• December 11, 2024
  • 3 minutes Read
Imprialisme Digital ala TT haruskah dihentikan

sumber1news.com

Seberapa Perlukah imprialisme TT dihentikan ? Pertanyaan di atas dipertanyakan banyak teman-teman saya.

Jawaban saya, dari sisi EKONOMI BISNIS, kita justru harus memperbanyak membuka pasar online, karena ini tuntutan zaman. Jadi, mau ada TT atau tidak, tidak penting…. Yang penting Pemerintah harus membangun lebih banyak Marketplace.

Dari sisi EKONOMI POLITIK, kita dapat melihatnya dari sisi Imperialisme Moderen, hal ini sangatlah penting, karena saat ini senjata perang yang efektif adalah, Perang Ekonomi Politik, dan Kebudayaan.

Sementara Pemerintah kita sedang galak-galaknya membenahi Hukum Kita, TT justru merusaknya.

Pemerintah sekarang tidak ingin Hukum Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas

TT menekan Affiliate Kecil atau Rakyat Kecil (Menawarkan Sosialisasi untuk men-degenerasi Bangsa ini). Mengembalikan Budaya ABS (Asal Bapak Senang), dengan cara menerapkan Banned Permanen yang tidak dijelaskan secara detil.

Sehingga para Affiliate digiring untuk patuh saja, tanpa bisa punya hak membela diri.

Memang ada Hak Jawab buat yang kena pelanggaran, tapi kesempatan untuk benar hanyalah kecil sekali.

Kalau mau Hak Jawabnya diloloskan, Affiliate harus masuk atau menjadi member Agensi dibawah Kekuasaan TT, ujung-ujungnya Agensi bekerja sebagai kaki-tangan Kekuasaan TT.

Dan budaya UMKM yang ingin dijadikan sebagai Ujung Tombak Ekonomi Rakyat, justru dijadikan oleh TT sebagai pengusaha kelas 2, yang nantinya Diversifikasi Produk UMKM bisa disetir oleh TT, sementara Produk-produk yang laku di Pasar dikuasai oleh produk-produk dari Cina dan Singapura.

Hal ini terjadi karena aturan TT, yang membuat Affiliate gamang untuk melakukan terobosan. Dengan strategi Banned Permanen tanpa penjelasan detail. Jawaban TT singkat *Melanggar Aturan Komunitas*.
Pertanyaannya? Komunitas yang mana?

Oh iya sebelum membahas strategi imperialisme moderen ini, kita perlu sedikit tahu… TT adalah milik Singapura melalui kepemilikan saham dari BUMN Singapura yang namanya memakai nama dari kerajaan kecil Nusantara *T*mas*k

Contoh Viral
Belakangan ini banyak kasus pada Produsen Skincare Besar (Seller Besar) yang ketahuan menyalahi BPOM.

Yang dibongkar oleh akun Doktif (Dokter Detektif)

Dalam hal ini TT tidak membantu Pemerintah, bahkan membiarkan Produsen tersebut terus berjualan di TT, Menipu di atas Platform Marketplace TT tersebut.

Tapi kalau Affiliate Kecil atau Rakyat Jelata yang melakukan kesalahan kecil saja, bisa langsung di Banned Permanen.

Dari sisi Ekonomi Politik, maka jelas TT ingin menguasai konglomerat jahat Indonesia, yang nantinya dapat diajak kolaborasi untuk menjajah Bangsanya Sendiri.

Jadi jelasnya ini adalah proses pen-degenerasi-an Bangsa Kita, atau pengkerdilan Bangsa Kita melalui jalur Ekonomi Politik. Sehingga UMKM yang butuh wadah seperti TT, harus patuh mengikuti Budaya Penjajahan Mereka.

Lebih jahatnya lagi, jika Affiliate TT di Banned Permanen, hasil jerih payah Affiliate tersebut tidak dibayarkan, tidak seperti Adsense dari Google, yang memberikan semua hasil jerih payah Youtuber, jika di Banned Permanen.

Dari proses ini, persis seperti penjajahan Belanda dulu, menghilangkan Hak Rakyat.

Ada Kumpulan teman-teman Affiliate yang terkena Banned Permanen, dan menghitung jumlah uang hasil Banned Permanen secara massal. Ternyata jumlah uang rampokan itu, ternyata berjumlah fantastis Miliaran Rupiah.

