RUMAH DILELANG KARENA UTANG, JANGAN SAMPAI KEADILAN IKUT DILELANG!

sumber1news

Menimbang kembali tujuan hukum antara kepastian pelunasan kreditor, perlindungan debitor, dan keadilan ekonomi.

Oleh:
ICHWAN KURNIA
Rumah bukan sekadar bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah. Bagi masyarakat, rumah merupakan aset ekonomi, tempat membangun kehidupan keluarga, sekaligus hasil kerja keras selama bertahun-tahun. Namun, ketika seseorang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung dapat berubah menjadi objek lelang eksekusi.

Secara hukum, pelelangan tersebut merupakan mekanisme yang sah. Negara memberikan perlindungan kepada kreditor melalui lembaga Hak Tanggungan agar piutang yang diberikan memiliki jaminan kepastian pelunasan. Akan tetapi, terdapat pertanyaan mendasar yang patut diajukan: apakah pelaksanaan lelang yang telah memenuhi ketentuan hukum secara otomatis telah mencerminkan keadilan?
Pertanyaan tersebut penting karena hukum tidak semata-mata dibentuk untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Hukum juga harus menghadirkan nilai keadilan, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan menjamin kepastian bagi setiap pihak yang terlibat.

Dengan demikian, persoalan lelang eksekusi Hak Tanggungan tidak cukup dilihat sebagai hubungan antara kreditor dan debitor. Di dalamnya terdapat persoalan yang lebih luas, yakni bagaimana hukum menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan hak dan nilai kemanusiaan.

*Ketika Kepastian Hukum Tidak Selalu Berarti Keadilan
*
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang kuat kepada pemegang Hak Tanggungan. Pasal 6 memberikan hak kepada pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum apabila debitor cidera janji, kemudian mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Ketentuan ini mempunyai tujuan yang rasional. Kreditor membutuhkan kepastian hukum agar risiko pembiayaan dapat dikelola dan kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Tanpa mekanisme eksekusi yang efektif, kepercayaan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan berpotensi terganggu.
Namun, persoalannya muncul ketika kepastian hukum hanya diukur dari terpenuhinya prosedur formal. Apakah suatu lelang sudah dapat disebut adil hanya karena dokumen administrasinya lengkap? Apakah penjualan objek jaminan telah mencerminkan keadilan apabila nilai limitnya tidak didukung penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan?
Di sinilah pentingnya melihat hukum dari perspektif aksiologi.
Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas nilai dan tujuan. Dalam filsafat hukum, perspektif aksiologis mempertanyakan untuk apa hukum dibentuk, nilai apa yang hendak diwujudkan, dan apakah penerapan hukum telah menghasilkan manfaat yang sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiganya merupakan orientasi yang harus dipertimbangkan dalam penyelenggaraan hukum.

Dalam konteks lelang Hak Tanggungan, kepastian hukum memberikan jaminan kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan melalui mekanisme yang sah. Keadilan menuntut agar hak debitor dan kepentingan pembeli lelang juga diperhatikan. Sementara itu, kemanfaatan menghendaki agar pelaksanaan lelang memberikan hasil yang rasional bagi para pihak dan tidak menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.

Artinya, keberhasilan hukum tidak cukup dinilai dari terlaksananya pelelangan, tetapi juga dari kualitas hasil dan keadilan proses yang dihasilkan.

Lelang Tidak Boleh Berhenti pada Formalitas Administratif
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah memberikan kerangka pengaturan mengenai persyaratan, prosedur, dan pelaksanaan lelang.

Salah satu aspek penting adalah penentuan nilai limit. Pasal 56 dan Pasal 57 mengatur dasar penetapan nilai limit serta kondisi tertentu yang mewajibkan penggunaan laporan hasil penilaian oleh penilai. Pasal 59 juga mengatur rentang nilai limit yang dikaitkan dengan nilai pasar dan nilai likuidasi.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penentuan harga objek lelang bukan persoalan yang dapat dilakukan secara sembarangan. Nilai limit harus mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun demikian, terdapat persoalan yang patut dikaji lebih jauh. Nilai likuidasi dan nilai pasar mempunyai karakteristik berbeda. Nilai likuidasi dapat lebih rendah daripada nilai pasar karena mempertimbangkan kondisi penjualan tertentu. Karena itu, penggunaan nilai likuidasi sebagai batas bawah tidak serta-merta menunjukkan terjadinya pelanggaran hukum.
Namun, dari perspektif keadilan ekonomi, penentuan nilai limit tetap harus mempertimbangkan kewajaran, kondisi aktual objek, dan kepentingan para pihak.

