Sosialisasi Pemilu 2024, Caleg Partai Demokrat Minta Warga Poris Plawad Tidak Golput

• December 11, 2024
• 3 minutes Read

Imprialisme Digital ala TT haruskah dihentikan

sumber1news.com

Seberapa Perlukah imprialisme TT dihentikan ? Pertanyaan di atas dipertanyakan banyak teman-teman saya.

Jawaban saya, dari sisi EKONOMI BISNIS, kita justru harus memperbanyak membuka pasar online, karena ini tuntutan zaman. Jadi, mau ada TT atau tidak, tidak penting…. Yang penting Pemerintah harus membangun lebih banyak Marketplace.

Dari sisi EKONOMI POLITIK, kita dapat melihatnya dari sisi Imperialisme Moderen, hal ini sangatlah penting, karena saat ini senjata perang yang efektif adalah, Perang Ekonomi Politik, dan Kebudayaan.

Sementara Pemerintah kita sedang galak-galaknya membenahi Hukum Kita, TT justru merusaknya.

Pemerintah sekarang tidak ingin Hukum Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas

TT menekan Affiliate Kecil atau Rakyat Kecil (Menawarkan Sosialisasi untuk men-degenerasi Bangsa ini). Mengembalikan Budaya ABS (Asal Bapak Senang), dengan cara menerapkan Banned Permanen yang tidak dijelaskan secara detil.

Sehingga para Affiliate digiring untuk patuh saja, tanpa bisa punya hak membela diri.

Memang ada Hak Jawab buat yang kena pelanggaran, tapi kesempatan untuk benar hanyalah kecil sekali.

Kalau mau Hak Jawabnya diloloskan, Affiliate harus masuk atau menjadi member Agensi dibawah Kekuasaan TT, ujung-ujungnya Agensi bekerja sebagai kaki-tangan Kekuasaan TT.

Dan budaya UMKM yang ingin dijadikan sebagai Ujung Tombak Ekonomi Rakyat, justru dijadikan oleh TT sebagai pengusaha kelas 2, yang nantinya Diversifikasi Produk UMKM bisa disetir oleh TT, sementara Produk-produk yang laku di Pasar dikuasai oleh produk-produk dari Cina dan Singapura.

Hal ini terjadi karena aturan TT, yang membuat Affiliate gamang untuk melakukan terobosan. Dengan strategi Banned Permanen tanpa penjelasan detail. Jawaban TT singkat *Melanggar Aturan Komunitas*.
Pertanyaannya? Komunitas yang mana?

Oh iya sebelum membahas strategi imperialisme moderen ini, kita perlu sedikit tahu… TT adalah milik Singapura melalui kepemilikan saham dari BUMN Singapura yang namanya memakai nama dari kerajaan kecil Nusantara *T*mas*k

Contoh Viral
Belakangan ini banyak kasus pada Produsen Skincare Besar (Seller Besar) yang ketahuan menyalahi BPOM.

Yang dibongkar oleh akun Doktif (Dokter Detektif)

Dalam hal ini TT tidak membantu Pemerintah, bahkan membiarkan Produsen tersebut terus berjualan di TT, Menipu di atas Platform Marketplace TT tersebut.

Tapi kalau Affiliate Kecil atau Rakyat Jelata yang melakukan kesalahan kecil saja, bisa langsung di Banned Permanen.

Dari sisi Ekonomi Politik, maka jelas TT ingin menguasai konglomerat jahat Indonesia, yang nantinya dapat diajak kolaborasi untuk menjajah Bangsanya Sendiri.

Jadi jelasnya ini adalah proses pen-degenerasi-an Bangsa Kita, atau pengkerdilan Bangsa Kita melalui jalur Ekonomi Politik. Sehingga UMKM yang butuh wadah seperti TT, harus patuh mengikuti Budaya Penjajahan Mereka.

Lebih jahatnya lagi, jika Affiliate TT di Banned Permanen, hasil jerih payah Affiliate tersebut tidak dibayarkan, tidak seperti Adsense dari Google, yang memberikan semua hasil jerih payah Youtuber, jika di Banned Permanen.

