Forum PPPK Teknis Kota Tangerang Kecewa, Tuntut Keadilan TPP dan Penghapusan Kesenjangan Gaji

Februari 27, 2026

sumber1news

KOTA TANGERANG — Keresahan dan kekecewaan meluas di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Kondisi ini mendorong terbentuknya Forum PPPK Kota Tangerang sebagai wadah aspirasi untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan.

Ketimpangan kebijakan, khususnya terkait pendapatan dan tunjangan, menjadi pemicu utama munculnya forum tersebut. Dalam upaya mencari kejelasan, Forum PPPK Teknis telah mengajukan permohonan audiensi kepada pimpinan DPRD Kota Tangerang.

Surat permohonan audiensi tersebut dikirim pada Senin, 23 Februari 2026, dengan agenda pertemuan yang dijadwalkan pada Kamis, 26 Februari 2026. Namun hingga kini, pihak forum mengaku belum menerima tanggapan dari pimpinan dewan.

Padahal sebelumnya, Ketua DPRD Kota Tangerang sempat mengumumkan bahwa Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi PPPK akan mengalami kenaikan sebesar 15 persen pada awal tahun 2026. Kenyataannya, hingga memasuki akhir Februari, kenaikan tersebut belum terealisasi.

“Kami hanya ingin mempertanyakan kejelasan terkait kenaikan TPP yang sudah diumumkan. Tapi sangat disayangkan, tidak ada respons sama sekali dari pimpinan dewan. Ini sungguh miris,” ujar Ketua Forum PPPK Teknis Kota Tangerang.

Kekecewaan semakin memuncak akibat adanya kesenjangan pendapatan yang dinilai tidak adil. PPPK yang lulus seleksi justru menerima penghasilan sekitar Rp3,7 juta (gaji pokok dan tunjangan), sementara PPPK PW yang tidak lulus seleksi disebut-sebut memperoleh penghasilan antara Rp5 juta hingga Rp7 juta.

Ironisnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, tenaga outsourcing seperti office boy (OB) dan satuan pengamanan (satpam) di lingkungan Pemkot Tangerang bahkan menerima gaji sekitar Rp5,4 juta per bulan.
Ketimpangan tersebut dinilai mencederai rasa keadilan, terutama bagi PPPK yang telah melalui proses seleksi resmi namun justru menerima penghasilan lebih rendah.

Atas dasar itu, Forum PPPK Teknis Kota Tangerang mendesak para pemangku kebijakan untuk segera memberikan solusi konkret. Mereka menuntut adanya penyesuaian kesejahteraan, termasuk realisasi kenaikan TPP serta pengakuan dan penyesuaian ijazah bagi PPPK K2 yang telah menyelesaikan pendidikan S1.

Forum berharap pemerintah daerah dan DPRD Kota Tangerang dapat segera merespons aspirasi ini secara serius, demi menciptakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan para PPPK di Kota Tangerang.

Red

mediasumber1news.com

Berita Terkini

Ragam

Februari 26, 2026
2 minutes Read

Sengketa 1.500 Hektare Memanas di Pakkat, Ahli Waris Raja Alang Pardosi Gugat PT Energy Sakti Sentosa

sumber1news

HUMBANG HASUNDUTAN — Konflik agraria seluas kurang lebih 1.500 hektare di wilayah Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, resmi bergulir ke meja hijau. Sebanyak sebelas ahli waris keturunan Raja Alang Pardosi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap PT Energy Sakti Sentosa ke Pengadilan Negeri Tarutung.

Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 21/PDT.G/2026/PN.TRT, terkait klaim kepemilikan tanah ulayat yang dikenal sebagai Sipulak I dan Sipulak II.

Kuasa hukum penggugat, Beringin Tua Sigalingging, S.H., M.H., menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan tanah ulayat milik keturunan Raja Alang Pardosi yang diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-7.

“Klien kami tidak pernah menjual atau mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak manapun. Namun, pihak tergugat diduga secara melawan hukum telah menguasai dan mensertifikatkan lahan melalui Turut Tergugat,” ujarnya.

Dalam petitum gugatan, penggugat meminta majelis hakim menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3, 6, 7, dan 8 atas nama PT Energy Sakti Sentosa cacat hukum serta memerintahkan pencoretan dari register pertanahan.