Persoalannya bukan memaksa setiap objek jaminan selalu dilelang dengan harga pasar tertinggi. Hal tersebut tidak selalu realistis. Persoalan utamanya adalah memastikan bahwa penetapan nilai limit dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak digunakan untuk memberikan keuntungan yang tidak proporsional kepada salah satu pihak.
Selain itu, Pasal 20 ayat (2) UU Hak Tanggungan sebenarnya membuka kemungkinan penjualan objek Hak Tanggungan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan apabila cara tersebut dapat menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu menghendaki penyelesaian melalui pelelangan umum. Terdapat alternatif penyelesaian yang dapat dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan hukum.
Dengan demikian, efektivitas eksekusi seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa cepat objek jaminan terjual, tetapi juga dari seberapa baik mekanisme tersebut melindungi kepentingan ekonomi para pihak.

*Debitor Berutang, tetapi Tidak Kehilangan Hak atas Perlindungan Hukum
*
Satu prinsip yang perlu ditegaskan adalah bahwa kegagalan membayar utang tidak serta-merta menghilangkan hak seseorang untuk memperoleh perlindungan hukum.
Debitor tetap memiliki kewajiban memenuhi perjanjian. Sebaliknya, kreditor juga memiliki hak untuk memperoleh pelunasan. Kedua kepentingan tersebut harus ditempatkan berdasarkan hubungan hukum yang sah dan prinsip itikad baik.

Perspektif ini penting untuk menghindari dua pandangan yang sama-sama tidak tepat. Pertama, anggapan bahwa kreditor selalu dapat menggunakan kewenangan eksekusi tanpa memperhatikan kepentingan debitor. Kedua, anggapan bahwa perlindungan terhadap debitor harus selalu menghambat pelaksanaan hak kreditor.

Dalam konteks perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 memberikan landasan penting mengenai kewajiban pelaku usaha jasa keuangan dalam melindungi konsumen sesuai ruang lingkup pengaturannya.

Perlindungan tersebut bukan berarti membebaskan debitor dari kewajiban pembayaran. Sebaliknya, perlindungan hukum diperlukan agar proses penyelesaian kewajiban berlangsung secara transparan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan pihak lain secara tidak proporsional.

Di sisi lain, pembeli lelang juga merupakan pihak yang harus dilindungi. Mereka berhak memperoleh kepastian hukum atas objek yang dibeli melalui mekanisme yang sah.

Karena itu, kebijakan lelang harus menghindari penyelesaian yang hanya menguntungkan satu pihak dengan mengorbankan pihak lainnya.

*Mengukur Keadilan Lelang melalui Nilai-Nilai Hukum*
Pelaksanaan lelang Hak Tanggungan setidaknya dapat dievaluasi melalui tiga pertanyaan mendasar.
Pertama, apakah pelaksanaan lelang telah mewujudkan keadilan? Keadilan menuntut keseimbangan antara hak kreditor untuk memperoleh pelunasan, hak debitor atas perlakuan yang wajar, dan hak pembeli lelang untuk memperoleh kepastian atas objek yang dibelinya. Penilaian terhadap keadilan tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat siapa yang menang atau kalah dalam proses tersebut.

Kedua, apakah pelaksanaan lelang telah memberikan kepastian hukum? Kepastian hukum membutuhkan kejelasan mengenai dasar wanprestasi, kewenangan eksekusi, penentuan nilai limit, pemberitahuan kepada pihak terkait, dan prosedur penjualan.

Kepastian juga harus diberikan kepada pembeli lelang agar hasil transaksi tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian.
Ketiga, apakah pelaksanaan lelang telah memberikan kemanfaatan? Kemanfaatan harus dilihat dari hasil penyelesaian pembiayaan. Apakah hasil penjualan dapat memberikan pelunasan yang layak kepada kreditor? Apakah terdapat sisa hasil penjualan yang menjadi hak debitor setelah kewajiban dan biaya yang sah diperhitungkan? Apakah penyelesaian melalui mekanisme lain sebenarnya dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih baik?
Ketiga pertanyaan tersebut memperlihatkan bahwa penilaian terhadap lelang tidak cukup dilakukan secara formalistik. Diperlukan penilaian yang mempertimbangkan tujuan hukum dan akibat nyata dari penerapannya.

