun operasional dilakukan.

Namun, di sejumlah lokasi di Kabupaten Tangerang, fasilitas olahraga Padel yang tergolong usaha komersial disebut-sebut telah beroperasi tanpa kejelasan izin tersebut. Situasi ini memicu kritik terhadap Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang, yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan.

Beberapa kalangan menilai pengawasan terhadap bangunan usaha tersebut belum terlihat maksimal. Hingga saat ini, belum terlihat langkah konkret seperti penyegelan atau penghentian operasional dari instansi terkait.

Sorotan juga diarahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda). Publik mempertanyakan mengapa terhadap sejumlah pelanggaran usaha kecil sering dilakukan penertiban, sementara dugaan bangunan usaha tanpa izin belum terlihat tindakan tegas.

Aktivis muda Tangerang, Saepudin, turut menyampaikan kritik terhadap kondisi tersebut. Ia meminta pemerintah daerah segera melakukan pemeriksaan dan memastikan seluruh kegiatan usaha mematuhi aturan perizinan.

“Kami meminta pemerintah daerah melalui DTRB dan Satpol PP segera melakukan pengecekan di lapangan. Jika memang terbukti belum memiliki izin PBG, maka harus ada tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan kesan adanya pembiaran,” ujar Saepudin.

Ia juga menegaskan bahwa transparansi dan konsistensi penegakan aturan sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tetap terjaga.

“Penegakan aturan harus berlaku sama bagi semua pihak. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa hukum hanya tegas kepada kalangan tertentu,” tambahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak DTRB Kabupaten Tangerang maupun Satpol PP Kabupaten Tangerang belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan operasional fasilitas Padel tanpa izin PBG tersebut.

Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait guna memperoleh penjelasan dan klarifikasi lebih lanjut.
(Mr/Red)

mediasumber1news.com

Berita Terkini

Ragam

Maret 12, 2026
3 minutes Read

Mobil Berseragam Korpri Lawan Arus di Pasar Lama, Saat Ditegur Justru Ancam Wartawan dengan UU ITE

sumber1news

KOTA TANGERANG– Kasus arogansi seorang wanita berseragam Korpri diduga ASN Pemkot Tangerang di kawasan Pasar Lama berbuntut panjang. Hendra, wartawan infoTangerang.co.id yang menjadi saksi sekaligus korban intimidasi, akhirnya buka suara mengenai kronologi lengkap kejadian pada Kamis (12/3/2026) siang itu.

Hendra menceritakan bagaimana awalnya ia hanya berniat menegur pengemudi mobil Ford hitam bernomor polisi B XX27 BIP yang melawan arus di Jalan Pasar Lama. Namun, teguran sederhana itu berubah menjadi drama ketika ia memotret plat nomor kendaraan tersebut.

“Saya lagi jalan arah ke Pasar Lama Kota Tangerang, lihat mobil Ford hitam sedang lawan arah. Saya beri tahu dan dia mutar balik. Pas putar balik, saya foto platnya di ruang publik. Dia berhenti dan negor saya,” ujar Hendra mengawali ceritanya.

Menurut Hendra, setelah ia memotret, wanita berbaju Korpri tersebut langsung menghentikan mobil dan menegurnya. Ia mempertanyakan mengapa Hendra mengambil gambar kendaraannya.

“Saya bilang, bebas di ruang publik foto apa pun. Dia ngajak debat dan lalu mengatakan, ‘Kamu dari mana?’ Saya bilang dari media infoTangerang. Saya balik tanya, ‘Ibu dinas di mana?’” cerita Hendra.

Yang mengejutkan, wanita tersebut kemudian mengaku sebagai wartawan. Namun, ketika Hendra meminta klarifikasi lebih lanjut, ia justru bungkam.

“Dia juga mengatakan, ‘Saya juga ngaku media.’ Saya tanya, ‘Media apa dan nama siapa?’ Dia diam, tidak mau memberikan jawaban,” tegas Hendra.

Hendra memperhatikan bahwa di dalam mobil tersebut terdapat lima orang yang semuanya mengenakan seragam Korpri. Meskipun tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan aparatur pemerintah, Hendra tetap pada pendiriannya bahwa memotret di ruang publik adalah hak setiap warga negara, apalagi seorang jurnalis.

Situasi semakin memanas ketika wanita tersebut mengeluarkan ancaman hukum.

