• Januari 5, 2026
• 2 minutes Read

Diduga Diabaikan Hampir Sebulan, Disbudpar Tangerang Dinilai Tutup Mata Soal Pohon Rawan Tumbang

Sumber1news

Kota Tangerang, Senin (5 Januari) – Dugaan pembiaran terhadap potensi bahaya keselamatan publik mencuat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tangerang disorot setelah pengajuan pemangkasan pohon rawan tumbang yang diajukan aktivis KGSAI, Iwan Belo, diduga tidak ditindaklanjuti hingga hampir satu bulan lamanya.

Iwan Belo menilai sikap Disbudpar mencerminkan buruknya respons terhadap persoalan yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat pengguna jalan.
“Saya sudah mengajukan permohonan pemangkasan pohon, tapi sampai hari ini tidak ada realisasi. Ini menyangkut keselamatan publik, bukan urusan sepele,” tegas Iwan.

Ia mengingatkan bahwa insiden pohon tumbang bukan sekadar potensi, melainkan telah terjadi. Iwan menyinggung peristiwa di Jalan Sangego, kawasan Nasi Jagal, di mana sebuah pohon tumbang menimpa pengendara hingga mengalami luka parah.
“Kejadian itu nyata. Korban luka parah, hanya karena keberuntungan tidak sampai meninggal dunia. Apakah Disbudpar harus menunggu jatuh korban jiwa baru bertindak?” ujarnya dengan nada kecewa.

Menurut Iwan, lambannya respons tersebut berpotensi mengarah pada pembiaran sistematis, terlebih pengajuan telah disampaikan jauh hari sebelum kejadian serupa berulang.
Ia juga mempertanyakan mekanisme internal Disbudpar dalam menangani laporan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan mitigasi risiko dan keselamatan lingkungan.
“Kalau laporan seperti ini saja tidak ditindak, patut dipertanyakan bagaimana sistem kerja dan prioritas Disbudpar,” katanya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Disbudpar Kabupaten Tangerang belum memberikan keterangan resmi terkait alasan belum direalisasikannya pemangkasan pohon tersebut. Redaksi Sumber1News masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk memperoleh klarifikasi dan konfirmasi lebih lanjut.

Iwan berharap aparat pemerintah daerah segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah konkret agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Jangan sampai keselamatan warga dikorbankan karena kelalaian dan lambannya birokrasi,” pungkasnya. Red

• Desember 31, 2025
• 2 minutes Read

Koordinator Gerakan Moral Anti Kriminalitas Minta APH dan Inspektorat Segera Turun Tangan Tindaklanjuti Proyek Pagar SMKN 3 Kota Tangerang

Tangerang | Mediasumber1news.com —
Proyek pembangunan pagar di SMKN 3 Kota Tangerang menuai sorotan tajam dari publik. Pasalnya, meski baru selesai dikerjakan, kondisi fisik bangunan pagar tersebut sudah tampak miring, yang mengindikasikan adanya kegagalan konstruksi, khususnya pada bagian pondasi.
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, kemiringan tembok pagar tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan siswa, tenaga pendidik, serta masyarakat sekitar. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa proyek tersebut tidak dikerjakan sesuai standar teknis dan spesifikasi yang ditetapkan.

Koordinator Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) Wilayah Tangerang, Holida, menegaskan bahwa kerusakan dini tersebut merupakan alarm serius atas buruknya kualitas pengerjaan proyek.

“Tembok pagar ini jelas sudah miring dan hanya tinggal menunggu waktu untuk roboh. Ini menunjukkan pekerjaan yang terkesan asal-asalan dan tidak mengindahkan standar keselamatan bangunan,” tegas Holida.
Lebih lanjut, Holida menduga adanya pengurangan volume material dan kualitas campuran semen, yang berpotensi dilakukan demi meraih keuntungan pribadi. Menurutnya, kegagalan fisik bangunan yang terjadi dalam waktu singkat patut diduga sebagai indikasi awal adanya penyimpangan anggaran.
“Bangunan baru tapi sudah bermasalah. Ini patut diduga bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan adanya penyimpangan serius yang harus diusut secara menyeluruh,” ujarnya.

