• Januari 10, 2026
• 1 minute Read

Isu Dugaan Pelecehan di Galigo Institute Terbantahkan, Disebut Hoaks

sumber1news.com

Tangerang – Beredar kabar miring terkait dugaan pelecehan terhadap seorang korban penyalahgunaan narkoba berinisial Amoy yang disebut-sebut melibatkan Ketua Yayasan Galigo Institute. Informasi tersebut kini dipastikan tidak benar dan mn miskomunikasi yang berkembang menjadi hoaks.

Ketua Yayasan Galigo Institute secara tegas membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa tidak pernah terjadi tindakan pelecehan sebagaimana yang ramai diperbincangkan.

“Kami menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak pernah terjadi. Galigo Institute selalu menjalankan pendampingan korban penyalahgunaan narkoba dengan menjunjung tinggi etika, profesionalisme, serta perlindungan hak asasi manusia,” ujar Ketua Yayasan Galigo Institute dalam keterangan resminya kepada awak media di kantornya, Sabtu (10/1).

Dia juga menyayangkan penyebaran informasi yang tidak diverifikasi, karena dapat mencemarkan nama baik individu maupun lembaga, serta berpotensi merugikan proses pemulihan para korban yang sedang didampingi.

“Kami mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum jelas kebenarannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Yayasan Galigo Institute tetap berkomitmen melanjutkan program rehabilitasi dan pendampingan sosial secara transparan dan bertanggung jawab,” tandasnya.

(red)

• Januari 9, 2026
• 2 minutes Read

_Tuduhan Palsu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk Keuntungan Financial dan Mempercepat Proses Cerai_

sumber1news.com

Kota Tangerang

Rekayasa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk memfasilitasi perceraian dan pemerasan merupakan penyalahgunaan serius terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang dapat menjerat pelaku dengan pidana laporan palsu.

Fenomena ini sering muncul dalam sengketa rumah tangga di Indonesia, termasuk wilayah Tangerang dan Jakarta, di mana tuduhan palsu dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan finansial dan mempercepat proses cerai

KDRT diakui sebagai alasan sah perceraian berdasarkan Pasal 19 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan SEMA No. 3 Tahun 2023 Mahkamah Agung, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, atau ekonomi tanpa syarat pisah ranah enam bulan. Namun, rekayasa seperti pemalsuan bukti atau laporan bohong melanggar Pasal 220 KUHP (laporan palsu, ancaman penjara hingga 1 tahun 4 bulan) dan Pasal 368 KUHP (pemerasan, hingga 9 tahun).

Jadi Rekayasa KDRT dapat dijerat Pasal 220 KUHP tentang pelaporan tidak benar (pidana penjara hingga 1 tahun 4 bulan) dan Pasal 368 KUHP pemerasan (hingga 9 tahun penjara).

Jika melibatkan pemalsuan bukti medis atau visum, tambahan Pasal 263 KUHP (pemalsuan akta, hingga 7 tahun) berlaku, terutama jika terkait gugatan cerai di Pengadilan Agama

Di Pengadilan Agama, ajukan eksepsi atau PMH (Pasal 1365 KUHPerdata) untuk bantah alasan KDRT per SEMA No. 3/2023, yang menuntut bukti teliti dari hakim.

Ikuti mediasi wajib untuk negosiasi hak asuh anak atau harta gono-gini, sambil tuntut ganti rugi fitnah jika terbukti palsu
(Red)

• Januari 7, 2026
• 2 minutes Read

Proyek Tandon Dan Long Storage Puri Bintaro Indah Telah Melewati Batas Kontrak.

sumber1news.com

Tangerang Selatan
Proyek pembangunan Tandon dan Long Storage Puri Bintaro Indah senilai Rp9,78 miliar yang bersumber dari APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2025 sangat tidak masuk akal. Hingga memasuki tahun 2026, proyek yang dikerjakan CV Stara Maju Perkasa tersebut belum juga rampung, meski telah melewati batas waktu kontrak.

Keterlambatan dan ketidaksesuaian kualitas pekerjaan justru mendapat pembelaan dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kota Tangerang Selatan. Sikap ini memicu dugaan adanya kompromi atau pembiaran terhadap pelaksanaan proyek yang dinilai bermasalah.