Perampokan hasil jerih payah Affiliate TT ini, bisa jadi memang kebijakan Monopoli TT yang tentunya melanggar Hukum Negara Kita.

Kalau dari sisi Monopoli, dan Pen-degenerasi-an Bangsa ini, nampaknya TT memang perlu ditutup, karena kalau tidak, kita kembali pada budaya Orba yang ABS. Ini ancaman serius, karena Pen-degenerasi-an ini membawa pengusaha kecil kita tidak percaya diri untuk bersaing ke luar negeri, sementara di dalam negeri sendiri, dirinya gamang.

Ini merupakan bentuk penjajahan modern, dan ancaman serius bagi NKRI (RED)

  • December 11, 2024
  • 2 minutes Read
DALAM MENGHADAPI CUACA EXTRIM BPBD KOTA TANGERANG MENGHIMBAU MASYARAKAT

sumber1news.com

kota Tangerang – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat, agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem hingga Februari mendatang.

Beriringan dengan itu, BPBD Kota Tangerang mengimbau masyarakat untuk bisa memahami dan selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang ada di wilayahnya.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPBD Kota Tangerang ubaidillah menjelaskan, sejumlah wilayah di Kota Tangerang memiliki sejarah tentang kebencanaan, terutama bencana banjir.

“Dengan itu, selain BPBD telah melakukan upaya mitigasi dini, dengan menyiapkan personel dan perlengkapan yang siap siaga. Menghadapi dampak cuaca ekstrem yang mungkin terjadi, masyarakat diimbau turut melakukan mitigasi,” tegas Rabu(11/12/2024)

Ia pun menuturkan, mitigasi yang bisa dilakukan masyarakat ialah ikut serta dalam menjaga lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, membuat biopori, memastikan saluran air tidak tersumbat dan memeriksa kinerja sistem pengendali banjir.

“Masyarakat juga bisa melakukan antisipasi bencana dengan menyimpan arsip penting di rumah, di tempat yang aman. Antisipasi pada berkas-berkas penting di rumah, juga hal penting dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem,” jelasnya.

Lanjutnya, masyarakat Kota Tangerang juga diimbau untuk turut merespons dampak buruk yang mungkin terjadi selama cuaca ekstrem dengan menghubungi panggilan darurat 112. Baik itu, permohonan penanganan banjir, pohon tumbang atau bencana lainnya.

“Petugas dan Posko kami siagakan 24 jam, untuk siap membantu dan merespons urusan gawat darurat di Kota Tangerang,” tutupnya.

(red)

  • December 10, 2024
  • 1 minute Read
*Dengan Rasa Kekeluargaan MI Mathaul Huda Melaksanakan Rihlah Di Gunung Mas Puncak Bogor*

sumber1news.com

Bogor –
MI Mathaul Huda melaksanakan kegiatan penyegaran tahunan yakni study tour dengan tujuan destinasi Gunung mas Bogor Jawa barat, Selasa (10/12/2024),
MI Mathaul Huda yang berada di Kp Alang Kecil Desa Kebon cau, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. melaksanakan
Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan rasa kekeluargaan antara guru sebagai wali kelas dengan siswa dan keluarga siswa, serta di berikan kemandirian, memperkenalkan wawasan menumbuhkan sikap kebersamaan dan kerja sama siswa. Studi tour diikuti dari Pra MI dan MI kelas 1 s/d kelas 6 siswa siswi MI Mathlaul Huda.

Bapak. Mulyadi,S.Ag. Sebagai Ketua Yayasan Mathaul Huda setelah memberikan sambutan di teruskan dengan memberikan Door Prize kepada para siswa di saat acara pembukaan sesampai nya di Gunung Mas, di berikan pada Kelas IV B karena kekompakan nya, juga di berikan Ananda Azril kelas ll B, ananda Iqbal 1C, ananda Rahma II B ,serta siswa kelas kelas lain nya.
Berbagai Hadiah Door Prize di berikan adalah Dispenser, Kipas angin, Kompor gas, TV LED.
Dengan rasa kekerabatan menjalin kebersamaan dengan saling kenal, rasa bersyukur kehadirat Allah Swt ,. Acara berlangsung dengan penuh rasa gembira (Andre/red).