Holida juga menyoroti sikap tertutup pihak SMKN 3 Kota Tangerang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang hingga kini belum memberikan klarifikasi meski telah dimintai konfirmasi oleh awak media.
“Jika pengerjaannya benar dan sesuai aturan, tidak ada alasan untuk menghindari konfirmasi. Sikap bungkam ini justru memperkuat kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang ditutup-tutupi,” tambahnya.

Atas kondisi tersebut, GMAKS mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat untuk segera turun tangan melakukan audit teknis dan investigasi menyeluruh terhadap proyek pembangunan pagar SMKN 3 Kota Tangerang, guna mencegah potensi korban jiwa di kemudian hari.

Holida menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan, maka proyek tersebut harus dievaluasi bahkan dibongkar, serta pihak pelaksana maupun pejabat yang bertanggung jawab wajib diproses sesuai hukum yang berlaku.
(Rudolf)

• Desember 30, 2025
• 4 minutes Read

*DPRD DAN WALIKOTA ABAIKAN BERKAS HUM MAHKAMAH AGUNG RI*

sumber1news.com
*Kota Tangerang* – Dugaan Pelanggaran terstruktur dalam kasus Tunjangan Perumahan (Tuper) dan Tunjangan Transportasi DPRD Kota Tangerang yang diproses melalui Hak Uji Materil (HUM) di Mahkamah Agung. Sudah masuk dalam tahapan kelengkapan berkas administrasi.

Ketua Bidang Kajian Hukum dan HAM LBH Trisula Keadilan Indonesia Iqbal Utama, mengatakan mengenai logika kejahatan Tuper dan Tunjangan Transportssi baik Ketua DPRD Wakil Ketua, Anggota, dan ketua-ketua fraksi yang menandatangani aturan Tuper serta menjadi penerima manfaat, diduga bersekongkol untuk tidak melaksanakan evaluasi Perwal 14 Tahun 2025 terkait tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pernyataan Walikota Tangerang , menegaskan kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk mengevaluasi tunjangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, khususnya terkait Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 14 Tahun 2025, sebagai respons atas aspirasi masyarakat yang menyoroti nilai tunjangan yang mencapai Rp72 juta per orang per bulan tertanggal 08 September 2025 lalu. Yang sampai sekarang ini belum di realisasikan.

Sudah pasti terdapat dugaan pelanggaran terstruktur, sehingga sampai sekarang belum di evaluasi.Perubahan angka yang begitu besar hingga merugikan keuangan negara, dan peraturan walikota ini tidak bisa terjadi tanpa konsensus atau keterlibatan pihak-pihak terkait.

Mengenai aturan TUPER khusus untuk anggota DPRD, Iqbal menjelaskan bahwa penetapan besaran tersebut tunduk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan untuk Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa Tuper harus ditetapkan berdasarkan hasil penilaian publik oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) setiap 3 tahun.

Kasus ini jelas melanggar hukum dan aturan, karena nilai Tunjangan Perumahan tidak melalui kajian KJPP dan menetapkan Tuper yang lebih tinggi tanpa hasil dari kajian tim penilai.

*Walikota dan DPRD Abaikan Pemberkasan Resmi Mahkamah Agung RI*

Kasus Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi ini sudah di resmi diajukan Pemohon dan telah di register dengan Nomor : 58 P/HUM/2025 di Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 18 November 2025 lalu dan Pihak Termohon I Walikota dan Termohon II DPRD berdasarkan surat pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materil dengan Nomor : 58/PER-PSG/XI/58 P/HUM/2025.

Dalam perkara ini Walikota dan DPRD di Indonesia tidak dapat mengabaikan pemberkasan resmi dari Pemohon Hak Uji Materil Mahkamah Agung (MA). Semua pejabat negara terikat oleh hukum dan wajib menghormati dan menindaklanjuti proses hukum yang sah di lembaga peradilan tertinggi.

Walikota yang *mengabaikan* permohonan pemberkasan hak uji materil (HUM) yang sudah dikeluarkan Mahkamah Agung memang berada di zona yang riskan. Secara hukum, ada beberapa jalur sanksi yang bisa diterapkan:

– *Sanksi administratif* – Berdasarkan Undang‑Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pejabat daerah yang tidak melaksanakan keputusan atau perintah lembaga tinggi dapat dikenakan teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau bahkan pemberhentian dari jabatan.