Tolak Mediasi di Luar Pengadilan
Di sisi lain, melalui surat tertanggal 25 Februari 2026 yang ditujukan kepada Bupati Humbang Hasundutan, pihak penggugat menyatakan menolak menghadiri mediasi yang difasilitasi pemerintah daerah. Mereka menilai proses tersebut berpotensi tidak netral karena diduga berpihak pada kepentingan proyek PLTA.

Penggugat memilih agar proses mediasi tetap dilakukan dalam persidangan yang dijadwalkan berlangsung pada 4 Maret 2026 di Pengadilan Negeri Tarutung.
Selain itu, pihak ahli waris juga mengaku mengalami tekanan di lapangan.

Mereka menyebut adanya dugaan intimidasi oleh oknum aparat bersenjata laras panjang yang berada di lokasi sengketa.
Dugaan Tekanan dan Permohonan Perlindungan Hukum
Menurut keterangan kuasa hukum, pada 27 Februari 2026 diduga akan dilakukan pembukaan portal secara paksa di area sengketa, meskipun perkara telah terdaftar dan masih dalam proses hukum.
“Kami mendapat informasi akan ada keterlibatan aparat dari kepolisian, Satpol PP, hingga Brimob dengan membawa senjata laras panjang. Hal ini menimbulkan rasa takut bagi klien kami,” ungkapnya.

Atas kondisi tersebut, pihak penggugat telah mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Presiden RI, serta Komisi III DPR RI.

Pihak kuasa hukum menegaskan, apabila ditemukan adanya tindakan intimidasi atau pelanggaran hukum oleh pihak manapun, kliennya tidak akan ragu untuk melaporkan secara resmi kepada instansi berwenang.

“Kami berharap semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi,” tegasnya.

Red

Baca Selanjutnya

Ragam

Februari 26, 2026
2 minutes Read

Kabel Misterius Terpasang Subuh Hari di Jalan Merdeka, Ada Pengakuan Oknum Ngaku TNI

sumber1news
TANGERANG,- Aktivitas pemasangan kabel udara yang diduga milik Telkom Indonesia menimbulkan tanda tanya di Jalan Merdeka, Kota Tangerang, Rabu (25/2) sekitar pukul 04.00 WIB.

Pekerjaan yang dilakukan saat kondisi jalan masih lengang itu terlihat janggal. Sejumlah pekerja tampak memasang kabel pada tiang utilitas tanpa dilengkapi papan proyek maupun dokumen perizinan di lokasi.

Saat dikonfirmasi di lapangan, seorang mandor yang mengaku bernama Adam mengaku tidak mengetahui terkait izin maupun dasar pekerjaan yang dilakukan.
“Saya nggak tahu pak, saya hanya disuruh. Silakan hubungi saja Pak S,” ujarnya singkat sambil menyerahkan telepon genggamnya.

Ketika dihubungi, sosok berinisial S mengaku sebagai anggota TNI. Ia menyebut hanya menjalankan perintah dari atasannya.

“Saya hanya ditugaskan oleh senior,” ucapnya, sembari menyebut nama seseorang berpangkat Serka, tanpa menjelaskan secara rinci dasar penugasan maupun legalitas pekerjaan tersebut.
Keanehan semakin terlihat setelah awak media melakukan konfirmasi. Aktivitas pemasangan kabel mendadak terhenti. Hingga siang hari, tidak terlihat lagi pekerja di lokasi.

Kabel yang sebelumnya dipasang pun tampak belum terpasang secara permanen, bahkan sebagian hanya digantungkan pada pohon di sekitar area, menambah kesan pekerjaan dilakukan secara terburu-buru dan tanpa prosedur yang jelas.

Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya pelanggaran, baik terkait pemanfaatan ruang milik jalan maupun aspek keselamatan. Selain berpotensi membahayakan pengguna jalan, pemasangan kabel pada pohon juga dinilai merusak estetika kota.

Warga pun mendesak Pemerintah Kota Tangerang agar segera turun tangan untuk menelusuri legalitas pekerjaan tersebut dan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Telkom Indonesia maupun instansi terkait terkait status pemasangan kabel udara tersebut.

Red