  • December 5, 2024
  • 2 minutes Read
*Komitmen Polri Jaga Harkamtibmas di Lingkungan, Dir Binmas PMJ dan Kapolres Metro Tangerang Ngopi Kamtibmas di Kawasan Pinang*

sumber1news.com

TANGERANG — Menjaga dan menciptakan situasi kondusif pasca pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang, Dir Binmas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Harri Muharam bersama Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho dan PJU Polda dan Polres menggelar Ngopi Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Pinang. Rabu, (4/12/2024) malam WIB.

Ngopi Kamtibmas yang dilakukan Polisi di Kantor RW 01 Komplek Kunciran Indah Jalam Semeru Raya, RT 05 RW 01, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang ini diikuti sebanyak 80 masyarakat di perumahan itu.

Dir Bimmas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Harri Muharram memaparkan pentingnya peran seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga wilayah dari gangguan Kamtibmas. Mengaktifkan poskamling di lingkungan dapat mencegah timbulnya kerawanan baik pencurian maupun kejahatan konvensional lainnya.

“Kami Polri tentunya, tidak dapat bekerja sendiri. Masyarakat dapat saling mengingatkan dan menjaga lingkungan dari setiap potensi gangguan Kamtibmas ini. Laporkan segera bila menemukan potensi tindak kejahatan kepada petugas. Jangan main hakim sendiri,” ungkap Harri dihadapan sejumlah warga tersebut.

Dalam kegiatan bertajuk “Ngopi Kamtibmas” itu, Kapolres juga mendengarkan, mencatat kemudian memberikan solusi  sejumlah permasalahan warga sekaligus memberikan imbauan harkamtibmas.

“Kami (Polri) rutin menggelar acara ngopi-ngopi bersama puluhan warga di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya. Kami tampung aspirasi-aspirasi warga, kemudian kami juga berikan imbauan kepada warga,” katanya.

Zain juga mengingatkan warga masyarakat tentang maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Ia meminta warga mengantisipasi aksi curanmor dengan menggunakan kunci ganda pada kendaraannya. Parkir kendaraan ditempat yang ramai dan diharapkan dilengkapi dengan kamera CCTV.

“Pelaku curanmor ini bisa beraksi kapan saja dan dimana saja ketika ada kesempatan. Makanya kita perlu cegah, salah satunya bisa dengan kunci ganda. Kalau pelakunya bisa ditangkap, tolong jangan main hakim sendiri. Serahkan saja ke polsek terdekat atau sampaikan informasi melalui pesan WhatsApp di nomer 082211110110 dan Call Center 110 yang terhubung langsung di Command Center Polres Metro Tangerang Kota,” ujar Zain.

Dir Binmas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Harri Muharam menambahkan, masyarakat tidak perlu ragu melaporkan jika menemukan hal-hal yang mencurigakan bahkan dapat merugikan masyarakat di lingkungan.

“Kami (polri) berharap Kota Tangerang, Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota terdapat anggota polri (bhabinkamtibmas,red) agar lebih intens bertemu dan menyambangi masyarakat. Kita dengarkan, catat dan berikan solusi jika ada permasalahan yang timbul dimasyarakat,” bebernya.red

  • December 5, 2024
  • 3 minutes Read
Adanya Fitnah Dalam Pemberitaan, Kepsek SMKN 4 Bantah Berita Yang Beredar Karena Merusak Moral

sumber1news.com

Kota Tangerang -Terkait adanya pemberitaan kepada Pihak Kepala SMKN 4 Kota Tangerang di beberapa Portal media online, yang menyatakan “pihak Kepala Sekolah selalu menghindar seolah tidak ingin ditanyakan soal penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di sekolahnya”, pada 2 Desember 2024 lalu, Kepala sekolah menyanggah dengan membantah tudingan tersebut.

Dinyatakan oleh Dedih Rustandi, S.Pd selaku Kepala Sekolah (Kepsek) di SMKN 4 Kota Tangerang, dirinya menyelesaikan pihak Wartawan yang memberitakan kaitan dirinya yang dianggap telah menyebar fitnah dan tidak benar adanya, dimana sesuatu hal yang bukan sebenarnya sehingga berpotensi mencemarkan nama baik bagi dirinya.