– *Sanksi disiplin* – Jika pengabaian itu dianggap pelanggaran kode etik pejabat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjatuhkan sanksi disiplin, termasuk pemotongan gaji atau pencabutan hak politik.

– *Sanksi pidana* – Dalam kasus yang menunjukkan unsur *penyelewengan* atau *penolakan* secara sengaja untuk melaksanakan perintah hukum, walikota dapat dijerat dengan Pasal 136 KUHP tentang *penolakan pelaksanaan keputusan pejabat yang berwenang*. Ancaman pidananya bisa berupa denda atau kurungan maksimal 2 tahun, tergantung pada tingkat kesalahannya.

– *Kewajiban Hukum* : Walikota sebagai kepala pemerintahan daerah, memikiki tugas dan wewenang untuk memimpin pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD dan tetap dibawah hierarki perundang-undangan. Mengabaikan proses peradilan Mahkamah Agung merupakan pelanggaran Hukum.

– *Konsekuensi Hukum* : Apabila Walikota atau jajarannya mengabaikan atau menolak menindaklanjuti permintaan atau dokumen resmi terkait proses hukum di Mahkamah Agung (MA). Hal ini dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum oleh pejabat publik.

Selain itu, Iqbal menyoroti dugaan persekongkolan jahat yang terlibat dalam kasus ini, yang tunduk pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang bersekongkol dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana korupsi dapat diancam pidana penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Pengajuan Gugatan Hak Uji Materil (HUM) di Mahkamah Agung sudah masuk tahapan proses dan yang terpenting adalah menyelesaikan kasus ini dengan kontruksi hukum yang jelas, berdasarkan alat bukti yang kuat, serta ditegakkannya keadilan sepenuhnya.hari sandi – red

• Desember 30, 2025
• 1 minute Read

Penjualan T-Shirt DYNOSPEED Dukung Produksi KM Ksatria Nusantara untuk Nelayan

JAKARTA – Penjualan T-Shirt DYNOSPEED menjadi bagian dari upaya nyata mendukung kehadiran Kapal Motor (KM) Ksatria Nusantara GT 30, yang dirancang khusus untuk diberikan kepada nelayan. Kapal tersebut rencananya akan diproduksi di kawasan Kalibaru, Jakarta Utara.
KM Ksatria Nusantara dihadirkan sebagai solusi untuk meningkatkan kapasitas dan jangkauan wilayah tangkap nelayan. Dengan ukuran dan spesifikasi yang memadai, kapal ini diharapkan mampu membantu nelayan menjangkau perairan yang lebih luas, sehingga hasil tangkapan meningkat dan secara otomatis berdampak positif terhadap perekonomian nelayan.
Peningkatan hasil tangkap tersebut juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar dan konsumen ikan laut, sekaligus menjaga stabilitas pasokan hasil perikanan.
Tidak hanya menghadirkan armada kapal, program KM Ksatria Nusantara juga dilengkapi dengan berbagai dukungan pendukung, antara lain kelengkapan perizinan, pelatihan (training) kemudi, serta sistem manajemen bisnis bagi nelayan. Pendekatan ini bertujuan agar nelayan tidak hanya kuat di sisi operasional melaut, tetapi juga mampu mengelola usaha perikanan secara berkelanjutan dan profesional.
Informasi terkait program KM Ksatria Nusantara ini telah dipublikasikan melalui akun Instagram @diansumarwan dan @dynospeed.indonesia, sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik serta ajakan dukungan terhadap pemberdayaan nelayan nasional.

aan – red

• Desember 30, 2025
• 3 minutes Read

Segera Copot Kabid SMK Dan Kasi Sapras Propinsi Banten Sangat Tidak Hormatii UU KIP.

