APH Diduga Tutup Mata, Peredaran Obat Tramadol Ilegal Marak di Jakarta Barat

Oktober 29, 2025

eumber1news.com
Jakarta Barat — Peredaran obat keras jenis tramadol dan sejumlah merek lainnya yang seharusnya hanya bisa diperoleh dengan resep dokter, marak dijual bebas di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Ironisnya, aparat penegak hukum (APH) dinilai seperti “buta” karena tidak mengetahui atau membiarkan praktik ilegal tersebut.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah toko yang berkedok sebagai toko jas hujan dan toko kelontong di sekitar Jl. Dahlia, Gang H. Umar RT 01/RW 01, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, diduga kuat memperjualbelikan obat-obatan tersebut secara bebas. Penjualan dilakukan secara terang-terangan dan mudah diakses oleh siapa pun, termasuk remaja, tanpa resep dokter maupun batasan usia.
Seorang warga setempat, Ali, mengungkapkan bahwa aktivitas jual beli obat keras tanpa izin itu telah berlangsung lama.
“Toko itu sudah lama jualan obat begitu. Sampai sekarang belum pernah ada polisi yang datang, sepertinya sudah dianggap biasa saja,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (29/10/2025).
Padahal, penjualan obat keras tanpa izin dapat dijerat sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun hingga kini, belum terlihat adanya tindakan tegas dari pihak berwenang.
Masyarakat sekitar mendesak agar APH segera menindaklanjuti praktik ilegal tersebut. Mereka khawatir, jika hal ini terus dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan semakin menurun.
“Kami minta polisi bertindak tegas. Kalau dibiarkan terus, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan,” tambah salah satu warga lainnya.
(RNH)

mediasumber1news.com

Berita Terkini

Hukrim

Juni 15, 2025
2 minutes Read

Kuasa Hukum Jupendi Naiggolan Melayangkan surat kepada Ketua Kompolnas Republik Indonesia, Atas Dugaan Oknum Anggota Polisi Melakukan Mesum

sumber1news.com

Jakarta – Kekecewaan mendalam diungkapkan Jupendi Naiggolan atas putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Purwakarta, atas apa yang dilakukan oleh anggota kepolisian berinisial Aipda Hasan atas dugaan melakukan perbuatan zinah dan atau asusila terhadap istri sah pelapor. Meski terbukti bersalah, Aipda Hasan hanya dijatuhi sanksi ringan.

“Ini sangat mengecewakan. Apa yang saya alami bukan hal kecil, tapi sanksi yang dijatuhkan justru tidak setimpal. Di mana rasa keadilan? Seharusnya dia dipecat tidak hormat,” ungkap Jupendi kepada awak media dengan nada kecewa.

Jupendi menilai perbuatan oknum kepolisian itu sangat memalukan institusi Polri karena melakukan mesum di Asrama Polri yang mana berasal dari uang rakyat.

“Memalukan asrama Polri di jadikan tempat mesum. Seharusnya Polri tegas menindak anggotanya yang melakukan perbuatan asusila,” ucapnya.

Sementara itu, Beringin Tua Sigalingging selaku Kuasa Hukum Jupendi Naiggolan telah melayangkan surat kepada Ketua Kompolnas Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan perihal keberatan terkait adanya putusan Komisi Kode Etik Polri atas laporan Jupendi Naiggolan atas perkara Kode Etik Polri yang dilakukan oleh Aipda Hasan Jabatan PS Kanit III SPKT Polres Purwakarta.

“Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri sangatlah tidak adil dan tidak masuk akal karena pelanggar Aipda Hasan hanya di Patsus 14 hari,” terangnya.

Padahal pada 28 April 2025, lanjut Beringin Tua, pelapor telah mengirimkan surat kepada Kapolres Purwakarta perihal Permohonan
Perhatian Khusus atas Laporan Polisi No. 2-A /II/2025/SIPROPAM Tanggal 21 Februari 2025.

“Intinya klien kami mendesak Bapak Kapolres untuk memerintahkan Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan untuk melakukan tindakan berat kepada Aipda Hasan karena perbuatan tersebut telah melanggar norma agama dan susila. Untuk itu harus dilakukan pemecatan tidak dengan hormat (PTDH),” katanya.

Untuk itu, kata Beringin Tua, kami memohon kepada Ketua Kompolnas RI untuk turun langsung
menangani permasalahan ini.

“Perlu diketahui bukan hanya istri dari klien kami yang dipermasalahkan akan tetapi yang lebih beratnya perilaku pelanggar tersebut sudah sangat mempermalukan Negara secara khusus institusi Polri,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Semoga laporan klien kami secara tindak pidana umum tersebut dapat di proses secara adil, dan Ketua Kompolnas segera menindaklanjuti permasalahan ini dengan baik sesuai dengan perundang-undangan,* pungkasnya.

emin

Baca Selanjutnya

Hukrim

Juni 2, 2025
2 minutes Read

Sidang Suparman Harsono di PN Tangerang: JPU Dinilai Tak Sesuai P-16A

sumber1news.com

Tangerang – Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Suparman Harsono (SH) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Senin (2/6/2025).

Agenda sidang nomor perkara:710/PID/2025/PN Tng kali ini adalah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim, namun proses persidangan diwarnai kejanggalan yang menjadi sorotan kuasa hukum terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) inisial RD yang hadir dalam persidangan, diketahui bukan jaksa yang tercantum dalam Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum (P-16A).

Jaksa pengganti (RD) tersebut tidak menunjukkan adanya surat tugas resmi sebagai dasar kehadirannya dalam persidangan, yang memunculkan pertanyaan hukum dari pihak kuasa hukum terdakwa.

“Kami mempertanyakan legalitas kehadiran JPU dalam sidang hari ini. Sesuai ketentuan, setiap jaksa yang hadir wajib dibekali surat perintah atau penunjukan resmi.

Tanpa adanya surat P-16A, maka jaksa penuntut umum tersebut tidak sah mewakili penuntut umum dalam persidangan,” ujar Syban SH MH kuasa hukum Suparman Harsono dalam persidangan.

Majelis hakim tetap melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan putusan sela. Namun, pihak kuasa hukum SH menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya terkait prosedur kehadiran jaksa yang dianggap cacat administrasi tersebut.

Diketahui, Suparman Harsono didakwa melanggar Pasal 372 jo. 378 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dan penipuan.

Padahal delik unsur dalam kasus Suparman Harsono, hanya menyangkut soal hak keperdataan saja, apalagi cenderung kasusnya dipaksakan baik Tempus dan Locusnya berbeda wilayah hukum di wilayah Kejari Kota Tangerang, yang mana seharusnya kewenangan kasusnya ditangani oleh Kejari Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

Sidang akan kembali digelar dalam waktu dekat dengan agenda pemeriksaan pokok perkara, namun keabsahan JPU dalam persidangan disebut akan kembali menjadi perhatian utama.

(Syams 007)