Saat jumpa Pers Dedih menyampaikan bahwa dirinya tidak menutup diri dan tidak menghindar ataupun mengabaikan kepentingan temen-temen wartawan maupun lembaga, namun jika ada kepentingan dan halangan diluar sekolah itu hal berbeda, dan itu bukan menghindari dari siapapun termasuk Media dan Lembaga.

“Klarifikasi Pada saat Pertama kali, Wartawan Media Polisi News mendatangi SMKN 4 Kota Tangerang di tanggal 18 November 2024 yang lalu, saya berada di Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV), selanjutnya diterima oleh Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Bidang Sarana dengan baik, lalu saat konfirmasi dan telah dijawab semampu kami, dengan bertujuan agar kami selalu kooperatif dan tidak menghindar dari temen-temen baik dari Media maupun dari Lembaga”, Ungkap Dedih Kamis (5/12/2024).

Selanjutnya yang Kedua pada hari Rabu di tanggal 20 November 2024 pihak Wartawan Polisi News cs datang kembali, kemudian diterima dan berkomunikasi kembali dengan Wakasek Sarana, kebetulan saya di hari itu tidak bisa bertemu karena saya sedang menyambut kedatangan Wapres RI di SMKN 3 Kota Tangerang.

Kemudian yang Ketiga pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, Wartawan Polisi News Cs datang kembali ke sekolah dan saya pas kebetulan berbarengan dengan menghadiri acara terkait PKL Siswa.

Keempat menurut Dedih, Sekalipun ada keterlambatan membalas terkait surat konfirmasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) yang telah di layangkan kepada Sekolah oleh pihak Media Polisi News, Dedih juga memenuhi kewajiban dengan cara menjawab dengan Klarifikasi surat, ungkapnya.

Masih kata Dedih, Kosa kata menghindar artinya sudah tau ada orang yang datang ingin menemui terus dengan sengaja pergi itu namanya menghindar,
jika dikatakan pihak kepala sekolah menghindar maka dari sisi mananya saya menghindar, seperti yang ditulis dalam pemberitaan telah saya lihat dan di tayangkan lebih dari 5 dibeberapa media online, jelas itu sebuah fitnah, kemudian saya tegaskan kembali jika saya selaku Kepala di SMKN 4 Kota Tangerang yang telah definitif pada bulan Agustus 2024 sampai saat ini kurang lebihnya 6 bulan jalan saya menjabat dan sebelumnya bukan di masa saya, bagi saya baik itu Media ataupun Lembaga pastinya adalah mitra yang baik yang memiliki peranan kontrol sehingga berkesinambungan, tapi jangan juga memberitakan yang bukan Faktanya, bebernya.

“saya berharap kepada teman-teman Media yang telah menulis atas nama diri pribadi, menulis lah dengan bijak dan profesional sehingga tidak menyudutkan, karena hal ini menyangkut berbicara moral dan nama baik seseorang berikut kode etik, Tandasnya mengakhiri.

(Tim/Red)

  • December 5, 2024
  • 2 minutes Read
*Ombudsman RI Berikan Penghargaan Terbaik Kepada Polres Metro Tangerang Kota Penyelenggara Pelayanan Publik 3 Tahun berturut-turut di Provinsi Banten*

sumber1news.com

TANGERANG — Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho S.H., S.I.K., MS.i. menerima penghargaan penganugerahan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik, khusus Polres di jajaran Provinsi Banten oleh Ombudsman RI yang berlangsung di Pendopo Gubernur Banten di Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Rabu, (4/12/2024).

Dalam penilaian ombudsman tahun 2024, Polres Metro Tangerang Kota kembali menempati urutan pertama dengan nilai tertinggi 96,17 (Zona Hijau) di jajaran Polres Se- Provinsi Banten selama tiga tahun berturut – turut.

Hadir dalam kegiatan itu Pj. Gubernur Banten diwakili Pj. Sekda Banten Bpk Usman Assidiqi, Kapolda Metro Jaya diwakili Kombes Alamsyah Pelupessy, Kapolda Banten diwakili Kombes Agung Riyanto, Ketua Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten Bapak Fadly Afriadi, Forkopimda Provinsi Banten, Dangrup 1 Kopassus, Kepala BNN Provinsi Banten, Seluruh PJ Walikota/Bupati se- Provinsi Banten, Seluruh Kapolres se-Provinsi Banten dan Seluruh Kepala Kantor Pertanahan/ATR se-Provinsi Banten.