Pembiayaan Syariah: Mengapa Keadilan Harus Dimulai dari Akad?
Pembiayaan syariah tidak semata-mata dibangun berdasarkan hubungan utang-piutang, melainkan juga berdasarkan karakteristik akad yang mendasarinya. Murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, dan akad lainnya memiliki konstruksi hubungan hukum serta pembagian risiko yang berbeda.

Karena itu, ketika pembiayaan bermasalah dan memasuki tahap eksekusi jaminan, penyelesaiannya perlu memperhatikan karakteristik akad, kejelasan kewajiban, serta prinsip kepatuhan syariah.

Dalam perspektif maqashid syariah, perlindungan terhadap harta atau hifz al-mal tidak hanya berkaitan dengan perlindungan dana lembaga keuangan. Perlindungan tersebut juga berkaitan dengan hak kepemilikan, pencegahan kerugian yang tidak proporsional, serta terwujudnya kemaslahatan bagi pihak-pihak yang berhubungan secara hukum.
Oleh sebab itu, pelaksanaan eksekusi jaminan dalam pembiayaan syariah idealnya tidak berhenti pada pemeriksaan kelengkapan dokumen administratif. Karakteristik akad, kewajiban para pihak, dan dasar terjadinya pembiayaan bermasalah juga perlu diperhatikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keadilan syariah tidak cukup ditampilkan ketika produk pembiayaan ditawarkan. Nilai tersebut harus tetap hadir ketika hubungan pembiayaan mengalami masalah hingga proses penyelesaiannya berakhir.

*Membangun Lelang yang Berorientasi pada Nilai Keadilan*
Persoalan yang telah diuraikan menunjukkan perlunya penguatan model pelaksanaan lelang Hak Tanggungan yang tidak hanya berorientasi pada efektivitas pelunasan piutang, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Setidaknya terdapat empat langkah yang dapat dipertimbangkan:
Pertama, memperkuat transparansi dan akuntabilitas penentuan nilai limit. Penilaian objek jaminan harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan memperhatikan ketentuan mengenai nilai pasar, nilai likuidasi, kondisi objek, dan kewajiban penggunaan penilai profesional. Kedua, meningkatkan kualitas pemberian informasi kepada debitor. Informasi mengenai dasar kewajiban, tahapan pelaksanaan eksekusi, nilai limit, dan konsekuensi hukum harus disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, mendorong penyelesaian pembiayaan sebelum pelaksanaan lelang.

Restrukturisasi, penyelesaian secara sukarela, atau penjualan di bawah tangan dapat dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan hukum dan secara objektif memberikan hasil yang lebih menguntungkan. Keempat, memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan eksekusi. Setiap tahapan harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan ataupun ketidakpastian bagi pembeli lelang.

Langkah-langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk melemahkan kedudukan kreditor. Sebaliknya, penguatan perlindungan semua pihak akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembiayaan dan mekanisme lelang.

*Jangan Sampai Keadilan Menjadi Korban Lelang*
Pada akhirnya, hukum jaminan memang harus memberikan kepastian kepada kreditor. Tanpa kepastian tersebut, kegiatan pembiayaan dan perekonomian dapat menghadapi risiko yang lebih besar. Namun, kepastian hukum tidak boleh dibangun dengan mengabaikan nilai keadilan dan kemanfaatan.
Lelang eksekusi Hak Tanggungan harus dipahami sebagai instrumen penyelesaian kewajiban yang sah, tetapi pelaksanaannya tetap harus diarahkan pada tujuan hukum yang lebih luas.
Kreditor berhak memperoleh pelunasan, debitor berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil, dan pembeli lelang berhak memperoleh kepastian hukum. Ketiganya bukan kepentingan yang harus dipertentangkan, melainkan kepentingan yang harus diseimbangkan melalui penerapan hukum yang rasional dan proporsional.

Inilah makna penting pendekatan aksiologis dalam hukum. Hukum tidak cukup dinilai dari keberadaan norma dan keberhasilan menjalankan prosedur. Hukum juga harus dinilai berdasarkan nilai dan manfaat yang dihasilkannya bagi kehidupan masyarakat.

Sebab, keberhasilan pelaksanaan lelang bukan semata-mata diukur dari seberapa cepat suatu rumah dapat dijual untuk melunasi utang, melainkan juga dari apakah proses tersebut telah menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi semua pihak.

Jangan sampai rumah seseorang dilelang karena utang, tetapi keadilan justru ikut dilelang dalam prosesnya.

Red