Dari hasil investigasi dilokasi proyek di Jalan Flamboyan, Perumahan Puri Bintaro Indah, menemukan banyak kejanggalan serius. Papan informasi proyek tidak mencantumkan nama konsultan pengawas, padahal peran itu merupakan bagian yang wajib dalam proyek konstruksi pemerintah. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar terkait fungsi pengawasan dan kontrol mutu pekerjaan.

Lebih gawatnya lagi pada pekerjaan jalan lingkungan yang akan dicor beton, kondisi dasar jalan tampak masih berupa tanah merah tanpa pemadatan memadai dan tanpa lapisan agregat batu pecah. Praktik ini secara teknis berpotensi menurunkan kualitas konstruksi dan menimbulkan kerusakan dini.

Kabid Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta Karya (DSDABMBK) Kota Tangsel, Eka Pribawa dalam klarifikasi tertulis menyebut pekerjaan jalan sebagai pengembalian kondisi semula yang menjadi tanggung jawab pelaksana dan tidak masuk item kontrak. Namun, saat dikonfirmasi lebih lanjut, yang bersangkutan tidak mampu menjelaskan dasar hukum dan teknis pekerjaan tersebut,serta belum adanya lubang akses dengan penutup dalam kontrak.

Temuan investigasi ini membuat publik memastikan bahwa dugaan proyek bernilai hampir Rp10 miliar tersebut tidak dikelola secara profesional dan transparan. Masyarakat meminta dengan tegas kepada pemerintah kota Tangerang Selatan untuk bertindak tegas,karena dengan nilai anggaran yang besar itu berasal dari keringat rakyat.(Rudolf)

• Januari 7, 2026
• 1 minute Read

Membaca, Anjuran Positif untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan

sumber1news.com

Kota Tangerang
Membaca merupakan anjuran yang memiliki peran penting dalam meningkatkan wawasan dan kualitas sumber daya manusia, khususnya di lingkungan pendidikan. Kebiasaan membaca tidak hanya mendukung proses belajar, tetapi juga membentuk karakter dan pola pikir yang lebih kritis.

Wahyudi, yang bekerja di SMAN 2 Kota Tangerang dan bertugas sebagai pegawai, menilai bahwa budaya membaca perlu terus ditumbuhkan di lingkungan sekolah. Menurutnya, membaca menjadi salah satu sarana efektif untuk menunjang aktivitas pendidikan dan pelayanan di sekolah.

Di tengah perkembangan teknologi informasi, membaca tetap relevan sebagai dasar dalam memahami ilmu pengetahuan secara utuh dan bertanggung jawab. Lingkungan sekolah diharapkan dapat menjadi contoh dalam menanamkan kebiasaan membaca, baik bagi peserta didik maupun tenaga kependidikan.

Membaca bukan hanya kebutuhan akademik, melainkan anjuran yang membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas pribadi dan lingkungan pendidikan secara keseluruhan.
Red

• Januari 6, 2026
• 2 minutes Read

Diduga Ada Pembekapan, Oknum Mengaku Anggota Brimob Terseret Isu Rokok Non-Cukai di Tangerang

Sumber1news.com
Kota Tangerang
Peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, diduga mendapat pembekapan dari seorang oknum berinisial R yang mengaku sebagai anggota Brimob Polda Metro Jaya dan menyebut bertugas di wilayah Ciputat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, aktivitas penjualan rokok non-cukai tersebut terpantau masih berjalan tanpa penindakan berarti, sehingga menimbulkan dugaan adanya pihak tertentu yang memberikan perlindungan terhadap praktik ilegal tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya Pasal 54, setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai tanpa pita cukai dapat dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Maraknya peredaran rokok ilegal ini dinilai tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga mencederai upaya penegakan hukum. Dugaan keterlibatan oknum yang mengaku aparat menjadi perhatian serius publik, dan mendorong agar aparat penegak hukum serta pengawasan internal Polri segera melakukan klarifikasi dan penelusuran secara transparan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Brimob Polda Metro Jaya maupun instansi terkait. Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini disampaikan sebagai fungsi kontrol sosial, serta membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari semua pihak sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

(Red)

• Januari 5, 2026
• 1 minute Read

Diduga Edarkan Rokok Non Cukai, Pemilik Usaha di Sangiang Kota Tangerang Menghindari Klarifikasi

sumber1news.com

Kota Tangerang — Dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai kembali mencuat di wilayah Sangiang, Kota Tangerang.