“Penghargaan ini adalah komitmen dari pimpinan di lembaga, instansi dan pemerintah daerah untuk berubah menjadi lebih baik. Diharapkan pelayanan publik di setiap unit layanan memiliki peningkatan kualitas dengan memenuhi standar pelayanan publik dan menjalankan pengelolaan pengaduan dengan baik,” ujar Fadly Afriadi dalam sambutannya.

Sementara, Kapolres Kombes Zain Dwi Nugroho dalam keterangannya usai menerima penghargaan mengucapkan syukur alhamdulillah atas penghargaan yang telah diterimanya. Tentunya apresiasi penghargaan ini tidak dapat terwujud tanpa ada dukungan semua pihak dan masyarakat. Penghargaan ini akan meningkatkan motivasi jajaran Polres Metro Tangerang Kota untuk terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta terus melakukan pembenahan SDM dan melengkapi sarana prasarana pelayanan publik yang ada di jajarannya.

Selanjutnya, Zain pun mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI yang telah membimbing dan mengawasi pelayanan publik di Satker kami selama tahun 2024.

“Penghargaan ini merupakan semangat kami untuk terus meningkatkan kinerjanya dan menjadi cambuk seluruh jajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat menjadi lebih baik, khususnya di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota,” tutur Kapolres.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres Metro Tangerang Kota mengharapkan adanya dukungan dan masukan masyarakat untuk dapat memperbaiki pelayanan publik yang sudah berjalan selama ini dan akan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya.

“Ini akan menjadi penyemangat bagi kami, seluruh Jajaran Polres Metro Tangerang Kota untuk terus berkomitmen untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” bebernya.

Kendati demikian, Zain berharap dengan adanya penghargaan penganugerahan penilaian kepatuhan pelayanan publik sewilayah Provinsi Banten ini tidak menjadikan terlena dan berhenti berinovasi, tetapi lebih meningkat pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

red

  • December 4, 2024
  • 3 minutes Read
Ketua GWI Provinsi Banten, Mengecam Tindakan Oknum Pendamping PKH Desa Kemeri Yang Menilap Uang KPM

sumber1news.com

KABUPATEN TANGERANG Beberapa hari ini viral berita terkait dugaan seorang oknum pendamping PKH desa Kemeri, Terkait Bansos keluarga harapan PKH kepada masyarakat miskin hingga kini rawan disalahgunakan. Sejumlah celah digunakan oleh oknum untuk Menilap Uang KPM diduga dilakukan oleh SDH inisial” warga kampung kemeri Rt/Rw 01/01 desa kemeri kecamatan kemeri kabupaten Tangerang Banten. Senin 02 Desember 2024

Saat Tim investigasi GWI didampingi Humas GWI Provinsi Banten di undang oleh perwakilan oknum pendamping PKH inisial SDH. Yang mengutus Pedamping Desa Rancalabu (HMD) inisial, beserta korcam PKH kecamatan kemeri (BHRUL) inisial, yang hadir serta di dampingi ketua RT 08 , HDM Mengklarifikasi terkait berita dugaan saudari SDH oknum pendamping PKH yang Menilap Uang KPM,

“saat dimintai keterangan oleh awak media (gabungnya Wartawan Indonesia) GWI Provinsi Banten Tim investigasi yang didampingi Humas GWI(Gabungnya wartawan Indonesia) DPD Provinsi Banten.
Kamsar

HMD. Inisial, Sebagai pendamping Desa Rancalabuh yang diutus oleh Saudari (SDH). Dirinya menjelaskan bahwa dia juga memanggil Saudara (STN) inisial, yang mana beliau adalah pendamping Desa kemeri saat itu, HDM juga ingin tahu yang sebenarnya terjadi kepada saudara STN apa yang terjadi, saat diminta untuk memberikan kelarifikasi terkait berita yang viral saat ini.

STN inisial” menjelaskan bahwa ada KPM persi Kementerian atau persi Bank bisa melakukan transaksi, sehingga datang KPM dan ditanya oleh saudara STN. Saat itu KPM tersebut tidak membawa buku tabungan dan ATM. Jadi disarankan untuk membuat buku tabungan dan ATM. (STN) Saat dimintai keterangannya oleh saudara (HDM). Untuk melakukan kelarifikasi berita yang sudah viral saat ini kepada tim investigasi GWI saat berkunjung di Desa Kemeri.