Tangerang.

mediasumber1news.Prilaku jelek yang ditunjukkan Kabid SMK Heriyanto dan Kasi Sapras SMK Dindikbud Banten adalah sangat tidak menghormati UU Keterbukaan Informasi Publik.Sikap tutup mulut ketika dikonfirmasi adanya aroma busuk dalam proyek pagar SMKN 3 Kota Tangerang senilai Rp339 juta yang diduga kuat hanya proyek untuk habiskan anggaran.Selasa(30/12/2025)

Nomenklatur “Pembangunan Pagar” dalam proyek ini tak lebih dari sekadar bualan administratif. Di lapangan, proyek tersebut hanyalah aksi “poles cantik” alias kosmetik bangunan; pagar retak dipaksa ditutup cat dan pintu besi diganti ala kadarnya. Ini bukan pembangunan, melainkan dugaan manipulasi judul kegiatan demi merampok uang rakyat melalui APBD Perubahan 2025.

Nilai kontrak fantastis sebesar sepertiga miliar rupiah sangat tidak masuk akal jika hanya dialokasikan untuk pekerjaan receh semacam itu. Publik patut curiga bahwa sebagian besar dana tersebut menguap ke kantong-kantong oknum nakal, mengingat kualitas fisik di lokasi jauh panggang dari api dan terkesan dikerjakan asal jadi.

PT Banten Kidul Jaya Utama selaku kontraktor dan PT Nara Raya Konsultan sebagai pengawas tampak bekerja bak “mafia” yang tak tersentuh. Mereka abai terhadap aturan K3 dengan membiarkan pekerja tanpa APD, sebuah pelanggaran fatal yang seolah direstui oleh Kasi Sapras dan Kabid SMK karena lemahnya fungsi kontrol dari dinas.

Parahnya lagi, aset negara berupa besi bekas pagar lama raib tanpa rimbanya. Dugaan penggelapan aset kian menguat karena tidak ada transparansi mengenai pencatatan material sisa tersebut. Dinas Pendidikan seolah membiarkan harta milik daerah ini dimaling secara sistematis oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.

Sikap diamnya pejabat berwenang bukan sekadar masalah komunikasi, melainkan sinyal kuat adanya persekongkolan jahat (konspirasi) antara birokrat dan pemborong. Diam adalah cara paling pengecut untuk menghindari pertanggungjawaban atas proyek yang kualitasnya hanya seumur jagung namun nilai anggarannya tinggi.

Investigasi ini menjadi tamparan keras bagi integritas Dindikbud propinsi Banten. Jika seorang Kabid dan Kasi Sapras sudah tidak berani bicara, maka besar kemungkinan ada “instruksi” dari atas untuk menutupi borok proyek ini. Sikap pengecut ini hanya akan menyuburkan praktik korupsi di sektor pendidikan yang seharusnya bersih.

Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) jangan hanya menjadi penonton dalam sandiwara anggaran ini. Segera seret dan periksa Kabid SMK, Kasi Sapras, hingga kontraktor pelaksana. Jangan biarkan uang pajak rakyat Banten terus dikuras oleh para “tikus” proyek yang bersembunyi di balik tembok sekolah yang nyaris roboh.

Ketua LSM BP2A2N(Badan Pengawasan Penyalahgunaan Aset dan Anggaran Negara,Raja Lubis ikut angkat bicara atas ketidak hormatan Kabid SMK Dan Kasi Sapras atas UU KIP,dan meminta Gubernur Banten segera mencopot jabatan.
‘Mereka itu harusnya,ketika dikonfirmasi awak media segera memberikan keterangan,bukannya diam,sikap itu sangat tidak menunjukan jabatan yang diembannya.Saya minta Pak Gubernur segera copot mereka’,tegas Ketum LSM BP2A2N.(Rudolf)

• Desember 29, 2025
• 2 minutes Read

Aneh!Judul Pekerjaan Pagar diSMKN3 Tangerang Tidak Sesuai Dengan Yang Dikerjakan.

sumber1news.com

Tangerang.mediasumber1news.com.
Proyek pengerjaanan pembangunan Pagar SMKN 3 Kota Tangerang yang bersumber dari APBD-P Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 menjadi pertanyaan publik.Hal ini berdasarkan investigasi di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pekerjaan diduga tidak sesuai dengan judul kegiatan yang tercantum pada papan informasi proyek.