Seorang pemilik usaha diduga memperjualbelikan rokok non cukai yang berpotensi merugikan negara serta mencederai kepatuhan hukum di sektor perdagangan.

Awak media yang mendatangi lokasi usaha untuk melakukan konfirmasi justru tidak mendapatkan respons sebagaimana mestinya. Pemilik usaha dinilai menghindari klarifikasi dan tidak menunjukkan sikap kooperatif terhadap upaya konfirmasi jurnalistik.

Sikap tersebut menimbulkan pertanyaan publik, mengingat peredaran rokok tanpa pita cukai merupakan pelanggaran serius yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berdampak langsung pada penerimaan negara dari sektor cukai.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemilik usaha terkait legalitas produk rokok yang dijual maupun jalur distribusinya. Kondisi ini mendorong perlunya perhatian dan langkah tegas dari instansi berwenang agar tidak menimbulkan preseden buruk di tengah masyarakat.

Media menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial, serta membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak terkait sesuai dengan Undang-Undang Pers.

dede

• Januari 5, 2026
• 1 minute Read

Siswa SDN Tangerang 1 Raih Juara 1 Medali Emas di Kejuaraan Taekwondo Internasional

sumber1news

Tangerang – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh pelajar asal Kota Tangerang. Siswa SDN Tangerang 1, kelas 3C, atas nama Indira Pandhita Indopura, berhasil meraih Juara 1 dan medali emas pada ajang International Inter Student Taekwondo Championship ke-3.
Kejuaraan berskala internasional tersebut digelar di Indoor Stadium Tangerang, Banten, Indonesia, dan berlangsung selama tiga hari, mulai 26 hingga 28 Desember 2024.

Indira tampil gemilang sejak babak awal hingga final, menunjukkan teknik, mental bertanding, serta disiplin tinggi yang mampu mengungguli para peserta dari berbagai daerah dan negara.

Prestasi ini menjadi kebanggaan tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi SDN Tangerang 1, sekaligus mengharumkan nama Kota Tangerang di kancah olahraga pelajar internasional.
Keberhasilan Indira Pandhita Indopura diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pelajar lain untuk terus berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, khususnya olahraga bela diri taekwondo. Tutup

Red

• Januari 5, 2026
• 2 minutes Read

Diduga Diabaikan Hampir Sebulan, Disbudpar Tangerang Dinilai Tutup Mata Soal Pohon Rawan Tumbang

Sumber1news

Kota Tangerang, Senin (5 Januari) – Dugaan pembiaran terhadap potensi bahaya keselamatan publik mencuat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tangerang disorot setelah pengajuan pemangkasan pohon rawan tumbang yang diajukan aktivis KGSAI, Iwan Belo, diduga tidak ditindaklanjuti hingga hampir satu bulan lamanya.

Iwan Belo menilai sikap Disbudpar mencerminkan buruknya respons terhadap persoalan yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat pengguna jalan.
“Saya sudah mengajukan permohonan pemangkasan pohon, tapi sampai hari ini tidak ada realisasi. Ini menyangkut keselamatan publik, bukan urusan sepele,” tegas Iwan.

Ia mengingatkan bahwa insiden pohon tumbang bukan sekadar potensi, melainkan telah terjadi. Iwan menyinggung peristiwa di Jalan Sangego, kawasan Nasi Jagal, di mana sebuah pohon tumbang menimpa pengendara hingga mengalami luka parah.
“Kejadian itu nyata. Korban luka parah, hanya karena keberuntungan tidak sampai meninggal dunia. Apakah Disbudpar harus menunggu jatuh korban jiwa baru bertindak?” ujarnya dengan nada kecewa.

