sumber1news
Jakarta – Prabowo Subianto memang kerap menggunakan diksi “seni perang” atau bahasa militer untuk menggambarkan pendekatan tegasnya memberantas korupsi, dan sejak dilantik Oktober 2024 ia menempatkan antikorupsi sebagai agenda prioritas dengan kombinasi retorika keras, penataan ulang lembaga penegak hukum, dan digitalisasi sistem pemerintahan.
_Narasi “perang” dan komitmen politik_
Dalam banyak pidato, Prabowo menyebut korupsi sebagai musuh yang harus “diperangi sampai ke akar-akarnya”, seraya menegaskan tidak ada pejabat yang kebal hukum.
BBC mencatat tema korupsi dan “pemerintahan bersih” muncul lebih dari 100 kali dalam sekitar 70 pidato Prabowo selama tahun pertama pemerintahannya, menunjukkan konsistensi pesan.
Ia juga secara terbuka memerintahkan Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri untuk menindak tegas tanpa kompromi, termasuk meminta laporan publik bila ada bukti pelanggaran.
Strategi taktis: pemetaan jaringan, reformasi institusi, dan operasi pembersihan
Beberapa analisis menguraikan pendekatan Prabowo sebagai strategi bertahap ala operasi intelijen-militer:
Pemetaan sistemik (strategic mapping): mengidentifikasi jaringan mafia dan koruptor lintas lembaga, bukan hanya menangkap individu.
Reformasi institusi hukum: mutasi besar-besaran di Kejaksaan Agung hingga Kajati/Kajari disebut sebagai “re-engineering” untuk memutus jejaring lama dan memperkuat kendali pusat.
Operasi pembersihan: peningkatan operasi tangkap tangan (OTT) dan penuntutan, misalnya KPK mencatat 11 OTT dan 115 perkara penuntutan pada periode tertentu, lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
Instrumen digital dan pencegahan kebocoran anggaran
Pemerintah juga menekankan sisi pencegahan lewat teknologi:
Stranas PK 2025–2026 (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) menempatkan digitalisasi sebagai tulang punggung reformasi birokrasi, mencakup perbaikan perizinan, pencegahan kebocoran keuangan, dan transparansi layanan.
Menteri PANRB memperkenalkan 15 aksi pencegahan korupsi 2025–2026 yang berbasis instrumen digital dan selaras dengan prioritas _Astacita_ .
Pemerintah menutup celah korupsi dengan layanan berbasis digital dan integrasi sistem untuk meminimalkan interaksi manusia–uang yang rentan pungli.
Fokus pada pemulihan aset dan efek jera
Yang membedakan narasi era Prabowo adalah penekanan pada pemulihan aset negara, bukan hanya vonis penjara:
Penyitaan aset, perampasan keuntungan hasil korupsi, dan pengembalian kerugian negara dijadikan bagian inti strategi.
Prabowo menegaskan ASN atau pejabat yang terbukti melanggar bisa diberhentikan atau dinonaktifkan untuk memberi efek jera sosial dan profesional.
Kritik dan catatan penting,
di tengah narasi perang antikorupsi, sebagian kalangan menyoroti:
Janji-janji simbolis seperti *“mengejar koruptor ke Antartika”* dianggap belum sepenuhnya terwujud dalam kebijakan konkret yang terukur.
Ada pula penilaian bahwa situasi hukum dan HAM pasca-reformasi mengalami kemunduran, sehingga efektivitas strategi antikorupsi perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas.
Secara ringkas, “Siasat Seni Perang ala Prabowo” dapat dibaca sebagai kombinasi: retorika perang total terhadap korupsi, penataan ulang struktur penegak hukum, operasi penindakan yang lebih agresif, serta penguatan sistem pencegahan melalui digitalisasi dan pemulihan aset (Tim Red)
