Diduga DLHK Kab Tangerang Ada Persekongkolan Dengan CV Putra Kosambi Jaya

Februari 26, 2026

sumber1news

Kabupaten Tangerang
Proyek pembangunan Hutan Bambu yang berlokasi di wilayah Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Banten kian menjadi sorotan publik, di mulai dari besaran anggaran, lelang tender hingga pengerjaan lapangan kegiatan ( 26-02-2026 )

Proyek yang dilaksanakan oleh CV Putra Kosambi Jaya dengan nilai Kontrak : Rp. 1.805.120.026,00 Sumber dana : APBD Kab Tangerang Th anggaran 2025 Pelaksana : CV Putra Kosambi Jaya Waktu pelaksanaan : 90 ( sembilan puluh) hari kalender diduga terlibat persekongkolan dengan DLHK Kab Tangerang

Dugaan tersebut mencuat setelah di ketahui bahwa perusahaan tersebut bukan sebagai pemenang tender melainkan hanya pelaksana kegiatan dan di dalam tender lelang kegiatan tersebut tidak ada penawar dari perusahaan lain alias tunggal

Gordon dari Lembaga Monitoring Pilar Bangsa mengatakan, ” Sebuah tender itu seharusnya paling sedikit ada 3 penawar dalam satu judul kegiatan, akan tetapi kenapa judul kegiatan Hutan Bambu ini hanya ada 1 penawar saja, jadi ada apa sebenarnya antara DLHK dengan CV Putra Kosambi Jaya ini ko bisa menjadi pelaksana kegiatan, ” ucap Gordon

” Seharusnya yang mengerjakan sebuah kegiatan proyek pembangunan Hutan Bambu tersebut pemenang tender bukan sebagai pelaksana kegiatan jikalau memang perusahaan tersebut adalah merupakan sebagai pemenang tender yang sebenarnya. ” tutup Gordon

Hingga berita ini di terbitkan PPTK kegiatan dari DLHK belum ada yang dapat di konfirmasi.
(Red)

mediasumber1news.com

Berita Terkini

Ragam

Februari 26, 2026
2 minutes Read

Sengketa 1.500 Hektare Memanas di Pakkat, Ahli Waris Raja Alang Pardosi Gugat PT Energy Sakti Sentosa

sumber1news

HUMBANG HASUNDUTAN — Konflik agraria seluas kurang lebih 1.500 hektare di wilayah Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, resmi bergulir ke meja hijau. Sebanyak sebelas ahli waris keturunan Raja Alang Pardosi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap PT Energy Sakti Sentosa ke Pengadilan Negeri Tarutung.

Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 21/PDT.G/2026/PN.TRT, terkait klaim kepemilikan tanah ulayat yang dikenal sebagai Sipulak I dan Sipulak II.

Kuasa hukum penggugat, Beringin Tua Sigalingging, S.H., M.H., menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan tanah ulayat milik keturunan Raja Alang Pardosi yang diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-7.

“Klien kami tidak pernah menjual atau mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak manapun. Namun, pihak tergugat diduga secara melawan hukum telah menguasai dan mensertifikatkan lahan melalui Turut Tergugat,” ujarnya.

Dalam petitum gugatan, penggugat meminta majelis hakim menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3, 6, 7, dan 8 atas nama PT Energy Sakti Sentosa cacat hukum serta memerintahkan pencoretan dari register pertanahan.

Tolak Mediasi di Luar Pengadilan
Di sisi lain, melalui surat tertanggal 25 Februari 2026 yang ditujukan kepada Bupati Humbang Hasundutan, pihak penggugat menyatakan menolak menghadiri mediasi yang difasilitasi pemerintah daerah. Mereka menilai proses tersebut berpotensi tidak netral karena diduga berpihak pada kepentingan proyek PLTA.

Penggugat memilih agar proses mediasi tetap dilakukan dalam persidangan yang dijadwalkan berlangsung pada 4 Maret 2026 di Pengadilan Negeri Tarutung.
Selain itu, pihak ahli waris juga mengaku mengalami tekanan di lapangan.

Mereka menyebut adanya dugaan intimidasi oleh oknum aparat bersenjata laras panjang yang berada di lokasi sengketa.
Dugaan Tekanan dan Permohonan Perlindungan Hukum
Menurut keterangan kuasa hukum, pada 27 Februari 2026 diduga akan dilakukan pembukaan portal secara paksa di area sengketa, meskipun perkara telah terdaftar dan masih dalam proses hukum.
“Kami mendapat informasi akan ada keterlibatan aparat dari kepolisian, Satpol PP, hingga Brimob dengan membawa senjata laras panjang. Hal ini menimbulkan rasa takut bagi klien kami,” ungkapnya.

Atas kondisi tersebut, pihak penggugat telah mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Presiden RI, serta Komisi III DPR RI.

Pihak kuasa hukum menegaskan, apabila ditemukan adanya tindakan intimidasi atau pelanggaran hukum oleh pihak manapun, kliennya tidak akan ragu untuk melaporkan secara resmi kepada instansi berwenang.

“Kami berharap semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi,” tegasnya.

Red

Baca Selanjutnya

Ragam

Februari 26, 2026
2 minutes Read

Kabel Misterius Terpasang Subuh Hari di Jalan Merdeka, Ada Pengakuan Oknum Ngaku TNI

sumber1news
TANGERANG,- Aktivitas pemasangan kabel udara yang diduga milik Telkom Indonesia menimbulkan tanda tanya di Jalan Merdeka, Kota Tangerang, Rabu (25/2) sekitar pukul 04.00 WIB.

Pekerjaan yang dilakukan saat kondisi jalan masih lengang itu terlihat janggal. Sejumlah pekerja tampak memasang kabel pada tiang utilitas tanpa dilengkapi papan proyek maupun dokumen perizinan di lokasi.

Saat dikonfirmasi di lapangan, seorang mandor yang mengaku bernama Adam mengaku tidak mengetahui terkait izin maupun dasar pekerjaan yang dilakukan.
“Saya nggak tahu pak, saya hanya disuruh. Silakan hubungi saja Pak S,” ujarnya singkat sambil menyerahkan telepon genggamnya.

Ketika dihubungi, sosok berinisial S mengaku sebagai anggota TNI. Ia menyebut hanya menjalankan perintah dari atasannya.

“Saya hanya ditugaskan oleh senior,” ucapnya, sembari menyebut nama seseorang berpangkat Serka, tanpa menjelaskan secara rinci dasar penugasan maupun legalitas pekerjaan tersebut.
Keanehan semakin terlihat setelah awak media melakukan konfirmasi. Aktivitas pemasangan kabel mendadak terhenti. Hingga siang hari, tidak terlihat lagi pekerja di lokasi.

Kabel yang sebelumnya dipasang pun tampak belum terpasang secara permanen, bahkan sebagian hanya digantungkan pada pohon di sekitar area, menambah kesan pekerjaan dilakukan secara terburu-buru dan tanpa prosedur yang jelas.

Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya pelanggaran, baik terkait pemanfaatan ruang milik jalan maupun aspek keselamatan. Selain berpotensi membahayakan pengguna jalan, pemasangan kabel pada pohon juga dinilai merusak estetika kota.

Warga pun mendesak Pemerintah Kota Tangerang agar segera turun tangan untuk menelusuri legalitas pekerjaan tersebut dan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Telkom Indonesia maupun instansi terkait terkait status pemasangan kabel udara tersebut.

Red