Korupsi Berjamaah sudah menjadi gaya hidup masa kini hampir disemua tingkatan birokrasi
sunber1news.com
Jakarta – Korupsi berjamaah memang menjadi tren masa kini yang semakin menguat dan membudaya, tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi sudah menjadi pola korupsi yang melibatkan banyak pihak secara bersama-sama. Tren ini tercermin dalam berbagai skandal korupsi besar di Indonesia tahun 2025 yang melibatkan pejabat tinggi, BUMN, perusahaan swasta, dan jejaring sosial besar yang saling terkait dalam praktik suap, gratifikasi, dan penggelapan dana negara.
Sudah menjadi rahasia umum Korupsi berjamaah menunjukkan adanya konsensus sosial dan jejaring sosial yang membuat praktik korupsi semakin intens dan bersistem.
Satrio Pemerhati Sosial Kemasyarakatan mengemukakan “dalam beberapa kasus, korupsi tidak lagi hanya terjadi di tingkat individu melainkan sudah menjadi bagian dari budaya dan kolaborasi antar berbagai pihak, bahkan melibatkan keluarga dan jaringan yang luas, tentunya hal ini menyebabkan kerugian negara yang sangat besar mencapai triliunan rupiah”
Kondisi ini memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan internal serta penegakan hukum yang masih harus diperkuat.
Satrio menegaskan “Peran birokrasi dan penegakan hukum sangat penting dalam mencegah korupsi dengan cara menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan tegas dalam menangani pelanggaran, dalam birokrasi, pencegahan korupsi dilakukan dengan menetapkan aturan yang jelas, sistem pengawasan internal yang ketat, prosedur kerja yang transparan, dan pemberian sanksi yang konsisten bagi pelaku korupsi”.
Sebenarnya birokrasi yang bersih dan profesional mampu meminimalisasir peluang korupsi dengan menghilangkan celah-celah penyalahgunaan wewenang serta menguatkan budaya integritas dan etika kerja di kalangan pegawai negeri.
Penegakan hukum memainkan peran kunci dengan memberikan efek jera melalui penyelidikan, penuntutan, dan hukuman yang tegas terhadap pelaku korupsi.
Lembaga penegak hukum yang independen dan profesional dapat memastikan, bahwa tindak pidana korupsi diusut secara transparan dan tanpa intervensi, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
Penegakan hukum yang efektif juga termasuk perlindungan saksi dan *whistleblower* untuk mendorong pelaporan kasus korupsi.
Satrio yang juga Sekum Gerakan Masyarakat Bela Negara menyimpulkan “birokrasi yang bersih dengan sistem penegakan hukum yang kuat serta independen adalah kunci dalam mencegah kor
upsi, dengan membangun lingkungan pemerintahan yang adil dan terpercaya serta memberikan efek jera yang nyata, misalnya dengan mempublikasikan wajah koruptor kepada masyarakat luas ditempat umum”.
satrio/red