Berdasarkan temuan di lokasi, pekerjaan yang dilakukan diduga hanya sebatas penggantian besi dan pintu pagar serta pengecatan, tanpa adanya pembangunan pagar baru sebagaimana dimaksud dalam nomenklatur kegiatan. Sejumlah bagian pagar yang terlihat retak parah juga tidak dilakukan perbaikan struktural, melainkan hanya dicat ulang.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait penggunaan istilah pembangunan, yang semestinya merujuk pada pekerjaan fisik baru, bukan hanya pemeliharaan atau perbaikan ringan. Dugaan pun mengarah pada adanya upaya pengaburan judul kegiatan oleh pihak terkait.

Proyek ini diketahui memiliki nilai kontrak sebesar Rp339.517.000,00, dengan waktu pelaksanaan 28 hari kalender, bersumber dari APBD-P TA 2025 Provinsi Banten. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Banten Kidul Jaya Utama dengan PT Nara Raya Konsultan sebagai konsultan pengawas.
Namun, dari hasil investigasi di lapangan, tidak ditemukan pelaksana proyek maupun konsultan pengawas yang dapat dimintai keterangan. Beberapa pekerja di lokasi mengaku hanya bekerja sesuai arahan.
“Kami hanya bekerja sesuai perintah, tidak tahu soal administrasi atau pelaksana proyek,” ujar salah satu pekerja.

Temuan lain yang menjadi perhatian serius adalah ketiadaan Alat Pelindung Diri (APD) pada seluruh pekerja. Padahal, penggunaan APD merupakan kewajiban dalam setiap pekerjaan konstruksi dan telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kondisi ini diduga melanggar ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Selain itu, proyek ini juga diduga dikerjakan asal jadi.,karena terlihat pada temboknya retak,yang berpotensi tidak bertahan lama, sehingga menimbulkan dugaan bahwa pekerjaan lebih mengedepankan keuntungan dibandingkan kualitas dan keselamatan.

Masalah lain yang hingga kini belum terjawab adalah keberadaan besi bekas hasil bongkaran pagar lama. Sebagai aset milik pemerintah, material tersebut seharusnya tercatat dan dipertanggungjawabkan. Namun belum diketahui apakah besi tersebut disimpan, dimanfaatkan kembali, atau justru diperjualbelikan.(Rudolf)

• Desember 28, 2025
• 2 minutes Read

Surat Konfirmasi Tak Direspons, Media Tegaskan Hak Pers dan Kewajiban Badan Publik

sumber1news.com

Kabupaten Tangerang – Pimpinan Redaksi Media Sumber1News menyesalkan tidak adanya respons dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang atas surat permohonan konfirmasi dan klarifikasi data yang telah disampaikan secara resmi, terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai kelebihan bayar belanja modal Tahun Anggaran 2025.

Surat tersebut disampaikan sehubungan dengan rencana penyusunan kajian ilmiah/penelitian berjudul “Analisis Kelebihan Bayar dalam Pelaksanaan Belanja Modal di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025”, yang bersumber dari pemberitaan media serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.

Dalam surat konfirmasi itu, Sumber1News meminta klarifikasi atas:
Rincian dua kontrak pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan bayar sekitar ± Rp633 juta;

Tindak lanjut dan/atau pengembalian kerugian negara yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan;

Dokumen pendukung yang memungkinkan untuk kepentingan kajian ilmiah non-komersial.

Ditegaskan oleh Undang-Undang
Pimpinan Redaksi Sumber1News menegaskan bahwa permintaan konfirmasi tersebut merupakan hak pers yang dijamin undang-undang. Hal ini sebagaimana diatur dalam:

Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyatakan:
“Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”
Selain itu, kewajiban badan publik untuk memberikan informasi juga ditegaskan dalam:
Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyebutkan:
“Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.”

Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KIP, yang mewajibkan badan publik mengumumkan informasi terkait pengelolaan dan penggunaan keuangan negara/daerah.
Dengan demikian, permintaan konfirmasi dan klarifikasi yang diajukan oleh media merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial, sekaligus upaya memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tidak Responsif Berpotensi Langgar Prinsip Transparansi
Namun hingga berita ini diterbitkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang belum memberikan jawaban resmi, baik tertulis maupun klarifikasi lisan. Sikap tersebut dinilai bertentangan dengan semangat transparansi, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas publik, terutama terkait temuan BPK yang menyangkut keuangan negara.