“Dia bilang kalau foto-foto mobilnya kena Undang-Undang ITE. Saya bilang, mana ada di ruang publik ada aturan media foto di jalan?” ujar Hendra dengan nada heran.
Ironisnya, saat Hendra difoto tanpa izin oleh oknum tersebut, tidak ada protes yang dilontarkan. “Di dalam mobil, rekan-rekannya juga memvideokan saya. Saya diam saja karena itu hak mereka di ruang publik. Tapi kenapa saya yang difoto justru diancam?” tambahnya.

Kejadian ini menjadi cermin bagaimana sebagian aparatur negara masih kurang memahami etika di ruang publik. Alih-alih meminta maaf atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan, oknum tersebut justru memilih jalan intimidasi dengan dalih UU ITE.

Padahal, memotret di ruang publik, apalagi oleh wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik, adalah aktivitas yang dilindungi undang-undang. Sebaliknya, melawan arus lalu lintas adalah pelanggaran yang membahayakan keselamatan bersama.

Hendra berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama aparatur pemerintah, untuk bersikap lebih rendah hati dan taat aturan.

“Saya hanya menjalankan tugas. Kalau dia benar, kenapa harus takut difoto? Kalau dia salah, seharusnya minta maaf, bukan malah marah-marah dan ngancem,” pungkas Hendra.

Hingga berita ini diturunkan, Pemkot Tangerang belum memberikan tanggapan resmi terkait identitas oknum tersebut. Namun, nomor polisi B XX27 BIP yang terekam dalam foto menjadi petunjuk kuat untuk menelusuri siapa sebenarnya pengemudi mobil yang arogan itu.

(Red) Tim

Baca Selanjutnya

Ragam

Maret 11, 2026
2 minutes Read

Kasus Gudang Rokok Ilegal Batuceper Disorot, Muncul Dugaan Permintaan Rp80 Juta

sumber1news

KOTA TANGERANG – Penindakan dugaan gudang penyimpanan rokok ilegal di wilayah Kebon Besar, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, menuai sorotan publik. Selain dinilai tidak melalui prosedur yang jelas, kasus tersebut kini juga diwarnai munculnya informasi mengenai adanya permintaan sejumlah uang terkait penyelesaian perkara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut bermula saat petugas menemukan seorang pedagang yang menjajakan rokok di pinggir jalan. Dari temuan itu, petugas kemudian melakukan penelusuran untuk mengetahui asal barang yang dijual oleh pedagang tersebut.

Dalam penelusuran tersebut, pedagang yang bersangkutan kemudian mengarahkan petugas menuju sebuah gudang di wilayah Kebon Besar, Kecamatan Batuceper. Gudang tersebut diduga menjadi tempat penyimpanan rokok tanpa pita cukai.

Namun, proses pengungkapan gudang tersebut kemudian dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Pasalnya, saat petugas mendatangi hingga masuk ke dalam gudang, disebut-sebut tidak menunjukkan surat perintah penggeledahan maupun surat tugas resmi kepada pihak yang berada di lokasi.

Padahal, dalam prosedur penegakan hukum, aparat penegak hukum umumnya wajib menunjukkan dasar hukum berupa surat perintah, terutama ketika akan melakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap bangunan atau gudang milik seseorang.

Sementara itu, perkembangan baru muncul setelah saudara Irfan, yang sebelumnya sempat diamankan dalam kasus tersebut, menyatakan dirinya kini telah kembali ke rumah. Hal itu disampaikan Irfan saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler oleh awak media.

Dalam keterangannya, Irfan mengaku bahwa dirinya diminta menyiapkan sejumlah uang sebesar sekitar Rp80 juta terkait penyelesaian perkara tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa nominal tersebut disebut masih dapat dinegosiasikan di bawah angka tersebut.

Meski demikian, pernyataan tersebut
masih merupakan keterangan sepihak dari yang bersangkutan dan belum mendapat tanggapan resmi dari pihak terkait.

Awak media juga telah berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak yang melakukan penindakan, termasuk mendatangi kantor instansi terkait. Namun tidak mau memberikan keterangan resmi kepada awak media mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi mengenai prosedur penindakan maupun klarifikasi terkait informasi yang disampaikan oleh Irfan.

Sejumlah pihak berharap penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tetap dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan maupun polemik di tengah masyarakat.

Red