Lanjutnya HDM. KPM (DH) inisial tersebut dulunya tidak cair dan meminta bantuan kepada (SDH) inisial” selaku pendamping desa kemeri saat itu agar bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dicairkan kembali. Datanglah KPM tersebut ke saudari SDH. selaku pendamping Desa Kemeri, untuk mengopirmasi itu. KPM tersebut memberikan buku tabungan kepada SDH. Agar KPM membuat ATM yang baru di bank saat itu.

Setelah itu KPM mengefritn rekening koran buku tabungannya, ternyata ada transaksi terus berjalan di tahun 2024 ini, karna di prin koran terlihat lah dimana saja melakukan teransaksi tersebut, sehingga KPM datang dan bertanya adanya teransaksi di buku tabunganya miliknya KPM. Kepada (SDH). Ucapnya HDM.

HMD yang diutus oleh saudari SDH. Untuk menyelesaikan terkait uang KPM yang ditilap dan meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan, dan melakukan mediasi antara pendamping Desa Rancalabu dan Keluarga Penerima Manfaat KPM, saat itu HDM melakukan komunikasi dengan SDH. ( Bagaimana bu,? Iya pak yang penting beres jawabnya SDH ). Saudari SDH juga mengakui bahwa kartu milik KPM ada di dirinya dan mengembalikan uang hak KPM yang digunakan, setelah berita-nya viral.

Di tempat terpisah ketua DPD Gabunganya wartawan Indonesia (GWI) provinsi Banten Syamsul Bahri, mengecam tindakan oknum pendamping PKH inisial SDH yang telah Menilap Uang penerima manfaat PKH,

Menurut Syamsul Bahri, walaupun uang tersebut sudah dikembalikan ke penerima manfaat PKH, tapi itu tidak membuat proses hukum beres. Kami gabungnya wartawan Indonesia GWI Provinsi Banten. akan-oknum segera menindaklanjuti terkait oknum pendamping PKH inisial SDH yang telah Menilap Uang penerima manfaat PKH, saya menduga korban bukan satu orang saja bisa jadi lebih dari satu orang, maka dari itu kami GWI Provinsi Banten akan segera menindaklanjuti dan segera mengirimkan surat kepada dinas terkait bila perlu kita ke jalur hukum, Terang Samsul Bahri (marns – Red)

  • November 30, 2024
  • 2 minutes Read
Sambut Hangat Kedatangan Gubernur Terpilih Di Posko Posraya Indonesia Dalam Rangka Silahturahmi

sumber1news.com

Tangerang Selatan – Kedatangan Andra Soni Gubernur Banten terpilih Ke Posko Posraya Indonesia, di sambut hangat Bang Jefri ketua Posraya 30-11-24

Calon Gubernur (Cagub) Banten Andra Soni akan melakukan silaturahmi di mana tempat yang pernah dikunjunginya selama proses Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024. Andra yang unggul dari pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumadi dalam quick count atau hitung cepat ini menilai silaturahmi sebagai rasa syukur terhadap kemenangan tersebut.

“Ini cara saya untuk bersilaturahmi, kemudian mengucapkan terima kasih atas bantuan dukungan, dan loyalitas mereka, militansi mereka, dan alhamdulillah hasil quick count kami sementara, kami masih unggul, dan semoga hasil ini terus bisa kita kawal bersama-sama di dalam penghitungan berjenjang,” kata Andra kepada wartawan di Tangerang, Banten, Sabtu 30 November 2024.

Andra mengaku, akan terus melakukan keliling untuk mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya dalam Pilgub Banten 2024. Bahkan, kata dia, dirinya juga akan mengunjungi ulama yang telah mendukungnya.