Pimpinan Redaksi Sumber1News menegaskan bahwa media tetap membuka ruang hak jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Pers, serta berharap pihak Dinas Kesehatan dapat segera memberikan klarifikasi demi kepentingan publik dan kejelasan informasi. (sm – red)

• Desember 26, 2025
• 2 minutes Read

Santunan Anak Yatim Piatu di Hari Jumat Berkah, Wujud Kepedulian dan Kasih Sayang

sumber1news.com

Periuk Jaya, 23 Desember 2025 — Dalam rangka mengisi Hari Jumat Berkah yang penuh keberkahan, telah dilaksanakan kegiatan santunan anak yatim piatu pada Jumat, 23 Desember 2025, pukul 14.00 WIB, bertempat di Lapangan Taman Baca, depan Puskesmas Periuk Jaya.
Kegiatan sosial ini dihadiri oleh Pak Jaro Maman dan Ibu Mutmainah selaku donatur utama, serta didukung oleh tokoh masyarakat setempat, di antaranya Ketua RT Firdaus dan Organisasi Pemuda Pancasila, yang diwakili oleh Ketua Ranting Periuk Jaya, Bapak Agus Subandi.

Santunan diberikan kepada 20 orang anak yatim piatu yang berada di wilayah sekitar taman baca. Bantuan yang disalurkan berupa amplop santunan dan nasi kotak, yang diterima dengan penuh keceriaan dan senyum bahagia oleh para anak-anak.

Dalam kesempatan tersebut, panitia menyampaikan harapan agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi anak-anak yatim piatu.
“Kami berharap santunan ini dapat sedikit meringankan beban dan membawa kebahagiaan bagi anak-anak. Semoga kegiatan ini menjadi contoh bagi kita semua untuk terus peduli dan berbagi kepada sesama,” ujar salah satu panitia kegiatan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para donatur.
“Terima kasih kepada Bapak Jaro Maman dan Ibu Mutmainah atas bantuan dan kepeduliannya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan keberkahan yang berlipat,” tambahnya.

Kegiatan santunan anak yatim piatu di Hari Jumat Berkah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas untuk terus menumbuhkan nilai kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada mereka yang membutuhkan.

red-muhaemin

• Desember 22, 2025
• 2 minutes Read

Proyek TPS 3R Benua Hijau Kota Tangerang Dukung Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Sumber1news.com

Tangerang
Pemerintah Kota Tangerang terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas lingkungan melalui pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) Benua Hijau yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2025.

Proyek strategis ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp981.981.900 dan dikerjakan oleh PT Maduma Sakti Lestari berdasarkan kontrak nomor 027/08-kk.11.15/KEB/2025, berlokasi di Jalan NN No. 1 Blok F RT 001/RW 007, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang.
Pembangunan TPS 3R Benua Hijau dirancang sebagai bagian dari upaya jangka panjang Pemkot Tangerang dalam mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan pagu kegiatan mencapai Rp1.389.498.600, proyek ini menjadi wujud nyata keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah perkotaan.

Berdasarkan dokumen teknis dan kualifikasi pekerjaan jasa konstruksi, proyek ini telah mencantumkan secara tegas persyaratan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), termasuk ketersediaan tenaga kerja bersertifikat K3 konstruksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek keselamatan pekerja telah menjadi perhatian sejak tahap perencanaan.

Sejumlah pihak menilai bahwa pelaksanaan proyek di lapangan perlu terus dievaluasi dan disempurnakan agar seluruh standar teknis, termasuk K3, dapat diterapkan secara optimal. Evaluasi ini dipandang sebagai bagian dari proses pengawasan konstruktif untuk memastikan kualitas pekerjaan serta keselamatan seluruh pekerja di lokasi proyek.
Seorang pemerhati kebijakan publik di Kota Tangerang menyampaikan bahwa pengawasan terhadap proyek APBD merupakan langkah positif untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas hasil pembangunan.

“Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan proyek berjalan sesuai aturan, melindungi pekerja, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek dan dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang masih melakukan penyesuaian dan koordinasi teknis di lapangan.

Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai amanat Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Publik berharap pembangunan TPS 3R Benua Hijau dapat selesai tepat waktu, memenuhi standar keselamatan kerja, serta menjadi fasilitas pengelolaan sampah yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan mendukung program lingkungan Kota Tangerang secara berkelanjutan. (Red)

• Desember 19, 2025
• 3 minutes Read

Proyek Peningkatan Jalan Dikecamatan Serpong Utara Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis.