Menurut Iwan, lambannya respons tersebut berpotensi mengarah pada pembiaran sistematis, terlebih pengajuan telah disampaikan jauh hari sebelum kejadian serupa berulang.
Ia juga mempertanyakan mekanisme internal Disbudpar dalam menangani laporan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan mitigasi risiko dan keselamatan lingkungan.
“Kalau laporan seperti ini saja tidak ditindak, patut dipertanyakan bagaimana sistem kerja dan prioritas Disbudpar,” katanya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Disbudpar Kabupaten Tangerang belum memberikan keterangan resmi terkait alasan belum direalisasikannya pemangkasan pohon tersebut. Redaksi Sumber1News masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk memperoleh klarifikasi dan konfirmasi lebih lanjut.

Iwan berharap aparat pemerintah daerah segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah konkret agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Jangan sampai keselamatan warga dikorbankan karena kelalaian dan lambannya birokrasi,” pungkasnya. Red

• Desember 31, 2025
• 2 minutes Read

Koordinator Gerakan Moral Anti Kriminalitas Minta APH dan Inspektorat Segera Turun Tangan Tindaklanjuti Proyek Pagar SMKN 3 Kota Tangerang

Tangerang | Mediasumber1news.com —
Proyek pembangunan pagar di SMKN 3 Kota Tangerang menuai sorotan tajam dari publik. Pasalnya, meski baru selesai dikerjakan, kondisi fisik bangunan pagar tersebut sudah tampak miring, yang mengindikasikan adanya kegagalan konstruksi, khususnya pada bagian pondasi.
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, kemiringan tembok pagar tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan siswa, tenaga pendidik, serta masyarakat sekitar. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa proyek tersebut tidak dikerjakan sesuai standar teknis dan spesifikasi yang ditetapkan.

Koordinator Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) Wilayah Tangerang, Holida, menegaskan bahwa kerusakan dini tersebut merupakan alarm serius atas buruknya kualitas pengerjaan proyek.

“Tembok pagar ini jelas sudah miring dan hanya tinggal menunggu waktu untuk roboh. Ini menunjukkan pekerjaan yang terkesan asal-asalan dan tidak mengindahkan standar keselamatan bangunan,” tegas Holida.
Lebih lanjut, Holida menduga adanya pengurangan volume material dan kualitas campuran semen, yang berpotensi dilakukan demi meraih keuntungan pribadi. Menurutnya, kegagalan fisik bangunan yang terjadi dalam waktu singkat patut diduga sebagai indikasi awal adanya penyimpangan anggaran.
“Bangunan baru tapi sudah bermasalah. Ini patut diduga bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan adanya penyimpangan serius yang harus diusut secara menyeluruh,” ujarnya.

Holida juga menyoroti sikap tertutup pihak SMKN 3 Kota Tangerang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang hingga kini belum memberikan klarifikasi meski telah dimintai konfirmasi oleh awak media.
“Jika pengerjaannya benar dan sesuai aturan, tidak ada alasan untuk menghindari konfirmasi. Sikap bungkam ini justru memperkuat kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang ditutup-tutupi,” tambahnya.

Atas kondisi tersebut, GMAKS mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat untuk segera turun tangan melakukan audit teknis dan investigasi menyeluruh terhadap proyek pembangunan pagar SMKN 3 Kota Tangerang, guna mencegah potensi korban jiwa di kemudian hari.

Holida menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan, maka proyek tersebut harus dievaluasi bahkan dibongkar, serta pihak pelaksana maupun pejabat yang bertanggung jawab wajib diproses sesuai hukum yang berlaku.
(Rudolf)

• Desember 30, 2025
• 4 minutes Read

*DPRD DAN WALIKOTA ABAIKAN BERKAS HUM MAHKAMAH AGUNG RI*

sumber1news.com
*Kota Tangerang* – Dugaan Pelanggaran terstruktur dalam kasus Tunjangan Perumahan (Tuper) dan Tunjangan Transportasi DPRD Kota Tangerang yang diproses melalui Hak Uji Materil (HUM) di Mahkamah Agung. Sudah masuk dalam tahapan kelengkapan berkas administrasi.