Dari proses ini, persis seperti penjajahan Belanda dulu, menghilangkan Hak Rakyat.

Ada Kumpulan teman-teman Affiliate yang terkena Banned Permanen, dan menghitung jumlah uang hasil Banned Permanen secara massal. Ternyata jumlah uang rampokan itu, ternyata berjumlah fantastis Miliaran Rupiah.

Perampokan hasil jerih payah Affiliate TT ini, bisa jadi memang kebijakan Monopoli TT yang tentunya melanggar Hukum Negara Kita.

Kalau dari sisi Monopoli, dan Pen-degenerasi-an Bangsa ini, nampaknya TT memang perlu ditutup, karena kalau tidak, kita kembali pada budaya Orba yang ABS. Ini ancaman serius, karena Pen-degenerasi-an ini membawa pengusaha kecil kita tidak percaya diri untuk bersaing ke luar negeri, sementara di dalam negeri sendiri, dirinya gamang.

Ini merupakan bentuk penjajahan modern, dan ancaman serius bagi NKRI (RED)

• November 30, 2024
• 2 minutes Read

Sambut Hangat Kedatangan Gubernur Terpilih Di Posko Posraya Indonesia Dalam Rangka Silahturahmi

sumber1news.com

Tangerang Selatan – Kedatangan Andra Soni Gubernur Banten terpilih Ke Posko Posraya Indonesia, di sambut hangat Bang Jefri ketua Posraya 30-11-24

Calon Gubernur (Cagub) Banten Andra Soni akan melakukan silaturahmi di mana tempat yang pernah dikunjunginya selama proses Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024. Andra yang unggul dari pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumadi dalam quick count atau hitung cepat ini menilai silaturahmi sebagai rasa syukur terhadap kemenangan tersebut.

“Ini cara saya untuk bersilaturahmi, kemudian mengucapkan terima kasih atas bantuan dukungan, dan loyalitas mereka, militansi mereka, dan alhamdulillah hasil quick count kami sementara, kami masih unggul, dan semoga hasil ini terus bisa kita kawal bersama-sama di dalam penghitungan berjenjang,” kata Andra kepada wartawan di Tangerang, Banten, Sabtu 30 November 2024.

Andra mengaku, akan terus melakukan keliling untuk mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya dalam Pilgub Banten 2024. Bahkan, kata dia, dirinya juga akan mengunjungi ulama yang telah mendukungnya.

“Saya akan keliling terus, silaturahmi terus, ya artinya silaturahminya enggak boleh berhenti, dan ucapan terima kasih harus sebanyak-banyaknya saya sampaikan dan bukan hanya kepada relawan. Tapi kepada tokoh dan juga para kiai, ulama, dan nanti saya juga akan datang ke masyarakat langsung di tempat-tempat yang kemarin saya sudah hadir dalam jadi gubernur itu apa yang akan difokuskan nanti,” tuturnya

Disela sela Silaturahmi dengan Andra Soni Gubernur Banten terpilih versi Quick Count dengan Relawan Posraya Indonesia, dan Satrio Koordinator Gerakan Solidaritas Nasional Provinsi Banten, menyambut hangat acara silaturahmi.

“Gerakan Solidaritas Indonesia Provinsi Banten akan turut mengawal Program kerja 2024-2029 Provinsi Banten dibawah kepeminpinan Gubernur Banten Andra Soni” demikian disampaikan Satrio Koordinator Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) Provinsi Banten.

Ketua DPD Gerindra Banten ini mengaku masih menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten untuk penetapan sebagai pemenang Pilgub Banten 2024. Dia mengatakan, sejumlah programnya akan didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten 2025 yang sudah diputuskan oleh DPRD Banten.

“Karena ini kan masih proses tahapan penghitungan dan kemudian masih sampai Februari. Tapi ingin saya jelaskan bahwa pemerintahan daerah itu adalah gubernur dan DPRD nah hari ini atau beberapa hari yang lalu telah diputuskan APBD Provinsi Banten tahun 2025 nah APBD merupakan apa namanya parameter kita dalam membangun daerah,” kata Andra.

(red)