“Saya akan keliling terus, silaturahmi terus, ya artinya silaturahminya enggak boleh berhenti, dan ucapan terima kasih harus sebanyak-banyaknya saya sampaikan dan bukan hanya kepada relawan. Tapi kepada tokoh dan juga para kiai, ulama, dan nanti saya juga akan datang ke masyarakat langsung di tempat-tempat yang kemarin saya sudah hadir dalam jadi gubernur itu apa yang akan difokuskan nanti,” tuturnya

Disela sela Silaturahmi dengan Andra Soni Gubernur Banten terpilih versi Quick Count dengan Relawan Posraya Indonesia, dan Satrio Koordinator Gerakan Solidaritas Nasional Provinsi Banten, menyambut hangat acara silaturahmi.

“Gerakan Solidaritas Indonesia Provinsi Banten akan turut mengawal Program kerja 2024-2029 Provinsi Banten dibawah kepeminpinan Gubernur Banten Andra Soni” demikian disampaikan Satrio Koordinator Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) Provinsi Banten.

Ketua DPD Gerindra Banten ini mengaku masih menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten untuk penetapan sebagai pemenang Pilgub Banten 2024. Dia mengatakan, sejumlah programnya akan didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten 2025 yang sudah diputuskan oleh DPRD Banten.

“Karena ini kan masih proses tahapan penghitungan dan kemudian masih sampai Februari. Tapi ingin saya jelaskan bahwa pemerintahan daerah itu adalah gubernur dan DPRD nah hari ini atau beberapa hari yang lalu telah diputuskan APBD Provinsi Banten tahun 2025 nah APBD merupakan apa namanya parameter kita dalam membangun daerah,” kata Andra.

(red)

  • November 29, 2024
  • 3 minutes Read
Disebut Tidak Resmi, Para Organisasi Kewartawanan Akan Laporkan Ketua PWI Kabupaten Bogor Kepolisi

sumber1news.com

BOGOR | Belum reda ketersinggungan insan pers dengan adanya celoteh yang dibuat oleh oknum Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) relawan Dinsos Kabupaten Bogor dengan menyebut media abal-abal, kini insan pers harus merasakan kembali kekeecewannya terhadap ketua PWI Kabupaten Bogor Dedi Firdaus (belum dilantik).

Celoteh Dedi dianggap telah memicu kemarahan yang menimbulkam keretakan ditengah-tengah insan pers dengan melarang sejumlah organisasi Pers, media dan para jurnalis untuk singgah di Gedung Graha Wartawan, jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor. Dedi beralasan para Wartawan yang hadir belum mengkonfirmasi kehadiran dan mengatakan bahwa gedung tersebut adalah kantor PWI Kabupaten Bogor.

Bukan hanya secara lisan, Dedi Firdaus juga mengungkapkan celoteh keberatannya untuk menggunakan Graha Wartawan dipakai untuk singgah para wartawan yang akan melaksakan aksi Demonstrasi di Dinsos Kabupaten Bogor pada kamis (28/11/2024) kemaren.

Mengutip pernyataannya di dibeberapa media online, Dedi mengatakan bahwa tidak ada anggotanya (PWI) Kabupaten Bogor yang terlibat dalam aksi itu.

“Gedung Graha Wartawan seharusnya hanya digunakan untuk kegiatan resmi organisasi profesi wartawan seperti PWI, AJI, atau Pewarta Foto Indonesia, bukan untuk aksi semacam ini,” ujar Dedi.

Bahkan dia menyebut adanya pihak yang menggunakan nama wartawan untuk melakukan aksi tanpa koordinasi dengan organisasi resmi. Menurutnya, hal ini dapat mencoreng citra profesi wartawan yang sebenarnya memiliki kode etik dan tanggung jawab besar kepada masyarakat.

Terpisah Tri Wulansari salah satu pengurus dari DPP FWJ Indonesia dan juga selaku plagiat jurnalis sangat menyayangkan apa yang telah diucapkan serta sikap diskriminatif dan arogan ketua PWI Kabupaten Bogor.

“jelas disebut gedung Graha Wartawan! Sudah pasti konteks peruntukannya adalah untuk Wartawan, kami sangat menyayangkan ucapan dan sikap dari seorang yang mengaku dirinya sebagai ketua organisasi Pers Kabupaten Bogor, akan tetapi menyudutkan insan pers lainnya, terlebih menyebut dirinya sebagai representasi
organisasi resmi (PWI).