Ketua Bidang Kajian Hukum dan HAM LBH Trisula Keadilan Indonesia Iqbal Utama, mengatakan mengenai logika kejahatan Tuper dan Tunjangan Transportssi baik Ketua DPRD Wakil Ketua, Anggota, dan ketua-ketua fraksi yang menandatangani aturan Tuper serta menjadi penerima manfaat, diduga bersekongkol untuk tidak melaksanakan evaluasi Perwal 14 Tahun 2025 terkait tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pernyataan Walikota Tangerang , menegaskan kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk mengevaluasi tunjangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, khususnya terkait Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 14 Tahun 2025, sebagai respons atas aspirasi masyarakat yang menyoroti nilai tunjangan yang mencapai Rp72 juta per orang per bulan tertanggal 08 September 2025 lalu. Yang sampai sekarang ini belum di realisasikan.

Sudah pasti terdapat dugaan pelanggaran terstruktur, sehingga sampai sekarang belum di evaluasi.Perubahan angka yang begitu besar hingga merugikan keuangan negara, dan peraturan walikota ini tidak bisa terjadi tanpa konsensus atau keterlibatan pihak-pihak terkait.

Mengenai aturan TUPER khusus untuk anggota DPRD, Iqbal menjelaskan bahwa penetapan besaran tersebut tunduk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan untuk Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa Tuper harus ditetapkan berdasarkan hasil penilaian publik oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) setiap 3 tahun.

Kasus ini jelas melanggar hukum dan aturan, karena nilai Tunjangan Perumahan tidak melalui kajian KJPP dan menetapkan Tuper yang lebih tinggi tanpa hasil dari kajian tim penilai.

*Walikota dan DPRD Abaikan Pemberkasan Resmi Mahkamah Agung RI*

Kasus Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi ini sudah di resmi diajukan Pemohon dan telah di register dengan Nomor : 58 P/HUM/2025 di Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 18 November 2025 lalu dan Pihak Termohon I Walikota dan Termohon II DPRD berdasarkan surat pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materil dengan Nomor : 58/PER-PSG/XI/58 P/HUM/2025.

Dalam perkara ini Walikota dan DPRD di Indonesia tidak dapat mengabaikan pemberkasan resmi dari Pemohon Hak Uji Materil Mahkamah Agung (MA). Semua pejabat negara terikat oleh hukum dan wajib menghormati dan menindaklanjuti proses hukum yang sah di lembaga peradilan tertinggi.

Walikota yang *mengabaikan* permohonan pemberkasan hak uji materil (HUM) yang sudah dikeluarkan Mahkamah Agung memang berada di zona yang riskan. Secara hukum, ada beberapa jalur sanksi yang bisa diterapkan:

– *Sanksi administratif* – Berdasarkan Undang‑Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pejabat daerah yang tidak melaksanakan keputusan atau perintah lembaga tinggi dapat dikenakan teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau bahkan pemberhentian dari jabatan.

– *Sanksi disiplin* – Jika pengabaian itu dianggap pelanggaran kode etik pejabat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjatuhkan sanksi disiplin, termasuk pemotongan gaji atau pencabutan hak politik.

– *Sanksi pidana* – Dalam kasus yang menunjukkan unsur *penyelewengan* atau *penolakan* secara sengaja untuk melaksanakan perintah hukum, walikota dapat dijerat dengan Pasal 136 KUHP tentang *penolakan pelaksanaan keputusan pejabat yang berwenang*. Ancaman pidananya bisa berupa denda atau kurungan maksimal 2 tahun, tergantung pada tingkat kesalahannya.

– *Kewajiban Hukum* : Walikota sebagai kepala pemerintahan daerah, memikiki tugas dan wewenang untuk memimpin pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD dan tetap dibawah hierarki perundang-undangan. Mengabaikan proses peradilan Mahkamah Agung merupakan pelanggaran Hukum.

– *Konsekuensi Hukum* : Apabila Walikota atau jajarannya mengabaikan atau menolak menindaklanjuti permintaan atau dokumen resmi terkait proses hukum di Mahkamah Agung (MA). Hal ini dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum oleh pejabat publik.

Selain itu, Iqbal menyoroti dugaan persekongkolan jahat yang terlibat dalam kasus ini, yang tunduk pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang bersekongkol dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana korupsi dapat diancam pidana penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Pengajuan Gugatan Hak Uji Materil (HUM) di Mahkamah Agung sudah masuk tahapan proses dan yang terpenting adalah menyelesaikan kasus ini dengan kontruksi hukum yang jelas, berdasarkan alat bukti yang kuat, serta ditegakkannya keadilan sepenuhnya.hari sandi – red