Tangerang Selatan,mediasumber1news.com— Proyek peningkatan Jalan Griya Hijau yang berlokasi di Kecamatan Serpong Utara(Serut),Kota Tangerang Selatan, diduga dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil investigasi media di lapangan, lapisan aspal hotmix yang terhampar di sejumlah titik terlihat sangat tipis, Kondisi tersebut menyebabkan bekas retakan jalan yang lama, sesudah permukaan di aspal masih tampak terlihat dengan jelas bekas retakan – retakan jalan sebelumnya. Hal ini patut diduga karena pengerjaan jalan yaitu pengaspalan atau hotmix ini dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi atau rencana anggaran biaya (RAB).

Pada beberapa bagian ruas jalan yang sudah di lakukan pengerjaan, masih tampak terlihat secara kasat mata seperti garis-garis bekas retakan jalan beton yang lama terlihat pada permukaan jalan yang sudah di aspal atau hotmix. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketebalan lapisan hotmix diduga tidak memenuhi standar teknis pekerjaan jalan, terlebih proyek ini memiliki nilai anggaran hingga miliaran rupiah.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait kesesuaian volume pekerjaan, kualitas material yang digunakan, serta efektivitas fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh konsultan pengawas dan dinas teknis terkait.

Diki,salah satu warga,mengungkapkan kecurigaannya terhadap proses pengerjaan proyek yang dinilai berlangsung terlalu cepat.
“Pekerjaan ini hanya beberapa hari sudah selesai. Kalau hasilnya seperti ini, aspalnya sangat tipis sampai bekas retakan lama masih terlihat. Wajar kalau masyarakat curiga. Ini proyek besar, tapi hasilnya sangat tidak maksimal,”ujarnya.

Diki menilai kondisi jalan tersebut berpotensi cepat mengalami kerusakan, mereka memperkirakan retakan lama akan kembali muncul dalam waktu dekat seiring dengan penyusutan lapisan hotmix akibat panas matahari, curah hujan, serta beban kendaraan yang melintas setiap hari.
Ironisnya, meskipun kualitas pekerjaan masih menuai keluhan, proyek tersebut disebut telah dilakukan Serah Terima Sementara (Provisional Hand Over/PHO) dari kontraktor kepada pemilik pekerjaan. Padahal, PHO seharusnya dilaksanakan setelah pekerjaan utama dinyatakan memenuhi spesifikasi teknis dan bebas dari cacat signifikan.

Langkah PHO yang dinilai terkesan terburu-buru ini memunculkan dugaan lemahnya fungsi pengawasan, sekaligus menimbulkan pertanyaan apakah pemeriksaan lapangan telah dilakukan secara menyeluruh sebelum penandatanganan berita acara serah terima.

Sebagai informasi, proyek peningkatan Jalan Griya Hijau dibiayai dari APBD Perubahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Tangerang Selatan. Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp 1.904.419.400, dilaksanakan oleh CV. Lizam Jaya Pratama dengan PT. Pakar Priangan Timur sebagai konsultan pengawas dan waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 45 hari kalender.

Upaya konfirmasi masih terus dilakukan,
masyarakat mendesak agar pengawas internal pemerintah, yaitu inspektorat daerah, diharapkan segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh atas pekerjaan yang dibiayai dari hasil uang pajak masyarakat ini. Masyarakat berharap proyek infrastruktur yang menggunakan dana publik agar dikerjakan sesuai aturan dan standar yang berlaku, sehingga benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, bukan sekadar menyelesaikan proyek secara administratif.

Selain dugaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, anggaran Proyek peningkatan Jalan Griya Hijau yang berlokasi di Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan ini patut diduga Mark Up, hal ini berdasarkan informasi yang di peroleh dari salah seorang rekanan atau kontraktor yang tidak bersedia disebutkan jati dirinya, mengatakan, “anggaran sebesar 1,9 Miliar untuk pengaspalan sepanjang 1503 Meter dengan lebar jalan 6 Meter itu terlalu mahal bang, sudah patut di duga itu mark up bang ujarnya