“Kami datang ke gedung graha wartawan Bogor kemaren itu ada sekitar 25 organisasi Pers yang tergabung di Koalisi Wartawan Indonesia Bersatoe, diantaranya ya FWJ Indonesia dengan memakai seragam organisasi resmi kami, demikian juga dengan teman-teman dari organisasi lainnya. Aneh jika legalitas kami masih dibilang tidak resmi, “terang Wulan.

Lebih rinci Wulan mengatakan jika mau berbicara terkait resmi dan tidaknya, berarti lebih kearah bicara masalah legalitas?. Disini justru harus dipertegas terkait legalitas PWI yang jelas sampai statemant ini terbit masih berstatus Quo alias diblokir.

“Kita paham dong apa artinya, dan tidak mungkin kita ajarkan bebek berenang bila ketua dewan pers Ninik Rahayu saja sudah memutuskan melarang PWI pusat untuk menggunakan gedung dewan pers lt 4 jalan kebon sirih no. 32 – 34 Jakarta. Putusan Dewan Pers itu tanggal 17 September 2024, bahkan terbitnya Surat Permohonan PWI Nomor 689/PWI-P/LXXVIII/2024 tanggal 9 September 2024 perihal Penjelasan Keabsahan PWI Pusat, ini kok bisa-bisanya sekelas ketua PWI wilayah yang belum dilantik bersikap diskriminasi seperti itu, “pungkas Wulan.

Sesuai dengan UU Pers No. 40 tahun 1999 dimana disebutkan setiap wartawan wajib masuk kedalam suatu wadah organisasi pers dan tidak disebutkan hanya organisasi Pers tertentu, yang penting berbadan hukum.

“Sudah tentu kami selaku profesi wartawan sah-sah saja dan punya hak yang sama dengan gedung wartawan yang dibangun oleh pemerintah dimanapun berada, karena lahan dan gedung tersebut dibangun memakai uang Negara dari hasil pajak, yang kami juga adalah penyumbang pajak, “terang Wulan.

Dengan selalu terjadi acident seperti ini, Wulan meminta Dedi Firdaus meminta maaf kepada seluruh organisasi kewartawanan Nasional, Kedaerahan, dan para awak media sebagai bentuk klarifikasinya.

“Kami tunggu itikad baik Dedi Firdaus untuk meminta maaf dan mengklarifikasinya, namun jika dia masih merasa benar dan angkuh, maka kami akan melaporkan Dedi Firdaus keranah Kepolisian sebagai bentuk provokatif, pencemaran nama baik dan memancing keonaran Nasional. Bahkan kami akan membongkar dana 3 miliar lebih itu yang diperuntukan dibangunnya gedung Graha Wartawan oleh Pemkab Bogor. “Pungkasnya.

marna

  • November 26, 2024
  • 1 minute Read
Serangan “Fajar” perbuatan Keji dan Curang untuk meraih jabatan

sumber1news.com

Tangerang

Istilah “serangan fajar” berasal dari kalangan militer. Tentara biasanya menyergap dan menguasai daerah target secara mendadak di pagi buta. Karena serangan fajar ini biasanya relatif berhasil, untuk itulah praktik ini diadopsi di pemilihan oleh para calon pemimpin culas.

Mengapa disebut serangan fajar?
* Waktu Pelaksanaan: Biasanya dilakukan menjelang hari pencoblosan, seringkali dini hari atau saat menjelang subuh (fajar).
* Tujuan: Memengaruhi keputusan pemilih pada saat-saat terakhir.
Dampak Negatif Serangan Fajar:
* Mencemarkan Demokrasi: Membeli suara sama saja dengan mencederai hak pilih rakyat yang bebas.
* Korupsi: Praktik ini merupakan bentuk korupsi yang merugikan negara.
* Memperkuat Oligarki: Membuka peluang bagi kelompok tertentu untuk menguasai kekuasaan.
Upaya Pencegahan:
* Penegakan Hukum: Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku serangan fajar.
* Pendidikan Politik: Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih berdasarkan hati nurani, bukan karena iming-iming materi.
* Transparansi Pemilu/Pilkada : Meningkatkan transparansi proses pemilu untuk mencegah kecurangan.
Ingat: Suara Anda berharga. Jangan biarkan suara Anda dibeli. (RED)

Berita Populer

  • December 21, 2024
  • December 20, 2024
  • December 19, 2024
  • December 18, 2024
  • December 17, 2024
  • December 16, 2024
Verified by MonsterInsights